Komisi I Nilai Birokrasi Sudah Kacau

GIANYAR, NusaBali
Komisi I DPRD Gianyar menyayangkan ribetnya birokrasi di Pemkab Gianyar hingga gaji THL Dinas Satpol PP dan Damkar macet sejak empat bulan.  ‘’Ini tanda birokrasi yang kacau. Bahkan pejabat pemangku kebijakan di Pemkab Gianyar tidak punya rasa  atas penderitaan THL ini. Terlebih sejak empat bulan mereka bertugas bertaruh nyawa, malah terancam dirumahkan,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Jumat (3/5).

Dengan nada heran anggota politisi asal Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar ini sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap legalitias petugas ini. Terlebih di dinas yang bertugas sebagai penegak perda (Satpol PP,Red) dan penyelamat kebencanaan (Damkar). "Berarti eksekutif sendiri yang lalai. Karena mempekerjakan orang tanpa SK alias pegawai ilegal. Ironis petugas penegak Perda, dan pejabatnya lempar kesalahan," ujarnya.

Kalaupun memang anggaran tak mencukupi, jelas Ngakan Putra, eksekutif seyogyanya sejak awal tahun melakukan penyesuaian. Namun kenyataannya, penyisipan pegawai baru terus terjadi dan saat membengkak, petugas yang sudah mengabdi lama ikut terkungkung dalam status yang tidak jelas ini. "Saat mentok seperti ini, baru ada istilah rasionalisasi. Kenapa tidak dari awal bilang ada rasionalisasi sehingga tidak ada kekecewaan pegawai yang terancam dirumahkan setelah empat bulan bekerja tanpa gaji," tanyanya.

Dalam rapat kerja dengan eksekutif, politisi yang mantan pegiat LSM ini menyebutkan sudah berulangkali mengingatkan agar alur rekrutmen THL ini harus jelas. Diawali dengan kelayakan jumlah petugas THL di masing-masing OPD. Kemudian dilaporkan oleh pimpinan OPD ke BKPSDM. Namun yang terjadi sekarang BKPSDM tidak memiliki data jumlah THL di masing-masing OPD. "Seorang sekda saja mengakui jika banyak ada pegawai yang belum jelas di Dinas Pol PP dan Damkar. Ini menunjukan jika sistem di birokrasi ini tidak jalan," sorotnya.

Terlepas dari kacaunya sistem serta komunikasi lintas pejabat ini, Ngakan Putra berharap agar pemerintah memiliki hati dan rasa atas nasib pegawai yang sudah mengabdi dengan risiko tinggi. Bahkan dari laporan yang diterimanya, bahkan pegawai ini sudah mendapat seragam dan beberapa diantaranya memiliki kemampuan lebih dari ASN sehingga ditempatkan di garda terdepan. "Kami hanya tidak ingin mendengar ada pegawai yang sudah jatuh ini , malah tertimpa tangga. Artinya tak dapat gaji malah dirumahkan. Saya akan segera memanggil OPD terkait untuk meluruskan ini," tegasnya.

Sebelumnya, ratusan tenaga harian lepas (THL) di Satpol PP dan Damkar Gianyar mengeluh karena gaji mereka macet empat bulan, atau sejak Januari hingga April 2019. Ironisnya, Kamis (2/5), Kepala Satuan Pol PP dan Dampak Gianyar Cokorda Gde Agusnawa, dimutasi hingga para THL gaji mereka tak ada yang mengurus.

Informasi di Kantor Satpol PP setempat, Kamis kemarin, kemacetan gaji sejak empat bulan membuat semangat kerja para THL ini menurun. Para THL kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Utang di warung sudah menumpuk. *nvi