Komisi Anak Didominasi Perempuan
Lima calon Komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali yang lolos ini segera dilantik Gubernur Bali
DENPASAR,NusaBali
Komisi IV DPRD Bali menetapkan 5 komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali, Senin (27/6) siang. Dari 5 anggota KPPAD yang lolos didominasi oleh perempuan.
Salah satu perempuan yang terpilih adalah mantan anggota Komisi IV DPRD Bali AA Sagung Anie Asmoro SS MSi. Politisi Golkar asal Puri Jero Kuta Denpasar ini berada di peringkat dua raihan hasil seleksi oleh Pansel dan Komisi IV. Jejak Anie Asmoro juga diikuti dua perempuan lainnya yang akhirnya membuat komposisi KPPA Bali yang akan bertugas 5 tahun kedepan ini didominasi perempuan. Dua perempuan lainnya adalah Ni Luh Gede Yastini SH (aktivis dari LBH), dan Eka Santhi Indri Dewi ST (aktivis anak).
Sementara kandidat pria yang lolos adalah I Ketut Anjasmara STP (tokoh masyarakat) dan Ir Made Ariasa (pemerhati anak). Lima anggota KPPA Bali yang lolos ini juga langsung diranking berdasarkan perolehan nilai tes administrasi di pansel serta uji kelayakan.
Rinciannya, I Ketut Anjasmara di peringkat 1 dengan perolehan nilai 3.195, disusul Anak Agung Anie Asmoro di posisi 2 dengan perolehan nilai 3.190, Ni Luh Gede Yastini peringkat 3 dengan perolehan nilai 3.140, Eka Santhi Indri Dewi peringkat 4 dengan perolehan nilai 3.135, dan I Made Ariasa peringkat 5 dengan perolehan nilai 2.760.
Ketua Komisi IV I DPRD Bali, I Nyoman Parta usai pengumuman komposisi KPPA Bali mengatakan, proses fit and proper test yang telah dilaksanakan sangat transparan dan objektif. "Kami berharap personil yang dihasilkan ini bisa melaksanakan tugas-tugas dan menangani masalah anak di Provinsi Bali yang sangat pelik dengan maksimal pula," ujar Parta.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja mengatakan, action penanganan masalah anak di Bali sangat mendesak dilaksanakan, mengingat kejahatan terhadap anak makin terus terjadi. Korban-korban berjatuhan perlu penanganan cepat. "Melihat kondisi ini dewan merasa harus sesegera mungkin ada langkah -langkah untuk pencegahan. Salah satunya kita berharap dari KPPA," tegas politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Kemarin Komisi IV langsung mengirimkan nama-nama yang lolos ke eksekutif. Menurut Parta, mereka yang lolos ini segera dilantik. "Kami sudah buatkan pengantar ke Gubernur Bali. Supaya bisa dilantik," ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Gianyar ini. 7 nat
Komisi IV DPRD Bali menetapkan 5 komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali, Senin (27/6) siang. Dari 5 anggota KPPAD yang lolos didominasi oleh perempuan.
Salah satu perempuan yang terpilih adalah mantan anggota Komisi IV DPRD Bali AA Sagung Anie Asmoro SS MSi. Politisi Golkar asal Puri Jero Kuta Denpasar ini berada di peringkat dua raihan hasil seleksi oleh Pansel dan Komisi IV. Jejak Anie Asmoro juga diikuti dua perempuan lainnya yang akhirnya membuat komposisi KPPA Bali yang akan bertugas 5 tahun kedepan ini didominasi perempuan. Dua perempuan lainnya adalah Ni Luh Gede Yastini SH (aktivis dari LBH), dan Eka Santhi Indri Dewi ST (aktivis anak).
Sementara kandidat pria yang lolos adalah I Ketut Anjasmara STP (tokoh masyarakat) dan Ir Made Ariasa (pemerhati anak). Lima anggota KPPA Bali yang lolos ini juga langsung diranking berdasarkan perolehan nilai tes administrasi di pansel serta uji kelayakan.
Rinciannya, I Ketut Anjasmara di peringkat 1 dengan perolehan nilai 3.195, disusul Anak Agung Anie Asmoro di posisi 2 dengan perolehan nilai 3.190, Ni Luh Gede Yastini peringkat 3 dengan perolehan nilai 3.140, Eka Santhi Indri Dewi peringkat 4 dengan perolehan nilai 3.135, dan I Made Ariasa peringkat 5 dengan perolehan nilai 2.760.
Ketua Komisi IV I DPRD Bali, I Nyoman Parta usai pengumuman komposisi KPPA Bali mengatakan, proses fit and proper test yang telah dilaksanakan sangat transparan dan objektif. "Kami berharap personil yang dihasilkan ini bisa melaksanakan tugas-tugas dan menangani masalah anak di Provinsi Bali yang sangat pelik dengan maksimal pula," ujar Parta.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja mengatakan, action penanganan masalah anak di Bali sangat mendesak dilaksanakan, mengingat kejahatan terhadap anak makin terus terjadi. Korban-korban berjatuhan perlu penanganan cepat. "Melihat kondisi ini dewan merasa harus sesegera mungkin ada langkah -langkah untuk pencegahan. Salah satunya kita berharap dari KPPA," tegas politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Kemarin Komisi IV langsung mengirimkan nama-nama yang lolos ke eksekutif. Menurut Parta, mereka yang lolos ini segera dilantik. "Kami sudah buatkan pengantar ke Gubernur Bali. Supaya bisa dilantik," ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Gianyar ini. 7 nat
Komentar