Komisi IV Temui Gubernur Bali

DENPASAR, NusaBali
Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan memastikan anak yang tercecer untuk jenjang SMA/SMK harus tertampung. Ketua Komisi IV Nyoman Parta dan anggota lainnya usai menemui Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (8/7) sore menegaskan tidak ada alasan apapun anak tidak diterima untuk bersekolah.

Saat bertemu Gubernur Koster, Parta didampingi anggota Komisi IV I Gusti Putu Budiarta, Utami Dwi Suryadi, Wayan Rawan Atmaja, Nyoman Budi Utama, Wayan Sutena dan anggota Komisi II Anak Agung Ngurah Adi Ardana. Dalam pertemuan tersebut kata Parta, Gubernur Koster sepakat siswa yang belum dapat sekolah baik di negeri maupun swasta harus ditampung.

Parta mengatakan sudah membicarakan dengan Gubernur Wayan Koster dan Kadisdik Bali I Ketut Boy Jayawibawa untuk cari solusi anak yang tercecer dengan pola maksimal. "Dalam pertemuan dengan Pak Gubernur dan Kadisdik diputuskan harus ditampung yang tercecer," ujarnya.

Bagaimana teknisnya untuk menampung siswa tercecer ini? “Teknisnya gimana nanti Kadisdik membuat rancangan solusinya. Ini setelah proses penerimaan PPDB yang diatur sebelumnya dengan SE Gubernur Bali. Kan sesuai SE Gubernur tanggal 9 Juli besok (hari ini,red) baru pengumuman . Nanti ada yang tercecer dicarikan solusi. Harus ada solusi. Tidak boleh tidak. Gubernur serahkan ke Kadisdik. Ini jangka pendeknya,” tegas politisi senior PDIP yang anggota DPR RI terpilih ini.

Dikatakan, untuk jangka pendek nanti bisa ditambah rombongan belajar dan dengan sistem shift sekolah pagi dan siang. Sementara untuk jangka panjang bangun sekolah yang banyak lagi. "Untuk SMA dan SMK di Denpasar masih banyak tercecer. Di Gianyar wilayah barat juga banyak tercecer. Di Denpasar ada 200 siswa tercecer. Di Gianyar wilayah barat ada 250 tercecer," ungkap mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Sementara anggota Komisi IV lainnya Nyoman Budi Utama mendorong Pemprov Bali nanti menambah jumlah sekolah negeri untuk antisipasi masalah-masalah PPDB setiap tahun. "Solusinya memang harus bangun sekolah baru lebih banyak. Masalah PPDB setiap tahun selalu muncul. Ya solusinya harus bangun sekolah lebih banyak," tegas politisi  PDIP asal Bangli ini.

Sementara Gusti Putu Budiarta mengusulkan kepada Kadisdik dalam PPDB  berikutnya supaya ada antisipasi penggunaan surat domisili dalam PPDB. "Tiap penerimaan siswa baru domisili ini kayak siluman saja munculnya. Bahka  cenderung disalahgunaka . Kedepan harus ada evaluasi ini," ujar  Budiartha.*nat