Utang Pengungsi Rp 3,32 M Belum Dibayar
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem berharap semua biaya kesehatan yang diajukan bisa dibayar oleh BNPB.
AMLAPURA, NusaBali
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem segera mencairkan dana Rp 883,022 juta untuk bayar utang pelayanan kesehatan pengungdi di 9 rumah sakit kabupaten/kota se-Bali. Padahal selama tanggap darurat Gunung Agung status awas tahun 2017-2018, utang pelayanan kesehatan mencapai Rp 4,207 miliar. Hanya saja BNPB menyetujui Rp 883,022 juta. Sisa utang Rp 3,32 miliar akan kembali dibahas.
Besaran utang itu terungkap saat verifikasi utang pelayanan kesehatan melibatkan tiga utusan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Karangasem, Jalan Ahmad Yani Amlapura, Selasa (21/5). Ketiga utusan BNPB itu yakni Luqmanul Hakim (Kasubdit Pengendalian Operasi), Muji GHBM (Analis Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan), dan M Awaludin Afief (Analis Data dan Informasi). Saat verifikasi,
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, melaporkan berdasarkan hasil audit biaya kesehatan untuk pengungsi selama tanggap darurat di seluruh Bali mencapai Rp 4,207 miliar. BPBD mengajukan dana ke BNPB sebesar Rp 4,027 miliar. Selanjutnya BNPB melakukan kajian dan verifikasi. Hasil verifikasi BNPB menyetujui Rp 883,022 juta. “Maka sebanyak itu yang diusulkan pencairannya, sisanya dibicarakan dalam rapat, Rabu (29/5) nanti,” jelas Ida Bagus Ketut Arimbawa.
Ida Bagus Ketut Arimbawa berharap agar semua biaya kesehatan yang diajukan bisa dibayar BNPB. Belum terbayar Rp 3,32 miliar. “Kekurangannya kami bicarakan dalam rapat melibatkan BPKP, RSUD se-Bali, BPBD dan BNPB, difasilitasi Dinas Kesehatan Karangasem,” ungkapnya. Dijelaskan, kedatangan tiga utusan BNPB untuk melakukan verifikasi atas permohonan penggantian biaya kesehatan korban bencana erupsi Gunung Agung di Karangasem.
Luqmanul Hakim sebagai Kasubdit Pengendalian Operasi BNPB mengatakan, hasil verifikasi biaya yang dikeluarkan menangani korban erupsi gunung Agung sesuai yang diajukan BPBD Karangasem Rp 4,207 miliar, sementara disetujui Rp 883,022 juta. “Sebesar itulah hasil verifikasi yang kami lakukan, dananya segera kami cairkan,” ungkap Lugmanul hakim.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan klaim biaya kesehatan pengungsi ditangani BPBD Karangasem. Setelah datanya terhimpun, dilaporkan ke BNPB. “Kami hanya memfasilitasi saja,” jelasnya. Ia berharap ada solusi membayar utang pelayan kesehatan di RSUD se-Bali. Sebab, saat musim ngungsi, warga Karangasem mengungsi tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali. Dari ratusan ribu pengungsi, banyak juga yang kesehatannya terganggu. Sehingga menjalani rawat inap di RSUD terdekat, pihak pengungsi selama menjalani perawatan tidak mengeluarkan biaya karena ditanggung pemerintah. *k16
Besaran utang itu terungkap saat verifikasi utang pelayanan kesehatan melibatkan tiga utusan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Karangasem, Jalan Ahmad Yani Amlapura, Selasa (21/5). Ketiga utusan BNPB itu yakni Luqmanul Hakim (Kasubdit Pengendalian Operasi), Muji GHBM (Analis Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan), dan M Awaludin Afief (Analis Data dan Informasi). Saat verifikasi,
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, melaporkan berdasarkan hasil audit biaya kesehatan untuk pengungsi selama tanggap darurat di seluruh Bali mencapai Rp 4,207 miliar. BPBD mengajukan dana ke BNPB sebesar Rp 4,027 miliar. Selanjutnya BNPB melakukan kajian dan verifikasi. Hasil verifikasi BNPB menyetujui Rp 883,022 juta. “Maka sebanyak itu yang diusulkan pencairannya, sisanya dibicarakan dalam rapat, Rabu (29/5) nanti,” jelas Ida Bagus Ketut Arimbawa.
Ida Bagus Ketut Arimbawa berharap agar semua biaya kesehatan yang diajukan bisa dibayar BNPB. Belum terbayar Rp 3,32 miliar. “Kekurangannya kami bicarakan dalam rapat melibatkan BPKP, RSUD se-Bali, BPBD dan BNPB, difasilitasi Dinas Kesehatan Karangasem,” ungkapnya. Dijelaskan, kedatangan tiga utusan BNPB untuk melakukan verifikasi atas permohonan penggantian biaya kesehatan korban bencana erupsi Gunung Agung di Karangasem.
Luqmanul Hakim sebagai Kasubdit Pengendalian Operasi BNPB mengatakan, hasil verifikasi biaya yang dikeluarkan menangani korban erupsi gunung Agung sesuai yang diajukan BPBD Karangasem Rp 4,207 miliar, sementara disetujui Rp 883,022 juta. “Sebesar itulah hasil verifikasi yang kami lakukan, dananya segera kami cairkan,” ungkap Lugmanul hakim.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan klaim biaya kesehatan pengungsi ditangani BPBD Karangasem. Setelah datanya terhimpun, dilaporkan ke BNPB. “Kami hanya memfasilitasi saja,” jelasnya. Ia berharap ada solusi membayar utang pelayan kesehatan di RSUD se-Bali. Sebab, saat musim ngungsi, warga Karangasem mengungsi tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali. Dari ratusan ribu pengungsi, banyak juga yang kesehatannya terganggu. Sehingga menjalani rawat inap di RSUD terdekat, pihak pengungsi selama menjalani perawatan tidak mengeluarkan biaya karena ditanggung pemerintah. *k16
Komentar