Panglima TNI Pasang Badan
Siap amankan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih
JAKARTA, NusaBali
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapa pun dapat menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini. Namun penyampaian aspirasi itu disebut Hadi harus sesuai dengan konstitusi.
"Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan," ucap Hadi di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9) seperti dilansir detik.Namun Hadi memastikan TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Hadi menyampaikan presiden-wakil presiden terpilih telah sah melalui proses pemilu.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tegas Hadi.
Terkait kondisi Ibu Kota Jakarta yang marak akan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitar gedung DPR/MPR.
"Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR," ujar Hadi.
Sinyal ada pihak-pihak yang ingin memanaskan suhu politik menjelang pelantikan Presiden dan Wapres juga diakui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko mengaku baru-baru ini menghadap Jokowi membahas situasi keamanan terkini.
"Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko.
Namun Moeldoko tidak buka-bukaan soal siapa pihak-pihak yang dimaksudnya itu. Jokowi, disebut Moeldoko, sudah memanggil pejabat terkait untuk mengantisipasi demo besar-besaran yang kemungkinan akan terus berlanjut.
"Ya sudah. Tadi sudah, kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," ujar Moeldoko.
Sementara itu Massa Aksi Mujahid 212 akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9) hari ini. Polda Metro Jaya telah menyiapkan rencana pengamanan terkait aksi tersebut.
"Kita rencanakan ya (pengamanannya)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).
Argo mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan aksi dari koordinator massa. "Ada pemberitahuan," imbuh Argo.
Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Ustaz Edy Mulyadi mengatakan, ada sejumlah hal yang mendasari aksi ini. Pertama, aksi mahasiswa menurutnya masih dihadapi aparat dengan sikap represif. Dia menyesalkan timbulnya korban luka, meninggal, bahkan hilang.
"Kedua, munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando yang jelas ini pun berakhir ricuh dan diamankannya ratusan pelajar oleh pihak aparat," ujar Ustaz Edy dalam keterangannya, Jumat (27/9).
Ketiga, lanjut Edy, kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut juga akan disuarakan.
Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga akan mereka suarakan. Mereka menyesalkan karhutla tidak cepat ditangani pemerintah sehingga menyebabkan ratusan ribu warga terdampak asap pekat dan menderita penyakit hingga timbul korban jiwa. *
"Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan," ucap Hadi di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9) seperti dilansir detik.Namun Hadi memastikan TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Hadi menyampaikan presiden-wakil presiden terpilih telah sah melalui proses pemilu.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tegas Hadi.
Terkait kondisi Ibu Kota Jakarta yang marak akan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitar gedung DPR/MPR.
"Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR," ujar Hadi.
Sinyal ada pihak-pihak yang ingin memanaskan suhu politik menjelang pelantikan Presiden dan Wapres juga diakui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko mengaku baru-baru ini menghadap Jokowi membahas situasi keamanan terkini.
"Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko.
Namun Moeldoko tidak buka-bukaan soal siapa pihak-pihak yang dimaksudnya itu. Jokowi, disebut Moeldoko, sudah memanggil pejabat terkait untuk mengantisipasi demo besar-besaran yang kemungkinan akan terus berlanjut.
"Ya sudah. Tadi sudah, kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," ujar Moeldoko.
Sementara itu Massa Aksi Mujahid 212 akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9) hari ini. Polda Metro Jaya telah menyiapkan rencana pengamanan terkait aksi tersebut.
"Kita rencanakan ya (pengamanannya)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).
Argo mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan aksi dari koordinator massa. "Ada pemberitahuan," imbuh Argo.
Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Ustaz Edy Mulyadi mengatakan, ada sejumlah hal yang mendasari aksi ini. Pertama, aksi mahasiswa menurutnya masih dihadapi aparat dengan sikap represif. Dia menyesalkan timbulnya korban luka, meninggal, bahkan hilang.
"Kedua, munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando yang jelas ini pun berakhir ricuh dan diamankannya ratusan pelajar oleh pihak aparat," ujar Ustaz Edy dalam keterangannya, Jumat (27/9).
Ketiga, lanjut Edy, kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut juga akan disuarakan.
Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga akan mereka suarakan. Mereka menyesalkan karhutla tidak cepat ditangani pemerintah sehingga menyebabkan ratusan ribu warga terdampak asap pekat dan menderita penyakit hingga timbul korban jiwa. *
1
Komentar