Polisi Bantah Status Jakarta Siaga 1
Situasi aman dan kondusif, masyarakat diminta beraktivitas seperti biasa
JAKARTA, NusaBali
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan pesan singkat yang berisi informasi bahwa situasi Jakarta saat ini berstatus siaga 1 tidak benar. Polisi memastikan situasi Jakarta aman dan kondusif. "Informasi tersebut tidak benar," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (1/10) seperti dilansir cnnindonesia.
Kepolisian, kata Argo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Selain itu, lanjutnya, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Masyarakat silakan beraktivitas seperti biasa, kepolisian akan menjamin keamanan masyarakat. Jangan mudah percaya berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Dalam pesan singkat yang beredar di aplikasi Whatsapp itu berisi informasi bahwa di kawasan Glodok bakal dijaga oleh panser.
"Hari ini Glodok Harco LTC siaga 1. Jam 3 nanti akan dijaga total 500, 500, 300 di 3 lokasi tersebut dengan 4 Panser. Pagi teman-teman, saya dapat info dari sumber yang bisa dipercaya, hari ini Jakarta siaga 1. Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya jangan keluar rumah karena situasi sedang tidak kondusif menjelang pelantikan Presiden. Di Glodok mau dijaga Panser," demikian bunyi pesan singkat yang beredar.
Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (30/9). Ada mahasiswa, pelajar, hingga organ buruh dan aktivis.
Mereka menyuarakan penolakan RKUHP dan Rancangan Undang-Undang lainnya yang dianggap bermasalah. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu agar UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru batal digunakan.
Kericuhan diketahui terjadi di beberapa titik. Aparat juga berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa melempari barisan aparat dengan batu, kayu dan benda lainnya. Di samping itu, beberapa fasilitas umum juga rusak.
Selasa (1/10) aksi demo kembali digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa. Mereka membawa tuntutan sama dengan hari sebelumnya.
Mahasiswa yang mengusung slogan #ReformasiDikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK.
Di sisi lain, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril meminta Jokowi diminta tidak ragu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Oce Madril menyebut elite politik tak perlu menakut-nakuti, apalagi menghalangi kewenangan Presiden. "Presiden tak mesti khawatir dalam menggunakan Perppu itu, karena itu memang kewenangan istimewa Presiden yang diberikan oleh konstitusi, walaupun kemarin sudah dibahas dengan DPR kemudian sudah jadi undang-undang. Maka tidak ada masalah jika kemudian mengeluarkan Perppu itu langkah yang konstitusional juga," kata Oce Madril, Selasa (1/10). *
Kepolisian, kata Argo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Selain itu, lanjutnya, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Masyarakat silakan beraktivitas seperti biasa, kepolisian akan menjamin keamanan masyarakat. Jangan mudah percaya berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Dalam pesan singkat yang beredar di aplikasi Whatsapp itu berisi informasi bahwa di kawasan Glodok bakal dijaga oleh panser.
"Hari ini Glodok Harco LTC siaga 1. Jam 3 nanti akan dijaga total 500, 500, 300 di 3 lokasi tersebut dengan 4 Panser. Pagi teman-teman, saya dapat info dari sumber yang bisa dipercaya, hari ini Jakarta siaga 1. Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya jangan keluar rumah karena situasi sedang tidak kondusif menjelang pelantikan Presiden. Di Glodok mau dijaga Panser," demikian bunyi pesan singkat yang beredar.
Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (30/9). Ada mahasiswa, pelajar, hingga organ buruh dan aktivis.
Mereka menyuarakan penolakan RKUHP dan Rancangan Undang-Undang lainnya yang dianggap bermasalah. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu agar UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru batal digunakan.
Kericuhan diketahui terjadi di beberapa titik. Aparat juga berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa melempari barisan aparat dengan batu, kayu dan benda lainnya. Di samping itu, beberapa fasilitas umum juga rusak.
Selasa (1/10) aksi demo kembali digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa. Mereka membawa tuntutan sama dengan hari sebelumnya.
Mahasiswa yang mengusung slogan #ReformasiDikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK.
Di sisi lain, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril meminta Jokowi diminta tidak ragu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Oce Madril menyebut elite politik tak perlu menakut-nakuti, apalagi menghalangi kewenangan Presiden. "Presiden tak mesti khawatir dalam menggunakan Perppu itu, karena itu memang kewenangan istimewa Presiden yang diberikan oleh konstitusi, walaupun kemarin sudah dibahas dengan DPR kemudian sudah jadi undang-undang. Maka tidak ada masalah jika kemudian mengeluarkan Perppu itu langkah yang konstitusional juga," kata Oce Madril, Selasa (1/10). *
Komentar