Alat Berat di TPA Landih Tidak Beroperasi
Perkiraan sehari menghabiskan 310 liter solar dengan biaya Rp 1,6 juta.
BANGLI, NusaBali
Sejak sebulan terakhir alat berat di tempat pembuangan akhir (TPA) Desa Landih, Kecamatan/Kabupaten Bangli tidak beroperasi. Penyebabnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak ada anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM). Imbasnya, tumpukan sampah di TPA Landih menggunung dan mengeluarkan bau menyengat.
Seorang petugas di TPA Landih mengatakan sampah menggunung karena belum diratakan dan dipadatkan. Meratakan sampah menggunakan alat berat jenis bulldozer dan excavator. Ada empat alat berat di TPA Landih yakni 1 filoder, 2 buldozer, dan 1 excavator. Namun sejak bulan Juni, keempat alat berat itu tidak dioperasikan karena tidak ada bahan bakar. Dampaknya, sampah di cell (tempat penampungan) tidak bisa diratakan.
Selayaknya sampah yang dibuang ke dalam cell diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah yang sudah dipadatkan dilapisi tanah. “Tujuannya untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan,” jelas sumber di lapangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha membenarkan pengelolaan sampah di TPA Landih tidak maksimal. Penyebabnya, alat berat tidak bisa dioperasikan.
Dayu Yudi mengungkapkan, alat berat tidak beroperasi sejak anggaran BBM dari Provinsi Bali dihentikan per Juni 2019 lalu. Selama ini Pemprov Bali membantu biaya operasional, baik BMM maupun pemeliharaan alat berat. “Pengelolaan anggaran langsung di provinsi, termasuk operator alat berat,” paparnya. Pada tahun 2016, alat berat sudah dihibahkan ke Pemkab Bangli, operasional maupun pemeliharaan tetap ditangani Pemprov Bali.
Berita acara serah terima barang milik negara antara Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemkab Bangli dilaksanakan pada Rabu 31 Agustus 2016. “Alat berat yang dihibahkan yakni excavator, louder, dan buldozer,” jelasnya. Dayu Yudi mengakui sempat menganggarkan biaya operasional alat berat, namun dari provinsi bersikukuh alat berat itu adalah aset provinsi.
Dayu Yudi mengakui kelabakan pasca anggaran BBM dihentikan setelah tahun anggaran berjalan. Sementara itu, DLH Provinsi Bali sempat bersurat mohon kepada Pemkab Bangli untuk dapat memberikan kontribusi biaya operasional alat berat agar alat berat itu tetap beroperasi dan bisa dipakai mengolah sampah di TPA Bangli. “Dalam surat disampaikan adanya rasionalisasi anggaran di DLH Provinsi Bali yang berdampak pada terbatasnya biaya operasional untuk pelayanan pengelolaan sampah di TPA Bangli,” ujarnya.
Solusinya, DLH Bangli akan mengajukan anggaran untuk pemenuhan ketersediaan BBM alat berat. “Kami akan laporkan dulu kepada bapak bupati,” jelasnya. Dari hasil hitung-hitungan sementara, untuk mengoperasikan alat berat perlu BBM jenis solar sebanyak 310 liter per hari. Harga solar bersubsidi Rp 5.150 per liter. “Perkiraan dalam sehari menghabiskan BBM hampir Rp 1,6 juta,” ungkapnya. DLH juga melakukan bersih-bersih di areal TPA. “Kami bersih-bersih agar sampah tidak meluber di jalan,” imbuhnya. *esa
Seorang petugas di TPA Landih mengatakan sampah menggunung karena belum diratakan dan dipadatkan. Meratakan sampah menggunakan alat berat jenis bulldozer dan excavator. Ada empat alat berat di TPA Landih yakni 1 filoder, 2 buldozer, dan 1 excavator. Namun sejak bulan Juni, keempat alat berat itu tidak dioperasikan karena tidak ada bahan bakar. Dampaknya, sampah di cell (tempat penampungan) tidak bisa diratakan.
Selayaknya sampah yang dibuang ke dalam cell diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah yang sudah dipadatkan dilapisi tanah. “Tujuannya untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan,” jelas sumber di lapangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha membenarkan pengelolaan sampah di TPA Landih tidak maksimal. Penyebabnya, alat berat tidak bisa dioperasikan.
Dayu Yudi mengungkapkan, alat berat tidak beroperasi sejak anggaran BBM dari Provinsi Bali dihentikan per Juni 2019 lalu. Selama ini Pemprov Bali membantu biaya operasional, baik BMM maupun pemeliharaan alat berat. “Pengelolaan anggaran langsung di provinsi, termasuk operator alat berat,” paparnya. Pada tahun 2016, alat berat sudah dihibahkan ke Pemkab Bangli, operasional maupun pemeliharaan tetap ditangani Pemprov Bali.
Berita acara serah terima barang milik negara antara Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemkab Bangli dilaksanakan pada Rabu 31 Agustus 2016. “Alat berat yang dihibahkan yakni excavator, louder, dan buldozer,” jelasnya. Dayu Yudi mengakui sempat menganggarkan biaya operasional alat berat, namun dari provinsi bersikukuh alat berat itu adalah aset provinsi.
Dayu Yudi mengakui kelabakan pasca anggaran BBM dihentikan setelah tahun anggaran berjalan. Sementara itu, DLH Provinsi Bali sempat bersurat mohon kepada Pemkab Bangli untuk dapat memberikan kontribusi biaya operasional alat berat agar alat berat itu tetap beroperasi dan bisa dipakai mengolah sampah di TPA Bangli. “Dalam surat disampaikan adanya rasionalisasi anggaran di DLH Provinsi Bali yang berdampak pada terbatasnya biaya operasional untuk pelayanan pengelolaan sampah di TPA Bangli,” ujarnya.
Solusinya, DLH Bangli akan mengajukan anggaran untuk pemenuhan ketersediaan BBM alat berat. “Kami akan laporkan dulu kepada bapak bupati,” jelasnya. Dari hasil hitung-hitungan sementara, untuk mengoperasikan alat berat perlu BBM jenis solar sebanyak 310 liter per hari. Harga solar bersubsidi Rp 5.150 per liter. “Perkiraan dalam sehari menghabiskan BBM hampir Rp 1,6 juta,” ungkapnya. DLH juga melakukan bersih-bersih di areal TPA. “Kami bersih-bersih agar sampah tidak meluber di jalan,” imbuhnya. *esa
1
Komentar