Gelar 'Putra Reformasi' untuk Jokowi Diprotes
Sekjen Ikusakti klaim pemberian gelar untuk Jokowi melenceng dari rencana
JAKARTA, NusaBali
Ikatan Alumni Universitas Trisakti atau Ikausakti memprotes rencana almamater mereka memberikan anugerah gelar putra reformasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih, pemberian anugerah itu diklaim sebagai amanah Deklarasi Alumni Trisakti Untuk Jokowi yang digelar pada 9 Februari lalu.
"Usulan anugerah penghargaan sebagai "Putra Reformasi' bukanlah dari organisasi Ikatan Alumni Universitas Trisakti," ujar Ketua Umum Ikausakti Saidu Solihin lewat salinan surat seperti dilansir tempo pada Minggu (22/9).
Saidu dalam surat yang ditujukan untuk Rektor Trisakti itu menyebutkan, ikatan alumni masih konsisten dalam Perjuangan Penuntasan Kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan Penganugerahan Gelar "Pahlawan Nasional Reformasi kepada 4 Pejuang Reformasi yang gugur dalam peristiwa Tragedi Trisakti 12 Mei 1998.
Dia menegaskan, pemberian anugerah penghargaan tersebut bukanlah merupakan tradisi pendidikan yang selama ini berlaku di lingkup Universitas Trisakti.
"Dengan demikian, kami menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada Pjs Rektor Universitas Trisakti bahwa Universitas Trisakti merupakan lembaga pendidikan bukan lembaga politik," ujar Saidu.
Selain diprotes Ikausakti, pemberian gelar tersebut juga disorot Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin. Mariana menilai selama ini Jokowi belum pernah menanggapi pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM berat, terutama Mei 1998.
"Yang jelas Presiden belum pernah menanggapi sama sekali soal pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu atau pelanggaran HAM berat terutama Mei 98," kata Mariana kepada wartawan, Minggu (22/9).
Mariana mempertanyakan maksud pemberian gelar itu. Dia menyinggung Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok presiden yang mempunyai komitmen kuat terhadap agenda reformasi.
"Menurut saya, Putera Reformasi seharusnya yang terlibat dalam perjuangan reformasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat Mei '98, termasuk soal kekerasan seksual saat kerusuhan terjadi. Masih (stuck), sudah berganti presiden beberapa kali. Pak Habibie dan Gus Dur menurut saya adalah presiden reformasi. Karena keduanya punya komitmen kuat untuk agenda-agenda reformasi," tuturnya seperti dilansir detik.
Pegiat hak asasi manusia Haris Azhar juga tidak setuju bila Usakti memberi gelar Putera Reformasi untuk Jokowi. Soalnya, Jokowi belum menyelesaikan penuntasan kasus 12 Mei 1998.
Sementara itu, surat berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 sedang ramai dibahas di media sosial. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet terkait rencana pemberian gelar ‘Putra Reformasi’ kepada Presiden Jokowi.
Sekjen Ika Usakti, Achmad Kurniawan melayangkan surat tanggapan resmi terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Mereka mengkritik rencana itu karena dinilai terlalu politis.
"Sebenarnya usulan kami mau ngasih gelar ke Pak Jokowi doktor honoris causa. Tapi kok tiba-tiba belok, malah 'Putera Reformasi'. Kampus kan lembaga pendidikan," tuturnya.
Kurniawan berharap rencana penganugerahan 'Putera Reformasi' ke Jokowi itu dibatalkan. Menurut dia, surat dari Universitas Trisakti itu pun belum dilayangkan ke Setkab.
"Kami sebenarnya ya melarang rektor juga untuk mengirimkan surat itu. Kayaknya suratnya belum sampai deh ke sana, belum diserahkan, tapi bocor. Jadi ya agar sebaiknya jangan dulu, diskusi dulu sebelum melayangkan surat," kata Kurniawan. *
"Usulan anugerah penghargaan sebagai "Putra Reformasi' bukanlah dari organisasi Ikatan Alumni Universitas Trisakti," ujar Ketua Umum Ikausakti Saidu Solihin lewat salinan surat seperti dilansir tempo pada Minggu (22/9).
Saidu dalam surat yang ditujukan untuk Rektor Trisakti itu menyebutkan, ikatan alumni masih konsisten dalam Perjuangan Penuntasan Kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan Penganugerahan Gelar "Pahlawan Nasional Reformasi kepada 4 Pejuang Reformasi yang gugur dalam peristiwa Tragedi Trisakti 12 Mei 1998.
Dia menegaskan, pemberian anugerah penghargaan tersebut bukanlah merupakan tradisi pendidikan yang selama ini berlaku di lingkup Universitas Trisakti.
"Dengan demikian, kami menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada Pjs Rektor Universitas Trisakti bahwa Universitas Trisakti merupakan lembaga pendidikan bukan lembaga politik," ujar Saidu.
Selain diprotes Ikausakti, pemberian gelar tersebut juga disorot Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin. Mariana menilai selama ini Jokowi belum pernah menanggapi pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM berat, terutama Mei 1998.
"Yang jelas Presiden belum pernah menanggapi sama sekali soal pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu atau pelanggaran HAM berat terutama Mei 98," kata Mariana kepada wartawan, Minggu (22/9).
Mariana mempertanyakan maksud pemberian gelar itu. Dia menyinggung Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok presiden yang mempunyai komitmen kuat terhadap agenda reformasi.
"Menurut saya, Putera Reformasi seharusnya yang terlibat dalam perjuangan reformasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat Mei '98, termasuk soal kekerasan seksual saat kerusuhan terjadi. Masih (stuck), sudah berganti presiden beberapa kali. Pak Habibie dan Gus Dur menurut saya adalah presiden reformasi. Karena keduanya punya komitmen kuat untuk agenda-agenda reformasi," tuturnya seperti dilansir detik.
Pegiat hak asasi manusia Haris Azhar juga tidak setuju bila Usakti memberi gelar Putera Reformasi untuk Jokowi. Soalnya, Jokowi belum menyelesaikan penuntasan kasus 12 Mei 1998.
Sementara itu, surat berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 sedang ramai dibahas di media sosial. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet terkait rencana pemberian gelar ‘Putra Reformasi’ kepada Presiden Jokowi.
Sekjen Ika Usakti, Achmad Kurniawan melayangkan surat tanggapan resmi terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Mereka mengkritik rencana itu karena dinilai terlalu politis.
"Sebenarnya usulan kami mau ngasih gelar ke Pak Jokowi doktor honoris causa. Tapi kok tiba-tiba belok, malah 'Putera Reformasi'. Kampus kan lembaga pendidikan," tuturnya.
Kurniawan berharap rencana penganugerahan 'Putera Reformasi' ke Jokowi itu dibatalkan. Menurut dia, surat dari Universitas Trisakti itu pun belum dilayangkan ke Setkab.
"Kami sebenarnya ya melarang rektor juga untuk mengirimkan surat itu. Kayaknya suratnya belum sampai deh ke sana, belum diserahkan, tapi bocor. Jadi ya agar sebaiknya jangan dulu, diskusi dulu sebelum melayangkan surat," kata Kurniawan. *
Komentar