AMBA Tuntut Pembekuan Pansel Seleksi Capim KPK
Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi melihat ada ketidaktransparanan seleksi Capim KPK sehingga meminta Presiden Jokowi meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK.
DENPASAR, NusaBali.com
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti-Korupsi (AMBA) menggelar aksi damai di depan monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Jumat (30/8/2019). Sebelumnya mereka melakukan konferensi pers pernyataan sikap di Kantor YLBHI LBH Bali di Jalan Plawa, Denpasar.
Dalam pernyataan sikap tersebut Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi menyampaikan respons terhadap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pansel Capim KPK. “Seleksi Capim KPK menjadi momentum strategis untuk menjaga komitmen dan integritas KPK sebagai lembaga independen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun komposisi Pansel Capim KPK dan sebagainya mengandung masalah serius,” sebut Ni Kadek Vany Primaliraning, Direktur LBH Bali.
AMBA menilai ketidaktransparan komposisi Pansel Capim KPK menambah kerancuan integritas Capim KPK. “Pada tahap pemilihan 20 capim KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak bermasalah, mulai menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK,” paparnya.
Ia mengatakan upaya penggembosan KPK telah dilakukan secara massif dan tersistem. Menurutnya Pansel Capim KPK terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam proses seleksi Capim KPK.
Oleh karena itu Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi yang terdiri dari YLBHI LBH Bali, Yayasan Manikaya Kauci, BEM PM Universitas Udayana, Sahabat ICW Bali, DPM PM, Universitas Udayana, Kawan Bung Hatta Bali, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Kota Bali dan Taman Baca Kesiman menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan pertama, Presiden Jokowi meninjau kembali atau membekukan Pansel Capim KPK. Kedua, Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Ketiga, Pansel KPK secara transparan membuka indikator dan hasil penilaian seleksi Capim KPK. Keempat, mendesak Pansel Capim KPK membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan Calon Pimpinan KPK yang berintegritas. *zky
Komentar