TKN Dekati Demokrat, BPN Sebut Koalisi Solid
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin ‘menggoda’ Partai Demokrat (PD) untuk merapat ke kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu.
JAKARTA, NusaBali
Demokrat pun memberi sinyal positif, meski masih menunggu waktu yang tepat. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto–Sandiaga Uno minta kubu 01 untuk tidak menggoda partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Wakil Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menyebut peluang bergabungnya Demokrat ke kubu Jokowi cukup besar. Ini mengingat dari hubungan Jokowi dengan pimpinan Demokrat yang baik.
“Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja merupakan wacana yang cukup wajar, mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik,” kata Karding kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Menurut Karding, sang petahana juga menyambut baik akan adanya silaturahmi antar elite-elite politik. Untuk itu TKN membuka pintu sebesar-besarnya bagi pihak manapun yang ingin menjalin komunikasi dengan kubu Jokowi–Ma’ruf.
“Presiden Jokowi pada intinya menyambut baik komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan elite-elite politik pasca-Pemilu 2019,” kata Karding.
“Kami dari TKN juga mengajak kepada seluruh elite partai untuk menciptakan suasana sejuk dengan mengedepankan persatuan bangsa dan tidak menciptakan narasi provokatif di masyarakat,” sambung politikus PKB itu seperti dilansir detikcom.
Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4), mengatakan saat ini komunikasi baru terjalin dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurutnya, untuk menjalin komunikasi, dibutuhkan kecocokan waktu dan persiapan.
“Tetapi kita kan membuka diri karena komunikasi membutuhkan ketersediaan waktu kedua belah pihak. Kalau yang satunya mau, yang lainnya belum siap waktunya, ya tidak bisa terjadi juga,” tuturnya.
Usman menambahkan terkait koalisi di pemerintahan, TKN saat ini fokus pada penghitungan suara. Koalisi akan dibentuk setelah pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang. Namun dia menegaskan TKN senantiasa membuka komunikasi kepada siapa pun.
Partai Demokrat merespons positif ‘tawaran’ pihak Jokowi. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, pihaknya akan mempertimbangkan ajakan tersebut.
“Saya kira kalau ajakan itu didasari itikad baik kalau dilakukan pada saat yang tepat, tentunya bukan hal yang buruk menurut saya, itu hal baik. Kalau ajakan dilandasi itikad baik tentu kami merasa sangat terhormat untuk mempertimbangkannya,” ujar Amir.Soal ‘saat tepat’ yang dimaksud Amir yakni setelah seluruh tahapan pemilu serentak termasuk Pilpres 2019 selesai. Hasil final dari pemilu, ditegaskan Amir, harus diterima semua pihak.
“Segala kemungkinan yang terbaik untuk bangsa dan negara selalu membuka jalan upaya-upaya terbaik yang dilakukan siapa saja,” ucapnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto–Sandiaga Uno angkat bicara atas manuver TKN Jokowi–Ma’ruf. Kubu 01 diminta untuk tidak menggoda partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
“Kita minta TKN saling menghormati lah. Kita minta TKN jangan genit ya, tapi susah juga kalau TKN dasarnya genit, silakan aja, namanya juga usaha. Monggo. Tapi kami yakin koalisi kami sangat solid,” ucap juru bicara BPN Prabowo–Sandiaga, Andre Rosiade.
Andre menegaskan Prabowo–Sandiaga tak akan terpecah seusai Pilpres 2019. Menurutnya, Demokrat masih terus beraktivitas bersama partai-partai koalisi Prabowo–Sandi lainnya. Andre pun menyoroti langkah kubu Jokowi yang dinilainya ingin merebut partai-partai pendukung Prabowo–Sandiaga.
“TKN mereka ingin mencoba untuk menggoyahkan koalisi kami. Tentu mereka berharap mencoba memancing-mancing partai koalisi kami untuk bergabung ke mereka. Bukan hanya Demokrat saja yang dicoba digoreng sekarang, PAN pun digoreng. Bahkan pertemuan Bang Zul sebagai Ketua MPR dengan Pak Presiden Jokowi saja dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku digoreng sedemikian rupa,” bebernya.
“Terhadap Demokrat ini kita tahu pasti akan ada upaya untuk mengajak Demokrat, dan tentu itu dalam rangka upaya melemahkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kami memahami karena kubu sebelah khawatir, karena takutnya ternyata setelah real count Pak Prabowo yang menang. Ini dicoba didorong-dorong dulu agar koalisi kami goyah,” tambah Andre.
Meski begitu, BPN Prabowo–Sandiaga disebut akan tetap solid. Koalisi Indonesia Adil-Makmur pun, kata Andre, tak akan terpisahkan karena sudah memiliki tali persaudaraan yang kuat.
“Kebersamaannya sangat luar biasa ya, bukan hanya sekadar kebersamaan, ada rasa persaudaraan kami di BPN, sama-sama berjuang memenangkan Pak Prabowo. Kita saling berjuang sesama saudara politisi, bukan hanya koalisi,” katanya.
“Saya sebagai anak-anak muda di koalisi merasakan bersaudara dengan politisi-politisi muda yang ada di Demokrat, PAN, Berkarya, PKS. Meski beda partai, kebersamaan kita sangat luar biasa,” ucap Andre.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menjelaskan soal perilaku partai politik di Indonesia yang cair. Hal itu, menurutnya, membuat parpol bisa mudah sekali berpindah posisi.
“Secara umum perilaku politik atau parpol di Indonesia itu kan soal posisi politiknya cenderung cair, tidak punya suatu posisi yang tegas dan kuat sehingga kemudian ada di pihak yang berlawan, beroposisi terus-menerus. Jadi mudah sekali untuk berpindah posisi,” kata Aditya, Sabtu kemarin.
Perpindahan posisi itu, kata Aditya, juga termasuk konteks koalisi pemerintahan ataupun pencalonan, baik di pilpres maupun pilkada. Dia menilai perilaku politik yang cair itu juga bakal membuat partai, misalnya Demokrat, akan mempertimbangkan ‘godaan’ TKN untuk bergabung dengan Jokowi, yang unggul versi hitung cepat Pilpres 2019.
“Politisi kita punya kecenderungan ke arah sana, dia akan mudah sekali untuk berpindah atau bergoyang, termasuk dalam pencalonan. Saya merasa itu adalah sesuatu yang memang sedang dicari bentuknya oleh para partai politik lain yang, semisal PAN ataupun Demokrat, saya sangat yakin mereka pasti akan mencari posisi aman untuk lima tahun ke depan,” ucapnya.
“Apakah masuk pemerintahan Pak Jokowi atau tetap di luar? Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan dipikirkan oleh teman-teman di masing-masing partai itu,” imbuhnya.
Aditya menyebut perpindahan dukungan parpol juga terjadi seusai Pilpres 2014 yang dimenangi Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya menarik Golkar dan PAN untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan akhirnya berhasil, meski PAN keluar menjelang Pemilu 2019.
“Case-nya udah banyak, waktu 2014 juga gitu, bagaimana usahanya Pak Jokowi menarik Golkar dan PAN, terus bagaimana di Pemilu 2009 ketika Pak SBY melakukan hal yang sama, menarik PKS, atau siapa pun itu yang coba ditarik, artinya terbuka, dan partai yang tidak jadi bagian koalisi pemerintah juga sama, akan terbuka juga untuk diajak ikut serta,” jelasnya. *
Wakil Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menyebut peluang bergabungnya Demokrat ke kubu Jokowi cukup besar. Ini mengingat dari hubungan Jokowi dengan pimpinan Demokrat yang baik.
“Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja merupakan wacana yang cukup wajar, mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik,” kata Karding kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Menurut Karding, sang petahana juga menyambut baik akan adanya silaturahmi antar elite-elite politik. Untuk itu TKN membuka pintu sebesar-besarnya bagi pihak manapun yang ingin menjalin komunikasi dengan kubu Jokowi–Ma’ruf.
“Presiden Jokowi pada intinya menyambut baik komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan elite-elite politik pasca-Pemilu 2019,” kata Karding.
“Kami dari TKN juga mengajak kepada seluruh elite partai untuk menciptakan suasana sejuk dengan mengedepankan persatuan bangsa dan tidak menciptakan narasi provokatif di masyarakat,” sambung politikus PKB itu seperti dilansir detikcom.
Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4), mengatakan saat ini komunikasi baru terjalin dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurutnya, untuk menjalin komunikasi, dibutuhkan kecocokan waktu dan persiapan.
“Tetapi kita kan membuka diri karena komunikasi membutuhkan ketersediaan waktu kedua belah pihak. Kalau yang satunya mau, yang lainnya belum siap waktunya, ya tidak bisa terjadi juga,” tuturnya.
Usman menambahkan terkait koalisi di pemerintahan, TKN saat ini fokus pada penghitungan suara. Koalisi akan dibentuk setelah pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang. Namun dia menegaskan TKN senantiasa membuka komunikasi kepada siapa pun.
Partai Demokrat merespons positif ‘tawaran’ pihak Jokowi. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, pihaknya akan mempertimbangkan ajakan tersebut.
“Saya kira kalau ajakan itu didasari itikad baik kalau dilakukan pada saat yang tepat, tentunya bukan hal yang buruk menurut saya, itu hal baik. Kalau ajakan dilandasi itikad baik tentu kami merasa sangat terhormat untuk mempertimbangkannya,” ujar Amir.Soal ‘saat tepat’ yang dimaksud Amir yakni setelah seluruh tahapan pemilu serentak termasuk Pilpres 2019 selesai. Hasil final dari pemilu, ditegaskan Amir, harus diterima semua pihak.
“Segala kemungkinan yang terbaik untuk bangsa dan negara selalu membuka jalan upaya-upaya terbaik yang dilakukan siapa saja,” ucapnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto–Sandiaga Uno angkat bicara atas manuver TKN Jokowi–Ma’ruf. Kubu 01 diminta untuk tidak menggoda partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
“Kita minta TKN saling menghormati lah. Kita minta TKN jangan genit ya, tapi susah juga kalau TKN dasarnya genit, silakan aja, namanya juga usaha. Monggo. Tapi kami yakin koalisi kami sangat solid,” ucap juru bicara BPN Prabowo–Sandiaga, Andre Rosiade.
Andre menegaskan Prabowo–Sandiaga tak akan terpecah seusai Pilpres 2019. Menurutnya, Demokrat masih terus beraktivitas bersama partai-partai koalisi Prabowo–Sandi lainnya. Andre pun menyoroti langkah kubu Jokowi yang dinilainya ingin merebut partai-partai pendukung Prabowo–Sandiaga.
“TKN mereka ingin mencoba untuk menggoyahkan koalisi kami. Tentu mereka berharap mencoba memancing-mancing partai koalisi kami untuk bergabung ke mereka. Bukan hanya Demokrat saja yang dicoba digoreng sekarang, PAN pun digoreng. Bahkan pertemuan Bang Zul sebagai Ketua MPR dengan Pak Presiden Jokowi saja dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku digoreng sedemikian rupa,” bebernya.
“Terhadap Demokrat ini kita tahu pasti akan ada upaya untuk mengajak Demokrat, dan tentu itu dalam rangka upaya melemahkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kami memahami karena kubu sebelah khawatir, karena takutnya ternyata setelah real count Pak Prabowo yang menang. Ini dicoba didorong-dorong dulu agar koalisi kami goyah,” tambah Andre.
Meski begitu, BPN Prabowo–Sandiaga disebut akan tetap solid. Koalisi Indonesia Adil-Makmur pun, kata Andre, tak akan terpisahkan karena sudah memiliki tali persaudaraan yang kuat.
“Kebersamaannya sangat luar biasa ya, bukan hanya sekadar kebersamaan, ada rasa persaudaraan kami di BPN, sama-sama berjuang memenangkan Pak Prabowo. Kita saling berjuang sesama saudara politisi, bukan hanya koalisi,” katanya.
“Saya sebagai anak-anak muda di koalisi merasakan bersaudara dengan politisi-politisi muda yang ada di Demokrat, PAN, Berkarya, PKS. Meski beda partai, kebersamaan kita sangat luar biasa,” ucap Andre.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menjelaskan soal perilaku partai politik di Indonesia yang cair. Hal itu, menurutnya, membuat parpol bisa mudah sekali berpindah posisi.
“Secara umum perilaku politik atau parpol di Indonesia itu kan soal posisi politiknya cenderung cair, tidak punya suatu posisi yang tegas dan kuat sehingga kemudian ada di pihak yang berlawan, beroposisi terus-menerus. Jadi mudah sekali untuk berpindah posisi,” kata Aditya, Sabtu kemarin.
Perpindahan posisi itu, kata Aditya, juga termasuk konteks koalisi pemerintahan ataupun pencalonan, baik di pilpres maupun pilkada. Dia menilai perilaku politik yang cair itu juga bakal membuat partai, misalnya Demokrat, akan mempertimbangkan ‘godaan’ TKN untuk bergabung dengan Jokowi, yang unggul versi hitung cepat Pilpres 2019.
“Politisi kita punya kecenderungan ke arah sana, dia akan mudah sekali untuk berpindah atau bergoyang, termasuk dalam pencalonan. Saya merasa itu adalah sesuatu yang memang sedang dicari bentuknya oleh para partai politik lain yang, semisal PAN ataupun Demokrat, saya sangat yakin mereka pasti akan mencari posisi aman untuk lima tahun ke depan,” ucapnya.
“Apakah masuk pemerintahan Pak Jokowi atau tetap di luar? Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan dipikirkan oleh teman-teman di masing-masing partai itu,” imbuhnya.
Aditya menyebut perpindahan dukungan parpol juga terjadi seusai Pilpres 2014 yang dimenangi Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya menarik Golkar dan PAN untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan akhirnya berhasil, meski PAN keluar menjelang Pemilu 2019.
“Case-nya udah banyak, waktu 2014 juga gitu, bagaimana usahanya Pak Jokowi menarik Golkar dan PAN, terus bagaimana di Pemilu 2009 ketika Pak SBY melakukan hal yang sama, menarik PKS, atau siapa pun itu yang coba ditarik, artinya terbuka, dan partai yang tidak jadi bagian koalisi pemerintah juga sama, akan terbuka juga untuk diajak ikut serta,” jelasnya. *
1
Komentar