DPRD Badung Dukung Bupati Lakukan Rasionalisasi
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mendukung rasionalisasi pendapatan yang dilakukan bupati pada APBD Perubahan 2019.
MANGUPURA, NusaBali
Persetujuan ini diberikan agar APBD tak hanya menjadi khayalan dan beban bagi pemerintah.Hal itu dikemukakan Parwata didampingi dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan Made Sunarta seusai Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (29/7). Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, jajaran Forkopimda, dan pimpinan OPD Pemkab Badung.
Menurut politisi PDIP, tersebut rasionalisasi pendapatan ini dilakukan agar pemerintah bisa bekerja sesuai realitas dan potensi daerah yang sebenarnya. “Karena itu, semua potensi nantinya akan dihitung secara cermat,” tegasnya.
Parwata pun bisa menerima alasan bupati terhadap indikator dan asumsi yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah. Di antaranya disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara. Lama tinggal atau length of stay wisatawan juga turun, sehingga menyebabkan pendapatan Badung terimbas. Penurunan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sosial, politik, dan sebagainya.
Karena itu, agar APBD tak hanya khayalan, Parwata menilai langkah rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Badung sangat perlu dilakukan. Dengan rasionalisasi ini APBD menjadi riil.
Dia berharap pendapatan yang dirancang setelah rasionalisasi menjadi Rp 5,045 triliun ini betul-betul bisa tercapai. Untuk tahun 2020, dewan akan terus ikut mengawal demi tercapai target yang telah ditetapkan pemerintah. “Ini komitmen dewan karena pemerintah ini merupakan pemerintahan bersama,” katanya. *asa
Persetujuan ini diberikan agar APBD tak hanya menjadi khayalan dan beban bagi pemerintah.Hal itu dikemukakan Parwata didampingi dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan Made Sunarta seusai Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (29/7). Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, jajaran Forkopimda, dan pimpinan OPD Pemkab Badung.
Menurut politisi PDIP, tersebut rasionalisasi pendapatan ini dilakukan agar pemerintah bisa bekerja sesuai realitas dan potensi daerah yang sebenarnya. “Karena itu, semua potensi nantinya akan dihitung secara cermat,” tegasnya.
Parwata pun bisa menerima alasan bupati terhadap indikator dan asumsi yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah. Di antaranya disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara. Lama tinggal atau length of stay wisatawan juga turun, sehingga menyebabkan pendapatan Badung terimbas. Penurunan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sosial, politik, dan sebagainya.
Karena itu, agar APBD tak hanya khayalan, Parwata menilai langkah rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Badung sangat perlu dilakukan. Dengan rasionalisasi ini APBD menjadi riil.
Dia berharap pendapatan yang dirancang setelah rasionalisasi menjadi Rp 5,045 triliun ini betul-betul bisa tercapai. Untuk tahun 2020, dewan akan terus ikut mengawal demi tercapai target yang telah ditetapkan pemerintah. “Ini komitmen dewan karena pemerintah ini merupakan pemerintahan bersama,” katanya. *asa
Komentar