Bupati: PHR ke Bangli Sedang Diproses
Bupati Giri Prasta menyatakan tidak mau memberikan asumsi (jumlah) yang diberikan kepada kabupaten lain, melainkan harus riil.
MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memastikan bantuan penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) untuk Kabupaten Bangli akan diberikan, tetapi saat ini sedang diproses.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Utama Gosana Lantai III DPRD Badung, Rabu (31/7). Dikatakan, bantuan PHR sebesar 15 persen kepada Kabupaten Bangli dan kabupaten lainnya di Bali saat ini masih diproses. Menurutnya, ada mekanisme dalam pencairan bantuan dan itu sekarang sedang berjalan.
Bupati Giri Prasta juga menekankan bila bantuan kepada enam kabupaten di Bali ini bukanlah uang pribadi, melainkan penyisihan PHR, sehingga sangat bergantung dengan pendapatan Badung dari PHR.
“Terkait dengan penyisihan PHR ke Bangli, uang yang dicairkan itu bukan uang pribadi Giri Prasta. Apapun yang kita cairkan ini harus melihat realita dari PHR yang sekarang kita dapat. Maaf ya kita kan ada gangguan ini, kita sudah sampaikan yakni ada pelaksanaan pilpres dan pileg, ada erupsi Gunung Agung, ada juga kenaikan harga tiket pesawat sehingga length of stay (LOS) wisatawan tidak lama, tapi saya yakin (bantuan) pasti akan kita berikan,” tandasnya.
“Mekanime ini harus kita jalankan, dan saya juga paham dengan saudara kita di Bangli sekarang kan pembahasan APBD Perubahan 2019, jadi biar masuk angkanya itu. Tapi saya pun tidak mau memberikan asumsi yang kita berikan kepada kabupaten lain, melainkan harus riil,” lanjut Bupati.
“Saya kira tidak perlu bersurat lah, kita ini di Bali keluarga besar, sepanjang untuk membangun Bali, ayo kita bangun bersama-sama. Mari sinergitas yang sudah dijalankan dengan baik ini kita pertahankan,” tuturnya.
Disinggung pencairan dana penyisihan PHR tersebut, Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ini menegaskan bila mekanismensya sudah jalan. “Kami harus patikan angka dulu, biar tidak menjadi asumi. Saya paham karena sekang melakukan pembahasan APBD perubahan, sehingga pos anggaran itu jelas ini kan by name by address. Yang jelas sedang diproses,” tandas Bupati.
Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Bangli mengalami defisit hingga Rp 82 miliar. Kas daerah Bangli pun sangat minim. APBD Bangli ‘kacau’ akibat imbas penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang rencananya didanai dari pajak hotel dan restoran (PHR) Badung justru menggunakan anggaran APBD. *asa
Hal tersebut dikemukakan Bupati Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Utama Gosana Lantai III DPRD Badung, Rabu (31/7). Dikatakan, bantuan PHR sebesar 15 persen kepada Kabupaten Bangli dan kabupaten lainnya di Bali saat ini masih diproses. Menurutnya, ada mekanisme dalam pencairan bantuan dan itu sekarang sedang berjalan.
Bupati Giri Prasta juga menekankan bila bantuan kepada enam kabupaten di Bali ini bukanlah uang pribadi, melainkan penyisihan PHR, sehingga sangat bergantung dengan pendapatan Badung dari PHR.
“Terkait dengan penyisihan PHR ke Bangli, uang yang dicairkan itu bukan uang pribadi Giri Prasta. Apapun yang kita cairkan ini harus melihat realita dari PHR yang sekarang kita dapat. Maaf ya kita kan ada gangguan ini, kita sudah sampaikan yakni ada pelaksanaan pilpres dan pileg, ada erupsi Gunung Agung, ada juga kenaikan harga tiket pesawat sehingga length of stay (LOS) wisatawan tidak lama, tapi saya yakin (bantuan) pasti akan kita berikan,” tandasnya.
“Mekanime ini harus kita jalankan, dan saya juga paham dengan saudara kita di Bangli sekarang kan pembahasan APBD Perubahan 2019, jadi biar masuk angkanya itu. Tapi saya pun tidak mau memberikan asumsi yang kita berikan kepada kabupaten lain, melainkan harus riil,” lanjut Bupati.
“Saya kira tidak perlu bersurat lah, kita ini di Bali keluarga besar, sepanjang untuk membangun Bali, ayo kita bangun bersama-sama. Mari sinergitas yang sudah dijalankan dengan baik ini kita pertahankan,” tuturnya.
Disinggung pencairan dana penyisihan PHR tersebut, Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ini menegaskan bila mekanismensya sudah jalan. “Kami harus patikan angka dulu, biar tidak menjadi asumi. Saya paham karena sekang melakukan pembahasan APBD perubahan, sehingga pos anggaran itu jelas ini kan by name by address. Yang jelas sedang diproses,” tandas Bupati.
Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Bangli mengalami defisit hingga Rp 82 miliar. Kas daerah Bangli pun sangat minim. APBD Bangli ‘kacau’ akibat imbas penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang rencananya didanai dari pajak hotel dan restoran (PHR) Badung justru menggunakan anggaran APBD. *asa
Komentar