Evaluasi, Pilpres dan Pileg Harus Dipisah
Anggota DPD RI, Jhon Pieris, mendukung penyelenggaraan pileg dan pilpres dipisah pada pemilu 2024.
JAKARTA, NusaBali
Menurutnya, Pemilu serentak cukup di 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa. Plus, dia pernah ditawari seseorang untuk menang pemilu dengan membayar ratusan juta rupiah.
“Saya tolak tawaran itu, karena money politics merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres,” ujar Jhon Pieris di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Di sisi lain, lanjut Jhon Pieris, sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal. Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS untuk memilih caleg DPD RI serta DPR RI juga. “Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” paparnya.
Sementara Anggota Fraksi Golkar DPR, Hetifah Sjaifudian mengakui, jika dalam pemilu serentak 2019 ini banyak masalah yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya petugas yang meninggal, maraknya money politics, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.
“Semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial, tapi jika harus dievaluasi harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” kata perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Yang pasti, lanjut Hetifah, ada dua jenis evaluasi pemilu, yaitu evaluasi secara subtansial dan prosedural. “Golkar akan evaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku money politics, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg dan bukan hanya fokus pada pilpres,” ucapnya. *k22
“Saya tolak tawaran itu, karena money politics merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres,” ujar Jhon Pieris di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Di sisi lain, lanjut Jhon Pieris, sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal. Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS untuk memilih caleg DPD RI serta DPR RI juga. “Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” paparnya.
Sementara Anggota Fraksi Golkar DPR, Hetifah Sjaifudian mengakui, jika dalam pemilu serentak 2019 ini banyak masalah yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya petugas yang meninggal, maraknya money politics, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.
“Semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial, tapi jika harus dievaluasi harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” kata perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Yang pasti, lanjut Hetifah, ada dua jenis evaluasi pemilu, yaitu evaluasi secara subtansial dan prosedural. “Golkar akan evaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku money politics, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg dan bukan hanya fokus pada pilpres,” ucapnya. *k22
1
Komentar