Denpasar Berencana Bangun Tiga SMP Negeri Baru
Demi Pemerataan dan Antisipasi Kisruh PPDB
DENPASAR, NusaBali
Pemkot Denpasar kembali menggagas penambahan SMP negeri di Denpasar. Pembangunan tersebut dilakukan agar sekolah negeri di Denpasar bisa merata. Pembangunan juga dilakukan karena sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi. Dengan kurangmya sekolah SMP negeri ini, membuat PPDB tahun 2019 gaduh di Kota Denpasar.
Wakil Walikota Denpasar, AAN Jaya Negara saat ditemui di Kantor DPRD Denpasar, Sabtu (20/7) mengungkapkan, melihat sistem PPDB yang terus mengalami permasalahan saat ini, pihaknya bersama Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, merancang untuk kembali membangun sekolah baru. Salah satu yang digagas dalam pembangunan tersebut, yakni di kawasan Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.
Selain itu juga di Denpasar Timur di kawasan Kertalangu dengan luas tanah 2,4 hektare. Lahan tersebut merupakan tanah milik Pemprov Bali yang rencananya juga akan dibangun satu gedung SMA negeri, satu gedung SMK dan SMP. Selain itu, sebagai usulan dari dewan agar ada sekolah di Kelurahan Padangsambian. “Itu akan dilakukan evaluasi dan pengecekan kembali,” katanya.
Dikatakan Jaya Negara, sesuai keinginan gubernur Bali yang tetap akan menggunakan PPDB sistem zonasi, namun teknis penerapannya akan dilakukan menggunakan nilai ujian nasional (NUN). "Rencana itu untuk pemerataan sekolah agar nantinya anak-anak bisa tertampung lebih banyak di SMP negeri. Dan kebetulan ada wacana gubernur Bali akan membangun sekolah di atas tanah 2,4 hektare di kawasan Desa Kesiman Kertalangu," jelasnya.
Dikatakan, Jaya Negara, kendati diberikan peluang membangun SMP di Kertalangu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa lahan yang akan dibuat dihibahkan ke Denpasar. Sebab, pengelola SMP merupakan kewenangan dari daerah kabupaten/kota. "Kami masih memikirkan dana juga. Jadi, berapa anggaran yang dihabiskan dan darimana kita ambilkan," kata Jaya Negara. *mis
Pemkot Denpasar kembali menggagas penambahan SMP negeri di Denpasar. Pembangunan tersebut dilakukan agar sekolah negeri di Denpasar bisa merata. Pembangunan juga dilakukan karena sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi. Dengan kurangmya sekolah SMP negeri ini, membuat PPDB tahun 2019 gaduh di Kota Denpasar.
Wakil Walikota Denpasar, AAN Jaya Negara saat ditemui di Kantor DPRD Denpasar, Sabtu (20/7) mengungkapkan, melihat sistem PPDB yang terus mengalami permasalahan saat ini, pihaknya bersama Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, merancang untuk kembali membangun sekolah baru. Salah satu yang digagas dalam pembangunan tersebut, yakni di kawasan Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.
Selain itu juga di Denpasar Timur di kawasan Kertalangu dengan luas tanah 2,4 hektare. Lahan tersebut merupakan tanah milik Pemprov Bali yang rencananya juga akan dibangun satu gedung SMA negeri, satu gedung SMK dan SMP. Selain itu, sebagai usulan dari dewan agar ada sekolah di Kelurahan Padangsambian. “Itu akan dilakukan evaluasi dan pengecekan kembali,” katanya.
Dikatakan Jaya Negara, sesuai keinginan gubernur Bali yang tetap akan menggunakan PPDB sistem zonasi, namun teknis penerapannya akan dilakukan menggunakan nilai ujian nasional (NUN). "Rencana itu untuk pemerataan sekolah agar nantinya anak-anak bisa tertampung lebih banyak di SMP negeri. Dan kebetulan ada wacana gubernur Bali akan membangun sekolah di atas tanah 2,4 hektare di kawasan Desa Kesiman Kertalangu," jelasnya.
Dikatakan, Jaya Negara, kendati diberikan peluang membangun SMP di Kertalangu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa lahan yang akan dibuat dihibahkan ke Denpasar. Sebab, pengelola SMP merupakan kewenangan dari daerah kabupaten/kota. "Kami masih memikirkan dana juga. Jadi, berapa anggaran yang dihabiskan dan darimana kita ambilkan," kata Jaya Negara. *mis
Komentar