Utang Pemerintah Rp 4.603 T
Menkeu Isyaratkan Akan Tambah Lagi
Pemerintah mau tidak mau kembali menambah utang karena sedang menjalankan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah melakukan belanja negara lebih besar dibanding pendapatan.
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 4.603,62 triliun pada Juli 2019. Utang tersebut meningkat Rp 33,45 triliun dibandingkan pada Juni 2019 yang Rp 4.570,17 triliun pada Juni 2018.
Posisi jumlah utang meningkat sejalan dengan kenaikan pembiayaan dari surat utang atau obligasi dari dalam negeri. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Juli 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mau tidak mau kembali menambah utang karena tengah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan belanja negara yang lebih besar dibanding pendapatan.
"Sehingga, untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan lain. Salah satunya, dengan utang," dikutip dari Laporan APBN 2019 per Juli 2019, Senin (26/8).
Lebih lanjut, peningkatan jumlah utang terjadi karena pemerintah menambah pembiayaan utang dari dalam negeri. Penambahan dilakukan dengan meningkatkan pinjaman utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) di dalam negeri.
Bendahara negara memaparkan hal ini sengaja dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja, namun turut menjaga pengelolaan APBN yang lebih kredibel. Selain itu, untuk turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan di Tanah Air.
Lebih lanjut, posisi jumlah utang saat ini setara dengan 29,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp15.599,01 triliun. Meski kian mendekati batas 30 persen dari PDB, namun Sri Mulyani memastikan jumlah utang tidak akan melebihi batas itu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan pemerintah sengaja menerbitkan surat utang yang banyak, demi mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan domestik yang sedang bergejolak.
"Kenaikan realisasi SBN neto merupakan bagian dari strategi front loading dalam memanfaatkan situasi pasar keuangan di semester I yang masih kondusif," ujar Luky.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp775,3 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp7,42 triliun. Lebih rinci, pinjaman luar negeri terdiri dari skema bilateral Rp308,63 triliun, multilateral Rp428,69 triliun, dan komersial Rp 37,99 triliun.*
Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 4.603,62 triliun pada Juli 2019. Utang tersebut meningkat Rp 33,45 triliun dibandingkan pada Juni 2019 yang Rp 4.570,17 triliun pada Juni 2018.
Posisi jumlah utang meningkat sejalan dengan kenaikan pembiayaan dari surat utang atau obligasi dari dalam negeri. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Juli 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mau tidak mau kembali menambah utang karena tengah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan belanja negara yang lebih besar dibanding pendapatan.
"Sehingga, untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan lain. Salah satunya, dengan utang," dikutip dari Laporan APBN 2019 per Juli 2019, Senin (26/8).
Lebih lanjut, peningkatan jumlah utang terjadi karena pemerintah menambah pembiayaan utang dari dalam negeri. Penambahan dilakukan dengan meningkatkan pinjaman utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) di dalam negeri.
Bendahara negara memaparkan hal ini sengaja dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja, namun turut menjaga pengelolaan APBN yang lebih kredibel. Selain itu, untuk turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan di Tanah Air.
Lebih lanjut, posisi jumlah utang saat ini setara dengan 29,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp15.599,01 triliun. Meski kian mendekati batas 30 persen dari PDB, namun Sri Mulyani memastikan jumlah utang tidak akan melebihi batas itu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan pemerintah sengaja menerbitkan surat utang yang banyak, demi mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan domestik yang sedang bergejolak.
"Kenaikan realisasi SBN neto merupakan bagian dari strategi front loading dalam memanfaatkan situasi pasar keuangan di semester I yang masih kondusif," ujar Luky.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp775,3 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp7,42 triliun. Lebih rinci, pinjaman luar negeri terdiri dari skema bilateral Rp308,63 triliun, multilateral Rp428,69 triliun, dan komersial Rp 37,99 triliun.*
Komentar