Reklamasi Benoa, Pelindo III Disemprit Wapres
PT Pelindo III sudah mengakui kesalahannya terkait reklamasi (pengurugan laut) yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Benoa, Kecamatan Denpasar Selatan, hingga berdampak perusakan alam.
DENPASAR, NusaBali
Mereka sempat diseprit Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait reklamasi ini. PT Pelindo III selaku pengelola Pelabuhan Benoa pun dituntut Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Gubernur Koster usai acara pelantikan 55 anggota DPRD Bali 2019-2024 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/9) siang. Gubernur Koster menyebutkan, dari sisi kebijakan dan kajian hukum, sebenarnya rencana reklamasi di Pelabuhan Benoa memenuhi syarat. Rencana ini diproses tahun 2012, jauh sebelum Koster menjadi Gubernur Bali.
“Tetapi, dalam pelaksanaanya terjadi pelanggaran. Reklamasi di Pelabuhan Benoa tidak sesuai tata pelaksanaan awal. Dalam pengembangan rencana induk, seharusnya dibangun tanggul penahan terlebih dulu, kemudian dipasang penyaring air. Tetapi, dalam Dumping I dan Dumping II, tidak ada proses itu,” beber Koster.
Akhirnya, tanah dari reklamasi dan kotorannya meluber ke mana-mana, bahkan mengalir ke hutan mangrove seluas 17 hektare. “Ya, matilah tanam mangrove itu. Ini karena pelaksanaan reklamasi tidak sesuai rencana awal. Kalau tidak diperbaiki, ya kotor airnya dan mengalir ke mangrove hingga mati. Mangrove yang sudah ada saja susah hidup, karena tidak dapat air, apalagi menanam baru,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster mengungkapkan, dirinya sempat melapor kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, 28 Agustus 2019 lalu, terkait masalah reklamasi di Belabuhan Benoa ini. Saat itu, Koster mendampingi Wapres JK dalam acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar.
“Saya lapor ke Pak Wapres saat melewati Jalan Tol bahwa ada tanaman mangrove yang mati, karena Pelindo III melakukan reklamasi di Pelabuhan Benoa. Saat menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, saya tunjukkan mangrove yang mati di samping Restoran Akame Benoa. Pak Wapres langsung merespons dan menelepon Dirut Pelindo III saat itu juga,” papar Koster.
Usai ditelepon Wapres JK, sore harinya Dirut Pelindo III langsung temui Gubernur Koster seraya minta maaf. Mengakui kesalahannya, Dirut Pelindo III berjanji akan stop sementara proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. "Dia (Dirut Pelindo III, Red) mengakui kesalahannya. Karena sudah mengakui kesalahannya, saya minta agar Dirut Pelindo III agar meminta maaf kepada masyarakat Bali. Dia siap untuk itu,” tegas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini.
Selain minta maaf ke masyarakat Bai, Pelindo III juga harus setop sementara reklamasi Dumping I dan Dumping II. Kecuali itu, Pelindo III juga harus pulihkan mangrove, dengan menata dulu kawasan supaya airnya bisa masuk. Koster juga meminta persyaratan membangun kanal dipenuhi. Koster ragu penanaman mangrove yang dilakukan Pelindo III bisa berhasil, jika saluran airnya tidak dibenahi. "Kalau sekarang dibenerin, mana bisa, airnya masih mengandung kotoran," sebut Koster.
Sementara itu, Kepala Humas PT Pelindo III, Wilis Aji Wiranata, mengatakan belum bisa menanggapi pernyataan Gubernur Koster soal minta maaf kepada masyarakat Bali terkait reklamasi di Pelabuhan Benoa. Menurut Wilis, saat ini pihaknya sudah melaksanakan apa yang menjadi permintaan Gubernur Koster, yakni mengutamakan penataan pada areal melasti.
Selain itu, kata Wilis, pihaknya masih fokus penanaman mangrove untuk mengembalikan lahan hijau yang sebelumnya sempat mati karena terkena luberan lumpur saat air pasang. Menurut Wilis, permintaan maaf tersebut tidak perlu dilakukan hanya sekadar berbicara, namun yang dilakukan Pelindo III adalah bergerak.
Wilis menegaskan, pihaknya saat ini masih fokus pada rehabilitasi hutan mangrove. Bahkan, penanaman mangrove sudah dilakukan sejak Februari 2018 lalu dan yang hidup mencapai 90 persen.
"Yang jelas, kami melakukan satu tindakan nyata, bukan hanya omongan saja. Kalau maaf-maaf tapi nggak ada tindakan, kan percuma. Lebih baik ada tindak lanjut, langkah nyata, dan itu yang kami tunjukkan,” ungkap Wilis saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Wilis menyebutkan, selain dengan Gubernur Koster, Pelindo III juga sudah berkomunikasi dengan desa adat setempat dan semua sudah tidak ada permasalahan lagi. “Kami berkomitmen untuk melakukan penghijauan kembali," katanya. *nat,mis
Hal ini diungkapkan Gubernur Koster usai acara pelantikan 55 anggota DPRD Bali 2019-2024 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/9) siang. Gubernur Koster menyebutkan, dari sisi kebijakan dan kajian hukum, sebenarnya rencana reklamasi di Pelabuhan Benoa memenuhi syarat. Rencana ini diproses tahun 2012, jauh sebelum Koster menjadi Gubernur Bali.
“Tetapi, dalam pelaksanaanya terjadi pelanggaran. Reklamasi di Pelabuhan Benoa tidak sesuai tata pelaksanaan awal. Dalam pengembangan rencana induk, seharusnya dibangun tanggul penahan terlebih dulu, kemudian dipasang penyaring air. Tetapi, dalam Dumping I dan Dumping II, tidak ada proses itu,” beber Koster.
Akhirnya, tanah dari reklamasi dan kotorannya meluber ke mana-mana, bahkan mengalir ke hutan mangrove seluas 17 hektare. “Ya, matilah tanam mangrove itu. Ini karena pelaksanaan reklamasi tidak sesuai rencana awal. Kalau tidak diperbaiki, ya kotor airnya dan mengalir ke mangrove hingga mati. Mangrove yang sudah ada saja susah hidup, karena tidak dapat air, apalagi menanam baru,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster mengungkapkan, dirinya sempat melapor kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, 28 Agustus 2019 lalu, terkait masalah reklamasi di Belabuhan Benoa ini. Saat itu, Koster mendampingi Wapres JK dalam acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar.
“Saya lapor ke Pak Wapres saat melewati Jalan Tol bahwa ada tanaman mangrove yang mati, karena Pelindo III melakukan reklamasi di Pelabuhan Benoa. Saat menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, saya tunjukkan mangrove yang mati di samping Restoran Akame Benoa. Pak Wapres langsung merespons dan menelepon Dirut Pelindo III saat itu juga,” papar Koster.
Usai ditelepon Wapres JK, sore harinya Dirut Pelindo III langsung temui Gubernur Koster seraya minta maaf. Mengakui kesalahannya, Dirut Pelindo III berjanji akan stop sementara proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. "Dia (Dirut Pelindo III, Red) mengakui kesalahannya. Karena sudah mengakui kesalahannya, saya minta agar Dirut Pelindo III agar meminta maaf kepada masyarakat Bali. Dia siap untuk itu,” tegas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini.
Selain minta maaf ke masyarakat Bai, Pelindo III juga harus setop sementara reklamasi Dumping I dan Dumping II. Kecuali itu, Pelindo III juga harus pulihkan mangrove, dengan menata dulu kawasan supaya airnya bisa masuk. Koster juga meminta persyaratan membangun kanal dipenuhi. Koster ragu penanaman mangrove yang dilakukan Pelindo III bisa berhasil, jika saluran airnya tidak dibenahi. "Kalau sekarang dibenerin, mana bisa, airnya masih mengandung kotoran," sebut Koster.
Sementara itu, Kepala Humas PT Pelindo III, Wilis Aji Wiranata, mengatakan belum bisa menanggapi pernyataan Gubernur Koster soal minta maaf kepada masyarakat Bali terkait reklamasi di Pelabuhan Benoa. Menurut Wilis, saat ini pihaknya sudah melaksanakan apa yang menjadi permintaan Gubernur Koster, yakni mengutamakan penataan pada areal melasti.
Selain itu, kata Wilis, pihaknya masih fokus penanaman mangrove untuk mengembalikan lahan hijau yang sebelumnya sempat mati karena terkena luberan lumpur saat air pasang. Menurut Wilis, permintaan maaf tersebut tidak perlu dilakukan hanya sekadar berbicara, namun yang dilakukan Pelindo III adalah bergerak.
Wilis menegaskan, pihaknya saat ini masih fokus pada rehabilitasi hutan mangrove. Bahkan, penanaman mangrove sudah dilakukan sejak Februari 2018 lalu dan yang hidup mencapai 90 persen.
"Yang jelas, kami melakukan satu tindakan nyata, bukan hanya omongan saja. Kalau maaf-maaf tapi nggak ada tindakan, kan percuma. Lebih baik ada tindak lanjut, langkah nyata, dan itu yang kami tunjukkan,” ungkap Wilis saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Wilis menyebutkan, selain dengan Gubernur Koster, Pelindo III juga sudah berkomunikasi dengan desa adat setempat dan semua sudah tidak ada permasalahan lagi. “Kami berkomitmen untuk melakukan penghijauan kembali," katanya. *nat,mis
1
Komentar