nusabali

Layani KPM, Bangli Miliki 10 e-Warung

  • www.nusabali.com-layani-kpm-bangli-miliki-10-e-warung

Sekda Bangli IB Gede Giri Putra menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di ruang visual Museum Batur Unesco Global Geopark, Kintamani, Rabu (19/6).

BANGLI, NusaBali

Sebanyak 8.506 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan PKH dan BPNT tersebut. Bantuan ini bisa ditukarkan di 10 e-warung yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangli.  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Nengah Sukarta, mengatakan berdasarkan kajian dari 10 e-warung cukup untuk melayani kebutuhan penerima PKH. Masing-masing e-warung bisa melayani lebih dari 250 penerima PKH. Dinas Sosial Bangli juga bekerjasama dengan Bulog sebagai agen untuk memenuhi kebutuhan e-warung. PKH menerima BPNT Rp 110 ribu/bulan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli beras dan telor di e-warung, maupun tempat-tempat yang sudah ditentukan.

Selain BPNT ada pula program keluarga harapan (PKH) rata-rata Rp 2 juta setiap tahun dengan jumlah maksimal mencapai Rp 9,75 juta/tahun. Besaran bantuan PKH yang diterima masyarakat satu dengan lainnya tidak sama karena ada lima komponen yang menentukan besaran bantuan yang diterima. Seperti ibu hamil, balita, anak sekolah SD-SMA, disabilitas, dan lansia. Sekda Giri Putra mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang mengakibatkan dampak risiko sosial sangat kompleks, sehingga harus ditangani bersama.

Menurut Sekda Giri Putra, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menanggulangi kemiskinan. Salah satunya melalui program bantuan sosial pangan yang pelaksanaanya terus disempurnakan. Mulai dari bantuan beras miskin (raskin) yang kemudian berubah menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuannya mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi hak dasarnya.

Tujuan utama pemberian BPNT untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan transaksi non tunai dalam mendukung gerakan nasional non tunai. Melalui program BPNT, masyarakat tidak lagi menerima beras secara langsung tetapi KPM diberikan kartu ATM yang bisa digunakan untuk berbelanja beras dan telor di tempat-tempat yang telah ditentukan. “Dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mereka bisa berbelanja sendiri kebutuhan pokok beras dan telur di tempat-tempat yang telah ditentukan,” imbuhnya. *esa

Komentar