Sikapi Hasil Pemilu Tidak Anarkis
Sekjen DPP Pergerakan Sanatana Dharma (Persadha) Nusantara D. Sures Kumar menegaskan agar masyarakat tidak berbuat anarkis dan brutal dalam menyikapi hasil pemilu serentak 2019.
JAKARTA, NusaBali
Melainkan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Perlu pemahaman bersama diantara kita semua, sepahit apapun kompetisi politik yang terjadi di lapangan, sistem sudah disiapkan. Ada jalur konstitusional yang merupakan representasi para elit yang berkompetisi di segala lini baik Pileg, Pilpres maupun pemilihan DPD RI. Mari bersama kita lanjutkan pertandingan di ruang MK," ujar Sures kepada NusaBali, Jumat (24/5).
MK pun, nantinya harus menyiarkan persidangan secara langsung lewat TV dan Radio nasional agar rakyat bisa mengetahui dari rumah atau tempat kerja masing-masing sehingga tidak perlu datang ke MK. Dengan menempuh jalur hukum ke MK, semua pemilih dapat menyaksikan dan memberi penilaian bersama serta membantu apa yang sekiranya perlu dibantu untuk melancarkan proses tersebut.
Oleh karenanya, tidak perlu dan tidak tepat menyampaikan protes dengan anarkis dan brutal sehingga menyebabkan jatuh korban. Kemudian merusak fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Akibatnya, ruang Demokrasi yang disediakan oleh undang-undang, akan berubah menjadi ruang pelanggaran hukum.
"Hal tersebut sangat merugikan, baik bagi diri sendiri, masyarakat umum serta merugikan sistem Demokrasi itu sendiri," ucap mantan Ketum DPN Peradah Indonesia ini.
Mencermati kondisi itu, lanjut Sures, DPP Persadha Nusantara mendukung upaya dan langkah pemerintah dalam mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Mereka juga berharap kepada semua pihak agar sungguh-sungguh merealisasikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI. Plus menjadikannya sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Tak ketinggalan, organisasi yang diketuai Gede Pasek Suardika ini, mengimbau agar semua pihak dapat meredam potensi konflik.
"Kami menghimbau semua pihak, khususnya para tokoh politik dan pengguna media sosial, agar ikut meredam potensi konflik dan tidak bertindak provokatif SARA yang bisa mengakibatkan konflik sosial masyarakat," tegas Sures. *K22
MK pun, nantinya harus menyiarkan persidangan secara langsung lewat TV dan Radio nasional agar rakyat bisa mengetahui dari rumah atau tempat kerja masing-masing sehingga tidak perlu datang ke MK. Dengan menempuh jalur hukum ke MK, semua pemilih dapat menyaksikan dan memberi penilaian bersama serta membantu apa yang sekiranya perlu dibantu untuk melancarkan proses tersebut.
Oleh karenanya, tidak perlu dan tidak tepat menyampaikan protes dengan anarkis dan brutal sehingga menyebabkan jatuh korban. Kemudian merusak fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Akibatnya, ruang Demokrasi yang disediakan oleh undang-undang, akan berubah menjadi ruang pelanggaran hukum.
"Hal tersebut sangat merugikan, baik bagi diri sendiri, masyarakat umum serta merugikan sistem Demokrasi itu sendiri," ucap mantan Ketum DPN Peradah Indonesia ini.
Mencermati kondisi itu, lanjut Sures, DPP Persadha Nusantara mendukung upaya dan langkah pemerintah dalam mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Mereka juga berharap kepada semua pihak agar sungguh-sungguh merealisasikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI. Plus menjadikannya sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Tak ketinggalan, organisasi yang diketuai Gede Pasek Suardika ini, mengimbau agar semua pihak dapat meredam potensi konflik.
"Kami menghimbau semua pihak, khususnya para tokoh politik dan pengguna media sosial, agar ikut meredam potensi konflik dan tidak bertindak provokatif SARA yang bisa mengakibatkan konflik sosial masyarakat," tegas Sures. *K22
1
Komentar