Nyoman Wara Lolos 10 Besar Capim KPK
Satu-satunya putra Bali yang bertahan hingga tahapan wawancara dan uji publik, I Nyoman Wara SE Ak ACP CFrA CA, 52, dinyatakan lolos 10 besar dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023.
JAKARTA, NusaBali
Auditor BPK RI asal Karangasem ini lolos bersama 9 kandidat lainnya, hingga namanya diajukan oleh Panitia Seleksei (Pansel) Capim KPK ke Presiden Jokowi, Senin (2/9).
Selain Nyoman Wara, para kandidat yang juga tembus 10 besar seleksi Capim KPK adalah Alexander Marwata (incumbent), Irjen Firli Bahuri (anggota Polri yang kini Kapolda Sumsel), Johanis Tanak (jaksa), Nawawi Pomolango (hakim), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).
Sedangkan 10 kandidat lainnya yang sebelumnya mengikuti sesi wawancara dan uji publik, masuk kotak. Mereka masing-masing Antam Novambar (anggota Polri), Bambang Sri Herwanto (anggota Polri), Sri Handayani (anggota Polri), Sugeng Purnomo (jaksa), Supardi (jaksa), Jasman Pandjaitan (pensiunan jaksa), Neneng Euis Fatimah (dosen), Cahyo RE Wibowo (karyawan BUMN), Jimmy M Rifai Gani (Penasihat Menteri Desa), dan Sujanarko (pegawai KPK).
Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan masukan-masukan publik sebelum memilih 10 kandidat ini. "Beberapa nilai ada banyak pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan, karena kan misalnya masukan dari masyarakat," ujar Yenti dilansir detikcom seusai menyerahkan daftar nama 10 besar Capim KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Yenti, dari 10 nama Capim KPK yang diajukan ke Jokowi, tidak ada yang dikaji ulang. "Nggak.., nggak ada. Ternyata nggak ada istilah koreksi. Mungkin karena sudah sesuai," katanya.
Sementara, Presiden Jokowi meminta masukan dari masyarakat dan para tokoh terkait hasil seleksi Pansel Capim KPK. Masukan ini akan menjadi koreksi bagi Jokowi atas 10 nama Capim KPK. "Yang kedua, saya kira memang ini eranya keterbukaan. Jadi, saya juga minta ma-sukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga itu bisa dijadikan catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," ujar Jokowi.
Jokowi janji tidak akan tergesa-gesa menindaklanjuti 10 nama Capim KPK hasil seleksi Pansel. Jokowi berjanji akan membawa nama-nama terbaik untuk dipilih menjadi Pimpinan KPK 2019-2023. "Kita harapkan, saya kira kita juga kan tak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih,” tandas Jokowi.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi berani menolak nama-nama Capim KPK yang diserahkan Pansel, jika mereka tidak punya integritas. Jokowi juga harus berani mengevaluasi kinerja Pansel.
"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk, maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pansel Capim KPK," papar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, secara terpisah di Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Kurnia, Jokowi sebagai kepala negara harus memastikan seluruh seleksi Capim KPK dilakukan dengan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kurnia juga menyebut ada berbagai tokoh yang telah menyampaikan kritik terhadap proses seleksi Capim KPK 2019-2023.
Sedangkan Komisi III DPR RI mengingatkan Jokowi bisa saja menunda atau membatalkan hasil seleksi Pansel Capim KPK, jika dinilai ada ketidakberesan. "Menurut saya, kita ingatkan saja Pak Jokowi bahwa ini ada yang nggak beres, agar Pak Jokowi bisa menunda kan, bisa membatalkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa.
Desmond menjelaskan, Pansel Capim KPK merupakan bentukan Jokowi. Seharusnya, 10 nama yang dihasilkan Pansel Capim KPK sudah didiskusikan dengan Jokowi. "Ini kan representatif Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau mengambil yang terbaik, ya seharusnya Pansel sebelum menetapkan 10 orang, konsultasi dulu dengan Presiden kan," ujarnya.
Sementara itu, Nyoman Wara enggan banyak komentar atas keberhasilannya tembus 10 besar seleksi Capim KPK. Dia hanya mengatakan terima kasih dan mohon doa kepada semua pihak yang mendukungnya. "Terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat. Mohon doa serta dukungannya agar saya bisa mengikuti proses selanjutnya dengan baik," ujar auditor BPK RI kelahiran Karangasem, 9 Juli 1967 ini, saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Senin kemarin. *k22
Selain Nyoman Wara, para kandidat yang juga tembus 10 besar seleksi Capim KPK adalah Alexander Marwata (incumbent), Irjen Firli Bahuri (anggota Polri yang kini Kapolda Sumsel), Johanis Tanak (jaksa), Nawawi Pomolango (hakim), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).
Sedangkan 10 kandidat lainnya yang sebelumnya mengikuti sesi wawancara dan uji publik, masuk kotak. Mereka masing-masing Antam Novambar (anggota Polri), Bambang Sri Herwanto (anggota Polri), Sri Handayani (anggota Polri), Sugeng Purnomo (jaksa), Supardi (jaksa), Jasman Pandjaitan (pensiunan jaksa), Neneng Euis Fatimah (dosen), Cahyo RE Wibowo (karyawan BUMN), Jimmy M Rifai Gani (Penasihat Menteri Desa), dan Sujanarko (pegawai KPK).
Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan masukan-masukan publik sebelum memilih 10 kandidat ini. "Beberapa nilai ada banyak pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan, karena kan misalnya masukan dari masyarakat," ujar Yenti dilansir detikcom seusai menyerahkan daftar nama 10 besar Capim KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Yenti, dari 10 nama Capim KPK yang diajukan ke Jokowi, tidak ada yang dikaji ulang. "Nggak.., nggak ada. Ternyata nggak ada istilah koreksi. Mungkin karena sudah sesuai," katanya.
Sementara, Presiden Jokowi meminta masukan dari masyarakat dan para tokoh terkait hasil seleksi Pansel Capim KPK. Masukan ini akan menjadi koreksi bagi Jokowi atas 10 nama Capim KPK. "Yang kedua, saya kira memang ini eranya keterbukaan. Jadi, saya juga minta ma-sukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga itu bisa dijadikan catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," ujar Jokowi.
Jokowi janji tidak akan tergesa-gesa menindaklanjuti 10 nama Capim KPK hasil seleksi Pansel. Jokowi berjanji akan membawa nama-nama terbaik untuk dipilih menjadi Pimpinan KPK 2019-2023. "Kita harapkan, saya kira kita juga kan tak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih,” tandas Jokowi.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi berani menolak nama-nama Capim KPK yang diserahkan Pansel, jika mereka tidak punya integritas. Jokowi juga harus berani mengevaluasi kinerja Pansel.
"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk, maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pansel Capim KPK," papar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, secara terpisah di Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Kurnia, Jokowi sebagai kepala negara harus memastikan seluruh seleksi Capim KPK dilakukan dengan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kurnia juga menyebut ada berbagai tokoh yang telah menyampaikan kritik terhadap proses seleksi Capim KPK 2019-2023.
Sedangkan Komisi III DPR RI mengingatkan Jokowi bisa saja menunda atau membatalkan hasil seleksi Pansel Capim KPK, jika dinilai ada ketidakberesan. "Menurut saya, kita ingatkan saja Pak Jokowi bahwa ini ada yang nggak beres, agar Pak Jokowi bisa menunda kan, bisa membatalkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa.
Desmond menjelaskan, Pansel Capim KPK merupakan bentukan Jokowi. Seharusnya, 10 nama yang dihasilkan Pansel Capim KPK sudah didiskusikan dengan Jokowi. "Ini kan representatif Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau mengambil yang terbaik, ya seharusnya Pansel sebelum menetapkan 10 orang, konsultasi dulu dengan Presiden kan," ujarnya.
Sementara itu, Nyoman Wara enggan banyak komentar atas keberhasilannya tembus 10 besar seleksi Capim KPK. Dia hanya mengatakan terima kasih dan mohon doa kepada semua pihak yang mendukungnya. "Terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat. Mohon doa serta dukungannya agar saya bisa mengikuti proses selanjutnya dengan baik," ujar auditor BPK RI kelahiran Karangasem, 9 Juli 1967 ini, saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Senin kemarin. *k22
1
Komentar