Interupsi Vaksin Berujung Sanksi

DENPASAR, NusaBali

Interupsi anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, I Wayan Rawan Atmaja, saat sidang paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (1/7) lalu, berujung sanksi. Gara-gara interupsi soal vaksin palsu, Rawan Atmaja dijatuhi Surat Peringatan (SP) I oleh DPD I Golkar Bali.

SP I dari DPD I Golkar Bali untuk Rawan Atmaja ini bocor ke publik, Senin (4/7), karena menjadi kegaduhan di internal fraksi. Sumber NusaBali di lingkaran Golkar menyebutkan, SP I untuk Rawan Atmaja langsung diterbitkan DPD I Golkar Bali pimpinan Ketut Sudikerta, Sabtu (2/7) lalu, atau sehari setelah interupsi di sidang paripurna. 

“Ya, Rawan Atmaja sudah dapat SP I dari DPD I Golkar Bali, karena interupsi soal vaksin palsu di sidang paripurna,” ungkap seorang kader militan Beringin yang terdepak dari kepengurusan Golkar karena berada di kubu Munas Ancol saat dualisme DPP Golkar, Senin kemarin.

Salah seorang pengurus DPD I Golkar Bali juga membenarkan terbitnya SP I untuk Rawan Atmaja tersebut. Kader yang berada di kubu Munas Nusa Dua ini menilai SP I untuk Rawan Atmaja tidak adil. Sebab, sebelumnya anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Buleleng, Ida Gede Komang Kresna Budi, juga pernah interupsi yang sangat menentang kebijakan partainya. Tapi, Kresna Budi tidak dijatuhi sanksi apa pun.

“Kalau bicara interupsi, Kresna Budi juga pernah interupsi di sidang paripurna. Kala itu, dia meminta pengesahan APBD Perubahan Tahun 2015 ditunda. Dia tidak disanksi apa pun. Lha, kenapa Rawan Atmaja yang interupsi masalah vaksin palsu untuk kepentingan masyarakat banyak, justru kena SP I? Padahal, Gubernur Bali saja tidak memasalahkan interupsi itu?” ujar kader senior ini seraya menyebut kebijakan partainya sangat aneh dan sarat politik balas dendam.

Kenapa disebut politik balas dendam? “Ah, Anda (wartawan) juga sudah tahu. Rawan Atmaja itu kan mendukung I Ketut Suiasa (mantan ketua DPD II Golkar Badung yang diusung PDIP menjadi Calon Wakil Bupati Badung) dalam Pilkada 2015. Sedangkan Ketut Sudikerta (Ketua DPD I Golkar Bali) justru mendukung pasangan I Made Sudiana-I Nyoman Sutrisna yang diusung Gerindra-Demokrat,” ujar sumber tadi.    

Sementara, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, menolak berkomentar saat dikonfirmasi NusaBali soal jatuhnya SP I kepada Rawan Atmaja, Senin kemarin. “Tanya saja kepada Pak Ketua DPD I Golkar Bali. Jangan tanya saya...,” elak Gunawan yang juga Ketua DPD II Golkar Bali. 

Sedangkan Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, justru menghindar saat hendak dikonfirmasi masalah SI I untuk Rawan Atmaja. Sudikerta langsung ngeloyor ke mobil dinasnya saat ditemui di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar. 

Senin kemarin, Sudikerta kebetulan bersama mantan Gubernur Bali (1998-2003, 2003-2008) Dewa Made Beratha, mengenakan pakaian adat untuk sembahyang. “Saya mau ada acara sembahyang. Nanti, nanti...,” sergah nakhoda partai asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang juga Wakil Gubernur Bali ini.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, juga menolak komentar soal SP I untuk Rawan Atmaja. Alasannya, SP I itu keputusan partai. “Tanya Pak Ketua DPD I Golkar saja (Sudikerta, Red),” tangkis Wijaya yang ditemui NusaBali di sela-sela acara rapat Formatur DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali di Rumah Jabatan Wagub, Senin kemarin.

Sementara itu, Wayan Rawan Atmaja hingga kemarin belum bersikap atas SP I yang diterbitkan DPD I Golkar Bali. Rawan Atmaja berdalih, dirinya tidak mau memperpanjang masalah. “Saya nggak pegang surat apa-apa. Saya tidak komentarlah urusan itu (SP I),” tandas politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang sudah dua kali periode duduk di DPRD Bali ini, Senin kemarin.

Rawan Atmaja sendiri sebelumnya melakukan interupsi da;lam rapay paripurna yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Jumat lalu. Interupsi Rawan Atmaja kontan membuat jajaran eksekutif kaget. Sebab, interupsi justru datang dari Fraksi Golkar yang selama ini selalu menyokong dan mendukung setiap program Pemprov Bali---bahkan sering pasang badan ketika Gubernur Pastika mendapatkan serangan dari Fraksi PDIP.

Awalnya, Rawan Atmaja mengkritisi banyaknya anggaran yang tidak terserap di APBD Bali Tahun 2015. Dia mencontohkan pengadaan kapal dan jukung untuk nelayan senilai Rp 1,62 miliar, yang dananya malah tidak terpakai. Politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini mengingatkan dana miliaran rupiah untuk nelayan tersebut jadi mubazir.

Bukan hanya itu, Rawan Atmaja kembali melanjutkan interupsinya. Kali ini, dia mempertanyakan kepada Gubernur Pastika soal apa peran dan langkah pemerintah terkait kasus vaksin palsu di Bali? Dia mencecar mana tanggung jawab dan langkah Pemprov Bali menyikapi vaksin palsu tersebut? “Kami ingin ada penjelasan langsung dari Saudara Gubernur. Sebab, vaksin palsu sudah beredar luas dan sejak lama terjadi,” ujar Rawan Atmaja yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali, dengan nada tegang.

Usai ada jawaban dari Gubernur Pastika soal vaksin palsu tersebut, sidang paripurna pun ditutup Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Namun, Rawan Atmaja rupanya belum puas atas jawaban Pastika. Rawan Atmaja pun kembali menghampiri Pastika. Dia mengutarakan maksudnya soal vaksin palsu yang sudah sejak lama beredar dan dampaknya kepada anak-anak yang telah divaksin tersebut. Mau tak mau, Pastika pun kembali menjelaskan bahwa Bareskrim Mabes Polri memastikan tidak ada vaksin palsu masuk ke Bali. Meski demikian, pihaknya tetap akan koordinasi dengan instansi terkait. 

Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, terus terang mengakui bahwa fraksinya menunjukkan sikap kritis, meskipun selama ini mereka dikenal banyak mendukung program pro rakyat Bali Mandara. “Kalau urusan masyarakat, kita kritisi. Saya malah perintahkan Rawan Atmaja angkat bicara tadi. Jangan didiamkan vaksin palsu itu. Ini persoalan serius, membahayakan masyarakat. Pemerintah harus kasi jawaban,” ujar Gunawan. 7 nat