Komisi V DPR RI Tinjau Dermaga Gunaksa
Rombongan Komisi V DPR RI dipimpin Larasus S Sos MSi meninjau Dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Senin (5/8).
SEMARAPURA, NusaBali
Sebelum meninjau dermaga, Komisi V dan rombongan diterima Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra, di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI tersebut serangkaian reses Masa Persidangan V Tahun sidang 2018-2019. Rombongan DPR RI juga diikuti Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Ir Raden Johny Fajar Sofyan Subrata MA, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Gde Wayan Samsi Gunarta, dan pejabat terkait lainnya.
Pimpinan Rombongan Larasus mengatakan tujuan kunker tersebut untuk memastikan infrastuktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang dalam pengerjaan menggunakan APBN. Di antaranya, proyek Dermaga Gunaksa. “Untuk memastikan proyek infrastruktur Dermaga Gunaksa nantinya dapat dimasukkan ke dalam skala prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, lahan Dermaga Gunaksa merupakan bagian dari eks galian C dengan luas mendekati 300 hektare. Kini eks galian C sedang diproyeksikan oleh Gubernur Bali sebagai pusat kebudayaan Bali. Pengembangan lokasi ini akan diintegrasikan dengan wisata marina.
Pada bagian lain, di hadapan seluruh rombongan Komisi V DPR RI, Bupati Suwirta menyatakan Kecamtan Nusa Penida memiliki delapan status. Dua status di antaranya dari peraturan pemerintah, lima status berdasarkan keputusan menteri termasuk di dalamnya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), KKP (Kawasan Konservasi Perairan). Satu status lagi dari Keputusan Presiden RI mengenai Pulau Terluar. “Yang ditetapkan sebagai Pulau Terluar hanya satu pulau di Kecamatan Nusa Penida, yakni Pulau Nusa Gede (Nusa Penida). Sedangkan Nusa Lembongan dan Ceningan di disi barat Nusa Penida, tidak termasuk Pulau Terluar,” ujarnya.
Terkait hal itu, Bupati Suwirta mengatakan Pemkab Klungkung akan mengusulkan ulang dari Pulau Terluar, agar Pulau Lembongan dan Ceningan masuk ke dalam areal Pulau Terluar. Langkah ini untuk mencegah disharmonisasi karena tiga pulau itu dalam satu rumpun atau satu Kecamatan Nusa Penida. Bupati Suwirta juga mengusulkan agar jalan eksisting dan tanggul di Nusa Penida dapat segera terselesaikan. Bupati mengharapkan dengan delapan status yang dimiliki Nusa Penida, pulau ini dapat diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. “Kenapa selama ini lebih banyak berbicara mengenai Nusa Penida, karena saya menyakini bahwa titik ungkit PAD Kabupaten Klungkung terletak di Kecamatan Nusa Penida,” katanya. Rombongan DPR RI bersama Bupati Suwirta meninjau lokasi Dermaga Gunaksa. *wan
Kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI tersebut serangkaian reses Masa Persidangan V Tahun sidang 2018-2019. Rombongan DPR RI juga diikuti Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Ir Raden Johny Fajar Sofyan Subrata MA, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Gde Wayan Samsi Gunarta, dan pejabat terkait lainnya.
Pimpinan Rombongan Larasus mengatakan tujuan kunker tersebut untuk memastikan infrastuktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang dalam pengerjaan menggunakan APBN. Di antaranya, proyek Dermaga Gunaksa. “Untuk memastikan proyek infrastruktur Dermaga Gunaksa nantinya dapat dimasukkan ke dalam skala prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, lahan Dermaga Gunaksa merupakan bagian dari eks galian C dengan luas mendekati 300 hektare. Kini eks galian C sedang diproyeksikan oleh Gubernur Bali sebagai pusat kebudayaan Bali. Pengembangan lokasi ini akan diintegrasikan dengan wisata marina.
Pada bagian lain, di hadapan seluruh rombongan Komisi V DPR RI, Bupati Suwirta menyatakan Kecamtan Nusa Penida memiliki delapan status. Dua status di antaranya dari peraturan pemerintah, lima status berdasarkan keputusan menteri termasuk di dalamnya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), KKP (Kawasan Konservasi Perairan). Satu status lagi dari Keputusan Presiden RI mengenai Pulau Terluar. “Yang ditetapkan sebagai Pulau Terluar hanya satu pulau di Kecamatan Nusa Penida, yakni Pulau Nusa Gede (Nusa Penida). Sedangkan Nusa Lembongan dan Ceningan di disi barat Nusa Penida, tidak termasuk Pulau Terluar,” ujarnya.
Terkait hal itu, Bupati Suwirta mengatakan Pemkab Klungkung akan mengusulkan ulang dari Pulau Terluar, agar Pulau Lembongan dan Ceningan masuk ke dalam areal Pulau Terluar. Langkah ini untuk mencegah disharmonisasi karena tiga pulau itu dalam satu rumpun atau satu Kecamatan Nusa Penida. Bupati Suwirta juga mengusulkan agar jalan eksisting dan tanggul di Nusa Penida dapat segera terselesaikan. Bupati mengharapkan dengan delapan status yang dimiliki Nusa Penida, pulau ini dapat diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. “Kenapa selama ini lebih banyak berbicara mengenai Nusa Penida, karena saya menyakini bahwa titik ungkit PAD Kabupaten Klungkung terletak di Kecamatan Nusa Penida,” katanya. Rombongan DPR RI bersama Bupati Suwirta meninjau lokasi Dermaga Gunaksa. *wan
Komentar