Dukung Gubernur, Tokoh Pariwisata Desak Pemulihan Dampak Reklamasi

Mereka pun desak dilakukan pemulihan atas dampak kerusakan akibat reklamasi yang dilakukan PT Pelindo III. Tokoh pariwisata yang kini Dewan Penasihat Bidang Pariwisata dan Budaya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Dewa Ngakan Rai Budiasa, mengatakan keputusan Gubernur Koster sangat tepat hentikan reklamasi di tengah trend masyarakat dunia yang berlomba-lomba men-jaga alam dan lingkungannya. Sebagai praktisi dan pelaku pariwisata, Rai Budiasa pun sangat mendukung keputusan Gubernur Koster.

“Mungkin saya agak terlambat memberikan dukungan. Tapi, sekecil apa pun dukungan demi Bali itu, pasti ada nilainya. Kita berharap penghentian reklamsi di Pelabuhan Benoa berlanjut dengan pemulihan kawasan hutan mangrove seperti sedia kala,” ujar Rai Budiasa kepada NusaBali di Denpasar, Kamis (29/8).

Mantan Wakil Ketua DPD ASITA DKI Jakarta ini menyebutkan, di negara-negara lain, orang sudah mati-matian menjaga alam dan budayanya supaya tidak rusak. “Di Vietnam, pemerintahnya malah habis-habisan kampanye ‘Kembalikan alam Vietnam seperti Tahun 1970-an’. Ini bukti kita memang membutuhkan alam untuk kehidupan generasi kita, bukan malah merusaknya,” tegas rai Budiasa yang baru pulang dari kunjungan ke Vietnam bersama komponen pariwisata.

Menurut Rai Budiasa, konsep Tri Hita Karana dalam menjaga keharmonisan alam Bali sesuai warisan leluhur, harus diimplementasikan betul. “Sikap tegas Gubernur Koster ini adalah menjaga keharmonisan alam dan manusia Bali secara sekala niskala, sesuai dengan konsep Tri Hitana Karana. Ini tertuang dalam visi misi ‘Nangun Sat Kertih Loka Bali,” beber tokoh asal Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Gianyar yang juga Ketua Yayasan Seni dan Budaya Yasa Putra Sedana ini.

Rai Budiasa berharap Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Tuban dan sekitar Pelabuhan Benoa tetap menjadi paru-paru Kota Denpasar. Tidak boleh ada perusakan alam berkedok pembangunan destinasi wisata di sana.

“Kalau pembangunan itu merusak Bali, tentu membahayakan kehidupan krama Bali. Buat apa juga? Sekarang actionnya adalah bagaimana memulihkan kerusakan hutan mangrove seluas 17 hektare dan kerusakan ekosistem laut di kawasan Pelabuhan Benoa,” tegas pengusaha-politisi yang mantan Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Bali dua kali periode ini.

Rai Budiasa mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini otoritas pengelola Pelabuhan Benoa di bawah BUMN, pasti juga tidak akan memaksakan kehendak untuk melanjutkan reklamasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut. “Pusat saya yakin akan mempertimbangkan apa yang diputuskan Gubernur Bali,” papar Rai Budiasa, yang sempat menjadi anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Kadin Bali, I Made Ariandi, menilai keputusan Gubernur Wayan Koster untuk stop reklamasi di Pelabuhan Benoa su-dah pasti melalui kajian matang. “Kadin sebagai wadah pengusaha, tentu saja mendukung kebijakan pemerintah daerah,” ujar Made Ariandi secara terpisah, Kamis kemarin.

Made Ariandi mengaku sudah meminta Wakil Ketua Kadin Bali, Komang Gede Subudi, untuk berperan aktif dalam melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Gubernur Koster terkait dengan penghentian reklamasi di Pelabuhan Benoa tersebut. “Karena itu menyangkut masalah-masalah teknis, maka kita minta Pak Subudi secara aktif memantau dan mengkaji serta ikut memberikan rekomendasi atas persoalan ini,” tegas pengusaha-politisi yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Klungkung ini. *nat