PDIP Bisa Sapu Bersih Kursi Ketua Komisi

DENPASAR, NusaBali
Sang jawara PDIP tidak hanya berhak atas jatah jabatan Ketua DPRD Bali 2019-2024 atas suksesnya mendominasi 33 kursi dari total 55 kursi Dewan Provinsi hasil Pileg 2019. PDIP juga hampir dipastikan bisa sapu bersih semua kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, mulai Ketua Komisi, Ketua Badan Legislasi (Baleg), hingga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali.

Informasi soal kursi Ketua Komisi I, Ketua Komosi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Ko-misi IV DPRD Bali akan disapu bersih PDIP ini sudah santer berhembus di lingkaran Partai Banteng Moncong Putih, Senin (29/4). “Fraksi selain PDIP di DPRD Bali sudah pasti ngeri-ngeri sedap. Sebab, dengan kuasai 33 kursi, PDIP sudah pasti akan sapu habis 4 jabatan ketua komisi,” ujar sumber NusaBali di internal PDIP kemarin.

Kalau tidak ada perubahan tata tertib, DPRD Bali dipastikan akan kembali terbagi menjadi 4 komisi. Jumlah anggota tiap komisi berkisar 11-13 orang. Nah, untuk memenangkan perebutan ketua komisi di DPRD Bali, PDIP tinggal mendistribusikan anggotanya ke 4 komisi yang ada.

Dari kalkulasi sementara, kalau 33 anggota Fraksi PDIP (minus jatah Ketua DPRD Bali) dibagi 4, maka rata-rata PDIP menempatkan 8 orang di tiap komisi. “Kalau dilakukan voting dalam pemilihan ketua komisi, sudah pasti PDIP sapu bersih kemenangan,” katanya. Betulkah?

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Bali, I Kadek Diana, juga mengakui kalau bicara berebut jabatan ketua komisi di DPRD Bali, partainya punya peluang besar aksi sapu bersih. Bukan hanya berebut jabatan ketua komisi, PDIP juga bisa sapu bersih jabatan Akat Kelenhgkatan Dewan (AKD) lainnya, yakni Ketua Baleg DPRD Bali dan Ketua BK DPRD Bali.

“Kalau dari jumlah anggota DPRD Bali yang dimiliki sekarang, peluang PDIP merebut pimpinan Alat Kelengkapan Dewan tanpa tersisa memang terbuka lebar. Kita lihat saja nanti,” ujar Kadek Diana saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Senin kemarin.

Kadek Diana menegaskan, PDIP dipastikan mendominasi susunan anggota komisi DPRD Bali 2019-2024. “Karena separuh lebih anggota komisi nanti personelnya dari PDI Perjuangan. Mau voting, sudah pasti sapu bersih,” tandas Kadek Diana yang juga caleg incumbent terpilih DPRD Bali dari PDIP Dapil Gianyar.

Ditanya soal siapa kader PDIP yang berpeluang menjadi Ketua Komisi, Ketua Baleg, dan Ketua BK DPRD Bali, menurut Kadek Diana, belum bisa diungkap. Yang jelas, Ketua DPD PDIP Wayan Koster sudah tahu betul siapa-siapa yang dianggap layak dan punya kemampuan untuk itu. “Pak Ketua DPD PDIP sudah pasti paham dan tahu siapa yang punya kualitas dan layak. Itu nanti partai menentukan,” tegas politisi asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar yang masih menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2014-2019 ini.

Sekadar dicatat, PDIP sebelumnya juga merajai DPRD Bali 2014-2019 hasil Pileg 2014, dengan dominasi 24 kursi. Ketika itu, perebutan jabatan ketua komisi di DPRD Bali lebih kepada negosiasi, karena kekuatan partai-partai lain hampir berimbang. Ada Golkar yang punya 11 kursi, Demokrat punya 8 kursi, dan Gerindra yang punya 7 klursi DPRD Bali saat itu. Selain itu, masih ada NasDem yang punya 2 kursi, serta Hanura (1 kursi), PKPI (1 kursi), dan PAN (1 kursi).

Karena kekuatan relatif cukup berimbang, maka PDIP hanya merebut jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali 2014-2019 (diduduki Ketut Tama Tenaya/dari Dapil Badung) dan Ketua Komisi IV DPRD Bali (diduduki Nyoman Parta/Dapil Gianyar). Sedangkan kursi Ketua Komisi II DPRD Bali 2014-2019 direbut Golkar (lewat I Ketut Suwandhi/Dapil Denpasar), sementara Ketua Komisi III direbut Demokrat (melalui I Nengah Tamba/Dapil Jembrana).

Kondisi tersebut beda jauh dengan formasi DPRD Bali 2019-2024 hasil Pileg 2019. Ber-dasarkan hasil pernghitungan sementara hingga Senin kemarin, PDIP mendominasi 33 kursi DPRD Bali (sebelumnya sempat diprediksi 34 kursi). Sedangkan Golkar diprediksi kebagian 9 kursi DPRD Bali, turun 2 kursi dari semula 11 kursi hasil Pileg 2014.

Sebaliknya, Gerindra kebagian 6 kursi DPRD Bali, turun 1 kursi dari semula 7 kursi hasil Pileg 2014. Menyusul kemudian Demokrat hanya kebagian 3 kursi DPRD Bali (turun dari semula 8 kursi hasil Pileg 2014), NasDem bertahan dengan 2 kursi, Hanura bertahan dengan 1 kursi, dan PSI yang mencuri 1 kursi.  

Sementara itu, kubu Golkar menyatakan belum memikirkan masalah dum-duman (bagi-bagi) kursi jabatan AKD DPRD Bali hasil Pileg 2019. “Golkar belum berpikir sejauh itu. Tunggu dilantik dulu,” sergah Sekretaris DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, saat dikonfirmasi NusaBali, Senin kemarin.

Sugawa Korry sendiri kemungkinan besar akan kembali mendaoat kepercayaan dari partainya untuk menjabat Wakil Ketua DPRD Bali 2019-2024, sebagaimana jabatan periode sebelumnya. Sebab, politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini merupakan kader Beringin dengan jabatan strukturan partai tertinggi yang lolos ke DPRD Bali.

Di sisi lain, kubu Gerindra menyatakan akan berkomunikasi dengan lintas fraksi di DPRD Bali. Wakil Ketua DPRD Bali 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, mengatakan pihaknya menyadari dengan kekuatan 6 kursi hasil Pileg 2019, partainya sudah tidak mungkin mendapatkan jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

“Nanti kita tinggal komunikasikan. Walaupun tidak menjabat ketua Alat Kelengkapan Dewan, minimal ada negosiasi-lah. Itu akan dibicarakan nanti ketika sudah pelantikan. Gerindra akan dinamis bersikap secara politik di Dewan. Gerindra ingin menjaga keberimbangan di legislatif,” ujar Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem ini. *nat