Bupati Suwirta Genjot Peningkatan Pelayanan dan Kinerja OPD
Pemkab Klungkung terus menggenjot peningkatan pelayanan dan kinerja di semua OPD (organisasi perangkat daerah).
SEMARAPURA, NusaBali
Langkah ini untuk pelayanan prima kepada masyarakat dalam meningkatkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019.
Sebelumnya Pemkab Klungkung pada 2018 mendapat nilai B. Hal itu sampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Kabupaten Klungkung saat menerima kedatangan Tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Provinsi Bali di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Jumat (30/8).
Bupati Suwirta berpesan kepada seluruh kepala OPD agar saat merencanakan dan melaksanakan program kegiatannya. OPD harus mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkab Klungkung saat ini harus lebih terintegrasi,’’ ujar Bupati Suwirta.
Terpenting, jelas Bupati, pelayanan harus lebih berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah pun terus berupaya melakukan inovasi-inovasi di bidang pengawasan, perencanaan serta di bidang pelaksanaan sehinga nantinya anggaran itu bisa semaksimal mungkin seratus persen output pasti dan bila perlu sampai ke outcome,”
Pihaknya juga mengatakn kinerja para kepala OPD sudah berjalan dengan baik. Namun perlu ditingkatkan, jangan hanya puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut-turut.
Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada menjelaskan Inspektorat Provinsi Bali mendapatkan pelimpahan tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan evaluasi SAKIP pada Pemkab/kota. Sesuai Perpres No 29 tahun 2014 ada 2 hal pokok yang menjadi kata kunci yaitu kinerja dan kerja. Kinerja berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sedangkan kerja berkaitan dengan strategi/cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan.
“Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara adil dan bijaksana melalui sejumlah perubahan seperti transformasi budaya birokrasi, peningkatan kinerja instansi, transparansi, membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran,” ujar Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada. *wan
Sebelumnya Pemkab Klungkung pada 2018 mendapat nilai B. Hal itu sampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Kabupaten Klungkung saat menerima kedatangan Tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Provinsi Bali di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Jumat (30/8).
Bupati Suwirta berpesan kepada seluruh kepala OPD agar saat merencanakan dan melaksanakan program kegiatannya. OPD harus mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkab Klungkung saat ini harus lebih terintegrasi,’’ ujar Bupati Suwirta.
Terpenting, jelas Bupati, pelayanan harus lebih berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah pun terus berupaya melakukan inovasi-inovasi di bidang pengawasan, perencanaan serta di bidang pelaksanaan sehinga nantinya anggaran itu bisa semaksimal mungkin seratus persen output pasti dan bila perlu sampai ke outcome,”
Pihaknya juga mengatakn kinerja para kepala OPD sudah berjalan dengan baik. Namun perlu ditingkatkan, jangan hanya puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut-turut.
Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada menjelaskan Inspektorat Provinsi Bali mendapatkan pelimpahan tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan evaluasi SAKIP pada Pemkab/kota. Sesuai Perpres No 29 tahun 2014 ada 2 hal pokok yang menjadi kata kunci yaitu kinerja dan kerja. Kinerja berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sedangkan kerja berkaitan dengan strategi/cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan.
“Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara adil dan bijaksana melalui sejumlah perubahan seperti transformasi budaya birokrasi, peningkatan kinerja instansi, transparansi, membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran,” ujar Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada. *wan
Komentar