Jelang Jabatan Habis, Hibah Belum Cair
Incumbent DPRD Bali yang Gagal Lolos Ketar-ketir
DENPASAR, NusaBali
Bak sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah yang dialami para caleg DPRD Bali berstatus incumbent yang gagal lolos lagi ke kursi legislatif dalam Pileg 2019. Sudah tak lolos ke DPRD Bali 2019-2024, dana bansos untuk masyarakat yang difasilitasi pada APBD Induk 2019 juga belum cair sampai saat ini. Padahal, masa jabatan mereka akan berakhir per 31 Agustus 2019 mendatang. Mereka kini ketar-ketir namanya tercoreng di masyarakat, jika bansos sampai tidak cair.
Ada 14 incumbent DPRD Bali yang gagal lolos lagi dalam Pileg 2019. Salah satunya, Ida Bagus Pada Kusuma alias Gus Pada, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali 2014-2019 Dapil Badung. Gus Pada mengaku ketar-ketir bansos yang difasilitasinya tidak cair tepat waktu. Dia mendapat laporan dari konstituennya bahwa bansos berupa pengadaan radio komunikasi belum cair, di mana proposal bansos untuk masyarakat di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung itu dikembalikan oleh Pemprov Bali.
“Saya mau telusuri lagi, apakah cuma satu kasus itu saja yang tidak cair? Kalau sampai semua bansos yang saya fasilitasi tidak cair, ini pukulan berat. Sebab, nama baik dan reputasi kita dihabisi ini. Saya sudah minta Sekda Provinsi Bali Pak Dewa Made Indra untuk mengeceknya,” keluh Gus Pada kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (14/6).
Gus Pada menyebutkan, sebagai wakil rakyat di DPRD Bali, dirinya punya hak yang sama menanyakan penyelesaian pencairan dana bansos yang difasilitasinya untuk masyarakat. Sebab, dana bansos adalah uang rakyat. “Ini bukan uang anggota Dewan, bukan pula eksekutif, tapi duitnya rakyat. Kami akan kawal ini sampai selesai dan cair,” ujar politisi asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Gus Pada sendiri kemarin langsung turun ke Dapil Badung, untuk mengecek semua bansos yang difasilitasinya dan disebut-sebut belum cair. Padahal, sebelumnya eksekutif dan legislatif sudah sepakat bansos akan cair usai Pileg 2019. “Sekarang Pileg kan sudah lewat, harusnya Mei-Juni 2019 ini sudah mulai pencairannya. Ini malah ada proposal dikembalikan, ada SK yang dikembalikan,” keluh Gus Pada.
Paparan hampir senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, caleg incumbent yang juga gagal lolos ke legislatif hasil Pileg 2019. Menurut Wayan Adnyana, bansos adalah hak masyarakat. Sedangkan anggota DPRD Bali adalah orang politik yang memberikan referensi atau memfasilitasi masyarakat untuk dapat bansos.
“Kami berharap eksekutif bisa menghargai referensi kami. Bansos ini harus dicairkan sebelum masa jabatan anggota DPRD Bali 2014-2019 berakhir. Kalau tidak cair, ini namanya kami sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak lolos, tercoreng pula nama kami di mata rakyat lantaran urusan bansos,” sesal politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Adnyana menyebutkan, rancangan dan Perda APBD Bali 2019 tidak mungkin diubah lagi, kecuali proposalnya tidak memenuhi syarat. “Sudah pembahasan, sudah masuk dalam Perda. Ini hak rakyat, kita harap eksekutif merespons, jangan sampai tidak cair,” tegas Adnyana yang kini menjabat Sekretaris DPD Demokrat Bali.
Bagaimana kalau sampai masa jabatan di Dewan habis, tapi bansos tidak cair? “Ya saya akan kawal ini. Sebab, ini pertaruhan nama baik di mata masyarakat pemilih dan pendukung. Politik itu tidak hanya 2019 ini, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan pun kita masih di politik. Tahun 2019 ini kita kekurangan suara, tahun 2024 siapa tahu kita dapat lagi?” tukas Adnyana.
Seluruh anggota DPRD Bali 2014-2029, sebagaimana diberitakan, dapat jatah memfasilitrasi dana bansos untuk masyarakat melalui APBD Induk 2019 masing-masing sebesar Rp 4,5 miliar. Khusus untuk 4 Pimpinan DPRD Bali, mereka dapat jatah masing-masing memfasilitasi bansos Rp 10 miliar, yakni Nyoman Adi Wiryatama (Ketua Dewan dari PDIP), Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua Dewan dari Golkar), I Gusti Bagus Alit Putra (Wakil Ketua Dewan dari Demokrat), dan I Nyoman Suyasa (Wakil Ketua Dewan dari Gerindra). *nat
Ada 14 incumbent DPRD Bali yang gagal lolos lagi dalam Pileg 2019. Salah satunya, Ida Bagus Pada Kusuma alias Gus Pada, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali 2014-2019 Dapil Badung. Gus Pada mengaku ketar-ketir bansos yang difasilitasinya tidak cair tepat waktu. Dia mendapat laporan dari konstituennya bahwa bansos berupa pengadaan radio komunikasi belum cair, di mana proposal bansos untuk masyarakat di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung itu dikembalikan oleh Pemprov Bali.
“Saya mau telusuri lagi, apakah cuma satu kasus itu saja yang tidak cair? Kalau sampai semua bansos yang saya fasilitasi tidak cair, ini pukulan berat. Sebab, nama baik dan reputasi kita dihabisi ini. Saya sudah minta Sekda Provinsi Bali Pak Dewa Made Indra untuk mengeceknya,” keluh Gus Pada kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (14/6).
Gus Pada menyebutkan, sebagai wakil rakyat di DPRD Bali, dirinya punya hak yang sama menanyakan penyelesaian pencairan dana bansos yang difasilitasinya untuk masyarakat. Sebab, dana bansos adalah uang rakyat. “Ini bukan uang anggota Dewan, bukan pula eksekutif, tapi duitnya rakyat. Kami akan kawal ini sampai selesai dan cair,” ujar politisi asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Gus Pada sendiri kemarin langsung turun ke Dapil Badung, untuk mengecek semua bansos yang difasilitasinya dan disebut-sebut belum cair. Padahal, sebelumnya eksekutif dan legislatif sudah sepakat bansos akan cair usai Pileg 2019. “Sekarang Pileg kan sudah lewat, harusnya Mei-Juni 2019 ini sudah mulai pencairannya. Ini malah ada proposal dikembalikan, ada SK yang dikembalikan,” keluh Gus Pada.
Paparan hampir senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, caleg incumbent yang juga gagal lolos ke legislatif hasil Pileg 2019. Menurut Wayan Adnyana, bansos adalah hak masyarakat. Sedangkan anggota DPRD Bali adalah orang politik yang memberikan referensi atau memfasilitasi masyarakat untuk dapat bansos.
“Kami berharap eksekutif bisa menghargai referensi kami. Bansos ini harus dicairkan sebelum masa jabatan anggota DPRD Bali 2014-2019 berakhir. Kalau tidak cair, ini namanya kami sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak lolos, tercoreng pula nama kami di mata rakyat lantaran urusan bansos,” sesal politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Adnyana menyebutkan, rancangan dan Perda APBD Bali 2019 tidak mungkin diubah lagi, kecuali proposalnya tidak memenuhi syarat. “Sudah pembahasan, sudah masuk dalam Perda. Ini hak rakyat, kita harap eksekutif merespons, jangan sampai tidak cair,” tegas Adnyana yang kini menjabat Sekretaris DPD Demokrat Bali.
Bagaimana kalau sampai masa jabatan di Dewan habis, tapi bansos tidak cair? “Ya saya akan kawal ini. Sebab, ini pertaruhan nama baik di mata masyarakat pemilih dan pendukung. Politik itu tidak hanya 2019 ini, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan pun kita masih di politik. Tahun 2019 ini kita kekurangan suara, tahun 2024 siapa tahu kita dapat lagi?” tukas Adnyana.
Seluruh anggota DPRD Bali 2014-2029, sebagaimana diberitakan, dapat jatah memfasilitrasi dana bansos untuk masyarakat melalui APBD Induk 2019 masing-masing sebesar Rp 4,5 miliar. Khusus untuk 4 Pimpinan DPRD Bali, mereka dapat jatah masing-masing memfasilitasi bansos Rp 10 miliar, yakni Nyoman Adi Wiryatama (Ketua Dewan dari PDIP), Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua Dewan dari Golkar), I Gusti Bagus Alit Putra (Wakil Ketua Dewan dari Demokrat), dan I Nyoman Suyasa (Wakil Ketua Dewan dari Gerindra). *nat
Komentar