Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Papua

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi panas di Papua. Kelompok yang disebut Moeldoko itu berkepentingan secara politik serta bersenjata.

"Ya pasti itu ada yang bermain di situ, kelompok-kelompok perjuangan baik kelompok perjuangan politik maupun bersenjata masuk di situ," kata Moeldoko di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

 Moeldoko menyebut kelompok-kelompok itu menyusupkan isu Papua merdeka dalam situasi itu. Dia juga mengatakan kelompok itu tidak sepaham bila Papua menjadi daerah yang maju.

"Ya pasti ada itu (yang menunggangi)," kata Moeldoko seperti dilansir detik.

Moeldoko mengatakan kelompok bersenjata dan poros politik tersebut tidak senang dengan kemajuan Papua. Karena jika Papua maju mereka tidak memiliki isu layak jual ke luar negeri.

"Sebagai contoh saya, tadi kelompok bersenjata, begitu daerah itu dibangun, masyarakat kesejahteraannya meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok-kelompok bersenjata itu terhadap masyarakat menjadi berkurang," katanya.

Demikian halnya dengan kelompok poros politik. Menurut Moeldoko, jika Papua maju maka kelompok poros politik tersebut tidak dapat menjual isu masyarakat Papua termarjinalkan.

"Indikatornya adalah satu, pada saat pembangunan jalan selalu diganggu. Berikutnya pembangunan infrastruktur pendidikan pernah ditangkap. Sekarang ini juga kita lihat masih ada upaya ke sana, gedung-gedung yang harus dilindungi dibakar. Ini sesuatu indikator yang sangat jelas," tegasnya.

Moeldoko pun memperjelas jika OPM (Organisasi Papua Merdeka) menjadi salah satu dari kelompok tersebut. Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera kembali mengunjungi Papua. Salah satu agendanya meresmikan jembatan.

"(Jokowi) rencana ada ke sana, di antaranya meresmikan jembatan," kata Moeldoko. Moeldoko belum menyebut tanggal pasti Jokowi ke Papua. "Nggak tahu nanti (pastinya), kita lihat situasinya," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak sependapat jika dikatakan Papua dan Paua Barat merupakan anak tiri. Sebaliknya, Papua dan Papua Barat merupakan anak emas Pemerintah Indonesia. Menurut Wiranto, hal itu terbukti dengan banyaknya dana negara yang digelontorkan untuk membangun Papua serta Papua Barat.

"Pemerintah Indonesia yang di bawah pimpinan Pak Jokowi, saya sangat tahu karena setiap kami rapat terbatas kabinet selalu hadir, beliau selalu wanti-wanti bagaimana mengedepankan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Secara hitung-hitungan kasar saja, dana pusat yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berapa kali lipat dari provinsi-provinsi lain. Itu berlipat ganda ketimbang daerah lain," jelas Wiranto di Swiss-belhotel, Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8).

Wiranto menyampaikan itu di depan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda Sorong yang hadir dalam pertemuan. Wiranto menegaskan tidak benar jika ada yang menyebut Papua dan Papua Barat anak tiri.

"Maka kalau ada yang mengatakan Papua, Papua Barat anak tiri Indonesia, wah itu salah besar," imbuhnya.

Terpisah, lebih dari seratus mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme bergerak dari Mabes TNI AD menuju Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8). Mereka bergerak untuk melakukan unjuk rasa di Taman Aspirasi depan Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam perjalanan, beberapa kali massa aksi menyatakan rakyat Papua menagih hak untuk menentukan nasib sendiri lewat referendum.

Ambros mengatakan Papua tidak butuh otonomi khusus (otsus). Pasalnya, otsus yang sudah berjalan sekitar 19 tahun hanya merupakan cara Pemerintah Indonesia mengembalikan sebagian hasil penjualan sumber daya alam Papua. *