Tembus 228 Ton Per Hari, 53 Ton Sampah Plastik
Timbulan Sampah di Kabupaten Jembrana
Sesuai hasil penelitian terbaru pada 2019, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jembrana diperkirakan mencapai 228 ton per hari. Dari 228 ton sampah itu, sebanyak 53,9 ton di antaranya merupakan sampah plastik, yang 7,4 ton di antaranya masuk ke saluran air, seperti selokan, sungai, dan kebanyakan berakhir di laut.
NEGARA, NusaBali
Hal ini diungkapkan Program Manager of Bali Partnership Lincoln Rajali Sihotang, saat menggelar jumpa pers di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jembrana, Selasa (24/9), bertalian rencana program STOP di Jembrana, yang rencananya dilaksanakan B Corporation SYSTEMIQ melalui kerjasama dengan Pemkab Jembrana.
“Data ini sesuai hasil penelitian yang kami lakukan berkenaan program Bali Partnership yang kami lakukan dari Januari–Juni 2019. Dalam penelitian melalui kerjasama dengan pemprov itu juga melibatkan Universitas Udayana, ISWA (International Solid Waste Association), University of Leeds, serta ITB (Institut Teknologi Bandung),” kata Rajali Sihotang.
Menurutnya, untuk program STOP yang akan dilaksanakan di Jembrana, merupakan tindak lanjut dari program Bali Partnership. Sebelumnya, program STOP yang merupakan inisiatif SYSTEMIQ ini telah dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Dalam menjalankan program STOP di Jembrana nanti, juga akan melibatkan organisasi dunia Alliance to End Plastic Waste (AEPW). “Kenapa kami mulai di Jembrana? Karena kita juga mengukur berapa banyak sampah masuk ke laut, dan dari hasil penelitian kami, ada 15 kecamatan se-Bali menjadi penyumbang sampah terbanyak ke laut. Salah satunya di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,” ungkapnya.
Secara terinci, Rajali Sihotang yang mendampingi Program Director Ocean Plastics Asia Joi Danielson, menjelaskan ada sebanyak 33.000 ton sampah plastik dari Bali yang bocor ke laut setiap tahun. Dari total itu diperkirakan 13.200 ton berasal dari Kabupaten Jembrana. Terutama dari Sungai Ijogading yang juga menjadi salah satu dari tiga sungai terbesar di Bali. “Dengan anak-anak sungai yang begitu banyak, aliran Sungai Ijogading ini menyumbang sampai 12 persen sampah yang masuk ke laut. Selain pertimbangan itu, kami juga memilih Jembrana, karena melihat komitmen pemkab setempat yang bekerja keras menangani masalah sampah, khususnya sampah plastik,” ucapnya.
Program STOP di Jembrana akan difokuskan di Kecamatan Negara. Apabila sudah berjalan maksimal, baru akan diperluas ke 14 kecamatan lain di Bali yang tercatat menjadi penyumbang sampah terbanyak ke laut. “Sebenarnya kalau di Kabupaten Jembrana, yang masuk penyumbang sampah terbanyak hanya di Kecamatan Negara. Yang 14 lainnya ada di beberapa kabupaten di luar Jembrana. Tetapi ya kami pilih Jembrana, karena tantangan terbesar ada di Sungai Ijogading yang sampah-sampahnya banyak terbawa ke beberapa wilayah yang sebenarnya pengelolaan sampahnya sudah bagus, seperti di Kuta, Badung,” katanya.
Dalam program STOP, di samping mengedukasi masyarakat, juga akan diberikan bimbingan teknis termasuk sarana untuk pengolahan sampah. Untuk pembiayaan, nantinya akan full didukung SYSTEMIQ dengan berbagai organisasi yang bergabung dalam program STOP. Sedangkan dari Pemkab Jembrana hanya perlu menyiapkan lahan dan administrasi terkait MoU program STOP yang rencana dijalankan selama 3 tahun.
“Setelah 3 tahun, sistem yang kami bangun akan diberikan ke pemerintah. Kalau di Muncar (Banyuwangi), kita jalin kerjasama dengan BUMDes. Nanti untuk di Kecamatan Negara (Jembrana), kita akan rundingkan dengan pemkab, apakah diserahkan ke BUMDes atau bagaimana. Nanti untuk di Jembrana, kita juga tambah komponen, bekerjasama dengan adat,” imbuhnya.
Kadis LH Jembrana I Wayan Sudiarta saat jumpa pers tersebut, mengatakan MoU antara SYSTEMIQ dengan Pemkab Jembrana terkait program STOP masih dipersiapkan oleh Bagian Pemerintahan Setda Jembrana. Sebelumnya, tim dari SYSTEMIQ juga telah beraudiensi dengan Bupati Jembrana I Putu Artha, Kamis (19/9), dan mendukung jalinan kemitraan untuk mengatasi persoalan sampah melalui program STOP. “Kemarin estimasi waktu untuk MoU, maksimal 2 minggu. Untuk kerjasama, akan dibuat selama 3 tahun, dan nanti kalau memang sudah mandiri, baru diserahkan ke pemda,” ujarnya.
Menurutnya, dari 228 ton sampah per hari di Jembrana, yang dapat diolah hanya sekitar 50 ton per hari. Selain masalah sarana dan prasarana yang terbatas, kendala yang paling utama adalah perilaku masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. “Karena itu, kami perlu menggandeng SYSTEMIQ dan semua pihak. TPS kita juga terbatas, dan sangat penting dilakukan pemilahan sampah. Memang untuk di TPA Peh, kita juga sudah mulai lakukan pemilahan, tetapi masih sangat kecil yang mampu kita pilah. Tidak sebanding dengan volume sampah yang datang,” ucapnya. *ode
“Data ini sesuai hasil penelitian yang kami lakukan berkenaan program Bali Partnership yang kami lakukan dari Januari–Juni 2019. Dalam penelitian melalui kerjasama dengan pemprov itu juga melibatkan Universitas Udayana, ISWA (International Solid Waste Association), University of Leeds, serta ITB (Institut Teknologi Bandung),” kata Rajali Sihotang.
Menurutnya, untuk program STOP yang akan dilaksanakan di Jembrana, merupakan tindak lanjut dari program Bali Partnership. Sebelumnya, program STOP yang merupakan inisiatif SYSTEMIQ ini telah dilaksanakan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Dalam menjalankan program STOP di Jembrana nanti, juga akan melibatkan organisasi dunia Alliance to End Plastic Waste (AEPW). “Kenapa kami mulai di Jembrana? Karena kita juga mengukur berapa banyak sampah masuk ke laut, dan dari hasil penelitian kami, ada 15 kecamatan se-Bali menjadi penyumbang sampah terbanyak ke laut. Salah satunya di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,” ungkapnya.
Secara terinci, Rajali Sihotang yang mendampingi Program Director Ocean Plastics Asia Joi Danielson, menjelaskan ada sebanyak 33.000 ton sampah plastik dari Bali yang bocor ke laut setiap tahun. Dari total itu diperkirakan 13.200 ton berasal dari Kabupaten Jembrana. Terutama dari Sungai Ijogading yang juga menjadi salah satu dari tiga sungai terbesar di Bali. “Dengan anak-anak sungai yang begitu banyak, aliran Sungai Ijogading ini menyumbang sampai 12 persen sampah yang masuk ke laut. Selain pertimbangan itu, kami juga memilih Jembrana, karena melihat komitmen pemkab setempat yang bekerja keras menangani masalah sampah, khususnya sampah plastik,” ucapnya.
Program STOP di Jembrana akan difokuskan di Kecamatan Negara. Apabila sudah berjalan maksimal, baru akan diperluas ke 14 kecamatan lain di Bali yang tercatat menjadi penyumbang sampah terbanyak ke laut. “Sebenarnya kalau di Kabupaten Jembrana, yang masuk penyumbang sampah terbanyak hanya di Kecamatan Negara. Yang 14 lainnya ada di beberapa kabupaten di luar Jembrana. Tetapi ya kami pilih Jembrana, karena tantangan terbesar ada di Sungai Ijogading yang sampah-sampahnya banyak terbawa ke beberapa wilayah yang sebenarnya pengelolaan sampahnya sudah bagus, seperti di Kuta, Badung,” katanya.
Dalam program STOP, di samping mengedukasi masyarakat, juga akan diberikan bimbingan teknis termasuk sarana untuk pengolahan sampah. Untuk pembiayaan, nantinya akan full didukung SYSTEMIQ dengan berbagai organisasi yang bergabung dalam program STOP. Sedangkan dari Pemkab Jembrana hanya perlu menyiapkan lahan dan administrasi terkait MoU program STOP yang rencana dijalankan selama 3 tahun.
“Setelah 3 tahun, sistem yang kami bangun akan diberikan ke pemerintah. Kalau di Muncar (Banyuwangi), kita jalin kerjasama dengan BUMDes. Nanti untuk di Kecamatan Negara (Jembrana), kita akan rundingkan dengan pemkab, apakah diserahkan ke BUMDes atau bagaimana. Nanti untuk di Jembrana, kita juga tambah komponen, bekerjasama dengan adat,” imbuhnya.
Kadis LH Jembrana I Wayan Sudiarta saat jumpa pers tersebut, mengatakan MoU antara SYSTEMIQ dengan Pemkab Jembrana terkait program STOP masih dipersiapkan oleh Bagian Pemerintahan Setda Jembrana. Sebelumnya, tim dari SYSTEMIQ juga telah beraudiensi dengan Bupati Jembrana I Putu Artha, Kamis (19/9), dan mendukung jalinan kemitraan untuk mengatasi persoalan sampah melalui program STOP. “Kemarin estimasi waktu untuk MoU, maksimal 2 minggu. Untuk kerjasama, akan dibuat selama 3 tahun, dan nanti kalau memang sudah mandiri, baru diserahkan ke pemda,” ujarnya.
Menurutnya, dari 228 ton sampah per hari di Jembrana, yang dapat diolah hanya sekitar 50 ton per hari. Selain masalah sarana dan prasarana yang terbatas, kendala yang paling utama adalah perilaku masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. “Karena itu, kami perlu menggandeng SYSTEMIQ dan semua pihak. TPS kita juga terbatas, dan sangat penting dilakukan pemilahan sampah. Memang untuk di TPA Peh, kita juga sudah mulai lakukan pemilahan, tetapi masih sangat kecil yang mampu kita pilah. Tidak sebanding dengan volume sampah yang datang,” ucapnya. *ode
Komentar