Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Perusuh
Presiden diminta segera mengundang tokoh adat, agama, serta masyarakat Papua
JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat keamanan menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang membuat rusuh di Papua dan Papua Barat. Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada perusuh di Bumi Cendrawasih.
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8) seperti dilansir cnnindonesia.
Jokowi juga memerintahkan agar situasi keamanan di Papua dan Papua Barat bisa segera dipulihkan. Mantan wali kota Solo itu meminta seluruh masyarakat dilindungi serta dijaga harkat dan martabatnya. Jokowi juga meminta kerusakan fasilitas umum segera diperbaiki, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan bagi publik, aktivitas pemerintahan bisa berjalan.
"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi menambahkan.
Jokowi mengaku telah mendapat laporan proses hukum terhadap pelaku rasial di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur telah berjalan. Ia meminta kepolisian tegas kepada siapapun yang melakukan tindak rasialisme.
Dalam rapat terbatas ini hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Jokowi diagendakan meresmikan proyek pembangunan Palapa Ring Timur di Asmat, Kabupaten Boven Digoel Papua, pada 5 September 2019. Namun dengan adanya kerusuhan itu, rencana tersebut terancam batal.
Seperti diketahui demo masyarakat Papua berujung kerusuhan. Di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura, massa merusak fasilitas umum dan kantor-kantor milik pemerintah.
Di Deiyai, demo masyarakat Papua menyebabkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia. Pemerintah belum memberikan keterangan lengkap atas total kerugian dan jumlah korban dalam gelombang demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy meminta Jokowi segera mengundang tokoh adat, agama, serta masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih..
Hal itu disampaikan Irene usai bertemu dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8). Irene hadir bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Papua Penuh Damai (Papeda).
"Tujuh wilayah adat yg ada di Papua dan Papua Barat presiden undang. Kita harus duduk bersama bicara hati ke hati, apa luka orang Papua," kata Irene.
Irene menyatakan pertemuan Jokowi dengan para tokoh di Papua dan Papua Barat merupakan solusi atas gejolak yang terjadi dua minggu terakhir ini. Menurutnya, pertemuan tersebut juga untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat dengan damai.
"Itu solusi, dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Masalah otsus diperpanjang, mari kita duduk bersama-sama," ujarnya.
Irene menyatakan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua dan Papua Barat ingin dilibatkan dalam mencari solusi terbaik. Menurutnya, gejolak yang terjadi kemarin merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan masyarakat Papua selama ini.
"Kami semua harus duduk bersama dari hati ke hati semua elemen di Papua yang menyangkut tokoh-tokoh," tuturnya.
Situasi Kota Jayapura, Papua sendiri kemarin masih lumpuh pasca aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan. Sekolah, pusat perbelanjaan hingga perkantoran tidak beroperasi diliburkan.
"Kami sengaja meliburkan anak-anak untuk sekolah karena kondisi tampak belum kondusif," kata Rima yang anaknya bersekolah di salah satu SMP di kawasan di Dok V Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/8). *
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8) seperti dilansir cnnindonesia.
Jokowi juga memerintahkan agar situasi keamanan di Papua dan Papua Barat bisa segera dipulihkan. Mantan wali kota Solo itu meminta seluruh masyarakat dilindungi serta dijaga harkat dan martabatnya. Jokowi juga meminta kerusakan fasilitas umum segera diperbaiki, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan bagi publik, aktivitas pemerintahan bisa berjalan.
"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi menambahkan.
Jokowi mengaku telah mendapat laporan proses hukum terhadap pelaku rasial di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur telah berjalan. Ia meminta kepolisian tegas kepada siapapun yang melakukan tindak rasialisme.
Dalam rapat terbatas ini hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Jokowi diagendakan meresmikan proyek pembangunan Palapa Ring Timur di Asmat, Kabupaten Boven Digoel Papua, pada 5 September 2019. Namun dengan adanya kerusuhan itu, rencana tersebut terancam batal.
Seperti diketahui demo masyarakat Papua berujung kerusuhan. Di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura, massa merusak fasilitas umum dan kantor-kantor milik pemerintah.
Di Deiyai, demo masyarakat Papua menyebabkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia. Pemerintah belum memberikan keterangan lengkap atas total kerugian dan jumlah korban dalam gelombang demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy meminta Jokowi segera mengundang tokoh adat, agama, serta masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih..
Hal itu disampaikan Irene usai bertemu dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8). Irene hadir bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Papua Penuh Damai (Papeda).
"Tujuh wilayah adat yg ada di Papua dan Papua Barat presiden undang. Kita harus duduk bersama bicara hati ke hati, apa luka orang Papua," kata Irene.
Irene menyatakan pertemuan Jokowi dengan para tokoh di Papua dan Papua Barat merupakan solusi atas gejolak yang terjadi dua minggu terakhir ini. Menurutnya, pertemuan tersebut juga untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat dengan damai.
"Itu solusi, dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Masalah otsus diperpanjang, mari kita duduk bersama-sama," ujarnya.
Irene menyatakan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua dan Papua Barat ingin dilibatkan dalam mencari solusi terbaik. Menurutnya, gejolak yang terjadi kemarin merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan masyarakat Papua selama ini.
"Kami semua harus duduk bersama dari hati ke hati semua elemen di Papua yang menyangkut tokoh-tokoh," tuturnya.
Situasi Kota Jayapura, Papua sendiri kemarin masih lumpuh pasca aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan. Sekolah, pusat perbelanjaan hingga perkantoran tidak beroperasi diliburkan.
"Kami sengaja meliburkan anak-anak untuk sekolah karena kondisi tampak belum kondusif," kata Rima yang anaknya bersekolah di salah satu SMP di kawasan di Dok V Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/8). *
Komentar