Dewan Soroti Kursi Pimpinan Sejumlah OPD yang Kosong
Kekosongan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) jadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Badung. Komisi yang antara lainmembidangi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, itu mendorong agar kekosongan pimpinan ini tidak dibiarkan lama, sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
MANGUPURA, NusaBali
“Kami di Komisi I sudah melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, membahas masalah ini. Kami minta instansi terkait menyampaikan langsung kepada Bupati,” kata Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, Selasa (10/9).
Karena keberadaan pimpinan definitif sangat penting dan mendesak, politisi asal Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, itu berharap agar sebelum pembahasan APBD induk 2020, kursi sejumlah pimpinan OPD sudah terisi. Termasuk sejumlah kursi eselon III dan IV yang sampai sekarang juga belum terisi secara definitif.
Disinggung terkait kewenangan pengisian kursi jabatan ada di tangan Bupati, Wayan Regep menyatakan instansi teknis bisa menyampaikan kekosongan tersebut kepada Bupati. Sebab, peran instansi teknis membantu Bupati. “Kami mendorong supaya sebelum pembahasan APBD induk 2020 sudah terisi. Di samping agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan, juga karena ini terkait dengan anggaran di pos masing-masing,” katanya.
Secara terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Gede Wijaya, menyambut baik usulan dari kalangan dewan. “Sampai sekarang kami belum menerima perintah dari pimpinan. Namun, sudah kami laporkan,” tuturnya.
“Selain menekankan pentingnya pengisian jabatan, kalangan dewan juga memberikan penekanan supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Badung, agar semakin maksimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketahui, kursi eselon II yang sampai saat ini masih kosong meliputi Asisten II yang sebelumnya dijabat Dewa Made Apramana, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang sebelumnya dijabat I Ketut Martha, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang sebelumnya dijabat I Made Witna, Kepala Dinas Perikanan yang sebelumnya dijabat oleh Putu Oka Swadiana, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Badung Putu Rianingsih, Kepala BPBD Badung yang sebelumnya dijabat I Nyoman Wijaya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Badung yang sebelumnya dijabat IGAK Sudaratmaja. *asa
Karena keberadaan pimpinan definitif sangat penting dan mendesak, politisi asal Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, itu berharap agar sebelum pembahasan APBD induk 2020, kursi sejumlah pimpinan OPD sudah terisi. Termasuk sejumlah kursi eselon III dan IV yang sampai sekarang juga belum terisi secara definitif.
Disinggung terkait kewenangan pengisian kursi jabatan ada di tangan Bupati, Wayan Regep menyatakan instansi teknis bisa menyampaikan kekosongan tersebut kepada Bupati. Sebab, peran instansi teknis membantu Bupati. “Kami mendorong supaya sebelum pembahasan APBD induk 2020 sudah terisi. Di samping agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan, juga karena ini terkait dengan anggaran di pos masing-masing,” katanya.
Secara terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Gede Wijaya, menyambut baik usulan dari kalangan dewan. “Sampai sekarang kami belum menerima perintah dari pimpinan. Namun, sudah kami laporkan,” tuturnya.
“Selain menekankan pentingnya pengisian jabatan, kalangan dewan juga memberikan penekanan supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Badung, agar semakin maksimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketahui, kursi eselon II yang sampai saat ini masih kosong meliputi Asisten II yang sebelumnya dijabat Dewa Made Apramana, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang sebelumnya dijabat I Ketut Martha, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang sebelumnya dijabat I Made Witna, Kepala Dinas Perikanan yang sebelumnya dijabat oleh Putu Oka Swadiana, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Badung Putu Rianingsih, Kepala BPBD Badung yang sebelumnya dijabat I Nyoman Wijaya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Badung yang sebelumnya dijabat IGAK Sudaratmaja. *asa
Komentar