PDIP Sapu Bersih Jabatan AKD DPRD Bali

DENPASAR, NusaBali
Ketika partai lain masih sibuk evaluasi hasil Pileg/Pilpres 2019, sang jawara PDIP justru super cepat dalam memutuskan posisi kadernya yang akan dapat jabatan di DPRD Bali 2019-2024. PDIP sudah resmi usulkan Nyomnan Adi Wiryatama kembali sebagai Ketua DPRD Bali, sementara Dewa Made Mahayadnya menjadi Ketua Fraksi. PDIP juga pastikan akan sapu bersih seluruh 6 jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Bali.

Informasi yang dihimpun NusaBali, DPD PDIP Bali sudah menggelar rapat untuk membahas posisi jabatan kadernya di legislatif, sepekan lalu. Dalam rapat itulah resmi keluar usulan untuk tempatkan Nyoman Adi Wiryatama sebagai Ketua DPRD Bali dan Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.

“Bukan hanya jabatan Ketua Dewan dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang diputuskan dalam rapat itu. Usulan untuk posisi 4 Ketua Komisi (I, II, III, dan IV) juga sudah final,” ungkap salah satu kader PDIP kepada NusaBali di Denpasar, Rabu (24/7).

Setelah diputuskan posisi jabatan Ketua Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, tinggal 2 jabatan Alat Kelengakan Dewan (AKD) lagi yang belum ditentukan orangnya oleh PDIP. Masing-masing, posisi Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali.

Adi Wiryatama yang dipercaya kembali menjadi Ketua DPRD Bali 2019-2024 merupakan kader senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang sebelumnya juga menduduki kursi Ketua Dewan 2014-2019. Dalam struktur partai, mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini menjabat Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali.

Sedangkan Dewa Jack adalah politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng yang sempat menjabat Bendahara DPD PDIP Bali 2017-2019, lalu dialihkan menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Bali 2019-2024. Sumber tersebut menyebutkan, posisi Ketua DPRD Bali dan Ketua Fraksi PDIP ini dipastikan tidak akan melenceng dari usulan rapat DPD PDIP Bali.

Pasalnya, semua diputuskan atas dasar kompromistis. Dan, semuanya telah menerima dengan legowo, sehingga tidak ada lagi saling sikut. “Selain itu, peta kewilayahan juga menjadi pertimbangan partai dalam bagi-bagi jabatan Pimpinan Dewan,” katanya meyakinkan.

Semula, sempat santer beredar isu kalau Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2019-2024 akan kembali dipercayakan kepada I Kadek Diana sebagaimana jabatan periode 2014-2019. Namun, Kadek Diana diplot untuk mengisi jabatan lain. Menurut sumber NusaBali, Kadek Diana diplot menjadi Ketua Komisi III DP-RD Bali (membidangi pembangunan, infrastruktur, lingkungan).

Kadek Diana merupakan politisi senior asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar yang kini menjabatWakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Bali 2019-2024. Dialah caleg peraih suara terbanyak kedua se-Balu untuk kursi DPRD Bali dalam Pileg 2019, dengan perolehan lebih datri 91.000 suara.

Untuk berebut jabatan Ketua Komisi III DPRD Bali, Kadek Diana dibayangi oleh I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastra Suyasa, politisi perempuan dari Dapil Jembrana, yang notabene merupakan adik kandung Senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.

Berbeda dengan DPRD Bali 2014-2019 yang cukup kompromistis di mana Partai Banteng Moncong Putih ‘menghadiahkan’ jabatan jabatan Ketua Komisi II kepada Golkar (diduduki I Ketut Suwandhi) dan berikan jatah Ketua Komisi III kepada Demokrat (diduduki I Nengah Tamba), kini PDIP selaku jawara Pileg 2019 pilih sapu bersih seluruh 4 jabatan Ketua Komisi di DPRD Bali 2019-2024. Untuk jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali (yang membidangi masalah hukum, keamanan, politik, dan aparatur), PDIP pasang dua kandidat: I Ketut Tama Tenaya dan I Nyoman Adnyana.

Ketut Tama Tenaya adalah politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang sebelumnya juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Bali 2014-2029. Sedangkan I Nyoman Adnyana adalah politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli yang sebelumnya anggota Komisi I DPRD Bali 2014-2019.

Sementara, untuk jabatan Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata, keuangan, dan pajak daerah), PDIP jagokan dua kadernya: Tjokorda Gde Agung dan AA Adi Ardhana. Tjokorda Gde Agung adalah politisi PDIP asal Puri Agung Klungkung yang baru pertama kali lolos ke DPRD Bali hasil Pileg 2019. Sebelumnya, dia sempat menjabat Wakil Bupati Klungkung. Sedangkan AA Adhi Ardhana adalah politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara yang sebelumnya duduk di Komisi II DPRD Bali 2014-2019.

Sebaliknya, untuk jabatan Ketua Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi masalah pendidikan, seni, adat, budaya), PDIP menjagokan dua kadernya: I Gusti Putu Budiarta dan I Nyoman Budi Utama. IGP Budiarta merupakan politisi senior PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Sementara Nyoman Budi Utama kader PDIP asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli yang untuk periode kedua lolos ke DPRD Bali.

Sebelumnya, jabatan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2014-2019 dipegang Nyoman Parta, politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kali ini, Nyoman Parta tidak lagi di DPRD Bali, setelah lolos ke DPR RI dari PDIP Dapil Bali dalam Pileg 2019.

PDIP bukan hanya akan sapu bersih seluruh 4 jabatan Ketua Komisi DPRD Bali hasil Pileg 2019. Partai besutan Megawati Soekarnoputri juga bakal sapu bersih 2 Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, yakni Ketua Baleg DPRD Bali dan Ketua BK DPRD Bali. “Posisi Ketua BK dan Ketua Baleg akan dibagi-bagi sama rata kader PDIP berdasarkan kewilayahan,” ujar sumber tadi.

Betulkah? Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara, juga mengakui memang sudah ada rapat untuk usulan Ketua DPRD Bali dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali. Namun, Wakil Walikota Denpasar dua kali periode ini enggan menyebut nama.

“Memang sudah ada usulan. Kalau soal nama tiang (saya) tidak ingat kemarin. Coba hubungi Pak Ketua DPD PDIP Bali (Wayan Koster). Kalau soal jabatan Ketua Komisi DPRD Bali, itu kan akan ditentukan melalui kelembagaan Dewan nanti, bukan diputuskan DPD PDIP Bali. Itu lewat pemilihan di Komisi,” elak Jaya Negara saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasat, Kamis (24/7).

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster belum berhasil dikonfirmasi NusaBali terkait dum-duman jabatan di DPRD Bali., Saat dihubungi per telepon, Gubernur Bali 2018-2022 ini tidak mengangkat ponselnya.

Namun dalam beberapa kali diwawancara media sebelumnya terkait nama-nama kader yang akan duduk di Pimpinan DPRD Bali 2019-2024, Koster menolak membebernya. “Ah, belum, belum…. Urusan infrastruktur dulu wawancaranya. Nanti saja urusan partai,” kelit Koster saat dikonfirmasi di sela-sela ground breaking Shortcut Titikk 3-4 Jalur Denpasar-Singaraja via Bedugul, Kamis (18/7) lalu.

Di sisi lain, para kandidat yang sudah diusulkan namanya melalui rapat DPD PDIP Bali, semuanya memilih tiarap alias tidak mau komentar, dengan alasan semuanya akan diumumkan satu pintu. “Saya dengan hormat tidak mau komentar masalah ini (jabatan ketua DPRD Bali, Red), tidak etis. Tanya kepada Pak Ketua DPD,” elak Adi Wiryatama saat dikonfirmasi NusaBali, Kamis siang.

Sedangkan Ketut Tama Tenaya yang diplot kembali partainya menjadi Ketua Komisi I DPRD Bali, menjawab normatif. Sebagai kader PDIP, dirinya siap melaksanakan tugas di mana dan kapan saja. “Kalau ditugaskan siap, kalau tidak pun saya tetap jadi anggota biasa. Kan belum diputuskan juga, nanti ada pemilihan,” tandas Tama Tenaya. *nat