Rasionalisasi Anggaran Tidak Rasional
Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Badung
MANGUPURA, NusaBali
Fraksi Demokrat DPRD Badung dalam rapat paripurna, Senin (22/7), di Puspem Badung antara lain menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditargetkan.
Demokrat menekankan agar tujuan utama dan fungsi APBD benar-benar terwujud, maka dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, dibutuhkan kecermatan dalam menyusun asumsi-asumsi pendapatan. “Sebelum menetapkan APBD Perubahan 2019, maka perlu diketahui indikator penyebab tidak tercapai asumsi target baik target PAD maupun target implementasi APBD,” kata I Nyoman Oka Widyanta saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Demokrat.
Politisi Dapil Abiansemal ini mengatakan, asumsi target yang tinggi di 2019 harusnya dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Tapi, tidak dipungkiri, bahwa target yang tinggi memunculkan konsekuensi. “Dapat memunculkan konsekuensi rasionalisasi APBD yang cukup besar, sehingga tidak rasional seperti sekarang ini. Kemudian berdampak pada beberapa komitmen belanja daerah yang telah dianggarkan pada APBD induk 2019,” ucapnya.
“Untuk itu kami perlu membahas agar tidak terjadi kembali rasionalisasi yang tinggi, termasuk membahas indikator potensi yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Sehubungan belum dilakukan pembahasan yang pasti terhadap hal tersebut, maka kami Fraksi Demokrat terhadap KUPA, PPAS, dan RAPBD Perubahan belum dapat berpendapat,” tegasnya.
Ditambahkannya, secara nominal PAD Badung mengalami peningkatan, akan tetapi target sampai Juni 2019 tidak tercapai. “Demokrat minta dalam anggaran tahun 2020 dilakukan dengan cermat berdasarkan dalil-dalil ekonomi bukan pada asumsi perasaan, sehingga rasionalisasi tidak terulang lagi. Karena pencapaian target asumsi merupakan penilaian kinerja aparatur daerah,” tambahnya.
Demokrat juga meminta agar pemerintah meninjau atau menghentikan khususnya belanja hibah dan bantuan keuangan lainnya kepada instansi vertikal. *asa
Demokrat menekankan agar tujuan utama dan fungsi APBD benar-benar terwujud, maka dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, dibutuhkan kecermatan dalam menyusun asumsi-asumsi pendapatan. “Sebelum menetapkan APBD Perubahan 2019, maka perlu diketahui indikator penyebab tidak tercapai asumsi target baik target PAD maupun target implementasi APBD,” kata I Nyoman Oka Widyanta saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Demokrat.
Politisi Dapil Abiansemal ini mengatakan, asumsi target yang tinggi di 2019 harusnya dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Tapi, tidak dipungkiri, bahwa target yang tinggi memunculkan konsekuensi. “Dapat memunculkan konsekuensi rasionalisasi APBD yang cukup besar, sehingga tidak rasional seperti sekarang ini. Kemudian berdampak pada beberapa komitmen belanja daerah yang telah dianggarkan pada APBD induk 2019,” ucapnya.
“Untuk itu kami perlu membahas agar tidak terjadi kembali rasionalisasi yang tinggi, termasuk membahas indikator potensi yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Sehubungan belum dilakukan pembahasan yang pasti terhadap hal tersebut, maka kami Fraksi Demokrat terhadap KUPA, PPAS, dan RAPBD Perubahan belum dapat berpendapat,” tegasnya.
Ditambahkannya, secara nominal PAD Badung mengalami peningkatan, akan tetapi target sampai Juni 2019 tidak tercapai. “Demokrat minta dalam anggaran tahun 2020 dilakukan dengan cermat berdasarkan dalil-dalil ekonomi bukan pada asumsi perasaan, sehingga rasionalisasi tidak terulang lagi. Karena pencapaian target asumsi merupakan penilaian kinerja aparatur daerah,” tambahnya.
Demokrat juga meminta agar pemerintah meninjau atau menghentikan khususnya belanja hibah dan bantuan keuangan lainnya kepada instansi vertikal. *asa
Komentar