869 KK Buleleng Dibantu Rumah Layak Huni
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat kembali menyasar Buleleng.
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 869 KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan bantuan dana stimulan untuk peningkatan kualitas rumah mereka lebih layak huni. Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyasar 19 desa di tujuk kecamatan yang ada di Buleleng.
Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana, ditemui di sela-sela penyerahan BSPS secara simbolis di Gedung Kesenian Gde Manik, Buleleng, Senin (12/8) kemarin, secara total Bali menerima dijatah 3.000 unit BSPS. Jumlah tersebut pun di tujuh kabupaten yang ada di Bali.
“Program ini tujuannya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat rumah layak huni. Sekarang perbaikan kualitas yang kami lakukan. Dana ini kan pancingan, mendorong masyarakat punya rumah layak dan ciptakan swadaya,” kata dia.
Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini bantuan yang diberikan sejumlah Rp 17,5 juta per KK. Masing-masing penerima BSPS akan mendapatkan bantuan dana Rp 15 juta untuk biaya pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta sisanya untuk ongkos tukang.
Pihaknya pun mengaku tetap mengajukan BSPS ke pusat, dengan tunggakan rumah tak layak huni di Bali tersisa 52 ribu. Hanya saja Suardana tak dapat menargetkan kapan sisa rumah itu dapat dituntaskan.
Pihaknya pun menjelaskan secara nasional Bali berapa di posisi kedua setelah DKI Jakarta yang tergolong daerah dengan kemiskinan terendah. Sehingga kucuran bantuan BSPS itu masih diutamakan di daerah-daerah lainnya yang dinilai lebih memerlukan. “Rata-rata per tahunnya Bali memang dapat tiga ribuan unit saja, karena Bali bukan daerah prioritas. Ya tetapi tetap kami upayakan untuk pengajuan lebih banyak lagi di tahun mendapang,” tegas dia.
Sementara itu, Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, ditemui usai acara penyerahan mengatakan sisa rumah tak layak huni di Buleleng masih ada sebanyak 5.980 unit. Pemkab Buleleng pun terus berharap tahun-tahun berikutnya Buleleng masih diberikan jatah untuk peningkatan kualitas rumah layak huni.
Selain program BSPS, juga ada program bedah rumah hingga peningkatan kualitas yang bersumber dari dana APBD, BKK dan CSR, sehingga total ada 1.775 unit rumah yang digarap tahun ini. “Kami sudah minta tadi agar difasilitasi tahun depan Buleleng dapat lagi. kalau target menuntaskan sisa rumah yang tak layak huni itu tergantung sumber dana. Semoga saja lima tahun kedepan sudah kelar dengan catatan tidak ada penambahan data lagi,” ucap mantan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng itu. *k23
Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana, ditemui di sela-sela penyerahan BSPS secara simbolis di Gedung Kesenian Gde Manik, Buleleng, Senin (12/8) kemarin, secara total Bali menerima dijatah 3.000 unit BSPS. Jumlah tersebut pun di tujuh kabupaten yang ada di Bali.
“Program ini tujuannya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat rumah layak huni. Sekarang perbaikan kualitas yang kami lakukan. Dana ini kan pancingan, mendorong masyarakat punya rumah layak dan ciptakan swadaya,” kata dia.
Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini bantuan yang diberikan sejumlah Rp 17,5 juta per KK. Masing-masing penerima BSPS akan mendapatkan bantuan dana Rp 15 juta untuk biaya pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta sisanya untuk ongkos tukang.
Pihaknya pun mengaku tetap mengajukan BSPS ke pusat, dengan tunggakan rumah tak layak huni di Bali tersisa 52 ribu. Hanya saja Suardana tak dapat menargetkan kapan sisa rumah itu dapat dituntaskan.
Pihaknya pun menjelaskan secara nasional Bali berapa di posisi kedua setelah DKI Jakarta yang tergolong daerah dengan kemiskinan terendah. Sehingga kucuran bantuan BSPS itu masih diutamakan di daerah-daerah lainnya yang dinilai lebih memerlukan. “Rata-rata per tahunnya Bali memang dapat tiga ribuan unit saja, karena Bali bukan daerah prioritas. Ya tetapi tetap kami upayakan untuk pengajuan lebih banyak lagi di tahun mendapang,” tegas dia.
Sementara itu, Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, ditemui usai acara penyerahan mengatakan sisa rumah tak layak huni di Buleleng masih ada sebanyak 5.980 unit. Pemkab Buleleng pun terus berharap tahun-tahun berikutnya Buleleng masih diberikan jatah untuk peningkatan kualitas rumah layak huni.
Selain program BSPS, juga ada program bedah rumah hingga peningkatan kualitas yang bersumber dari dana APBD, BKK dan CSR, sehingga total ada 1.775 unit rumah yang digarap tahun ini. “Kami sudah minta tadi agar difasilitasi tahun depan Buleleng dapat lagi. kalau target menuntaskan sisa rumah yang tak layak huni itu tergantung sumber dana. Semoga saja lima tahun kedepan sudah kelar dengan catatan tidak ada penambahan data lagi,” ucap mantan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng itu. *k23
Komentar