Mahasiswa Deadline Jokowi
Desak terbitkan Perppu KPK atau mahasiswa akan turun lebih besar lagi
JAKARTA, NusaBali
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yakni Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanagara, hingga Ukrida bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita komunikasi untuk arahnya menunggu kepastian dari pihak negara bahwa substansi kita, khususnya di UU KPK ada kepastian. Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu," ujar Presiden Mahasiswa Trisakti Dino Ardiansyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10) seperti dilansir detik.
Lalu, apa respons Moeldoko soal permintaan mahasiswa?
"Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan dan tadi semuanya akan diakomodir," ujar Dino.
Terkait pertemuannya dengan Moeldoko, Dino menepis anggapan pecah kongsi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia. Ia menegaskan dialog dengan Moeldoko adalah salah satu cara mahasiswa supaya tuntutan mereka dikabulkan.
"Oh tidak. Ini beberapa kampus. Secara substansi sama. Tapi beda cara. Kita di sini berpikir mulai komunikasi dengan pemerintah, ini bukan memecah gerakan kita. Kita tetap solid," ujar Dino.
Keinginan untuk dibukanya dialog dengan Jokowi juga disampaikan Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad.
"Kami tahu isu kami dirusak. Gerakan kami yang tadinya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kita membuka ruang dialog agar pemerintah lebih utuh dapat info itu. Setahu kami, ada banyak pembisik-pembisik yang didengar presiden," jelas Salman.
Para mahasiswa juga meminta Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu.
"Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara negara, presiden, dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," ucap salah seorang perwakilan mahasiswa bernama Dino Ardiansyah.
Dino, yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasi, akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi. Dia pun menuntut Jokowi segera memberikan tanggapan.
"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," imbuhnya.
Selain perppu UU KPK, mereka meminta agar mahasiswa yang ditahan aparat kepolisian dibebaskan. Mahasiswa menuntut polisi mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan anarkis.
"Kita tetap menyampaikan tujuh tuntutan. Tuntaskan reformasi ditambah kita menuntut pemerintah dan negara usut tuntas pelaku yang tidak bertanggungjawab sehingga kawan-kawan kita meninggal," ucap Dino seperti dikutip liputan6.
Menurut dia, seluruh tuntutan mahahsiswa telah disampaikan kepada Moeldoko. Dino menyebut mantan Panglima TNI itu berjanji akan meyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
"Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan. Dan tadi semuanya akan diakomodir," jelasnya.
"Kita komunikasi untuk arahnya menunggu kepastian dari pihak negara bahwa substansi kita, khususnya di UU KPK ada kepastian. Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu," ujar Presiden Mahasiswa Trisakti Dino Ardiansyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10) seperti dilansir detik.
Lalu, apa respons Moeldoko soal permintaan mahasiswa?
"Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan dan tadi semuanya akan diakomodir," ujar Dino.
Terkait pertemuannya dengan Moeldoko, Dino menepis anggapan pecah kongsi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia. Ia menegaskan dialog dengan Moeldoko adalah salah satu cara mahasiswa supaya tuntutan mereka dikabulkan.
"Oh tidak. Ini beberapa kampus. Secara substansi sama. Tapi beda cara. Kita di sini berpikir mulai komunikasi dengan pemerintah, ini bukan memecah gerakan kita. Kita tetap solid," ujar Dino.
Keinginan untuk dibukanya dialog dengan Jokowi juga disampaikan Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad.
"Kami tahu isu kami dirusak. Gerakan kami yang tadinya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kita membuka ruang dialog agar pemerintah lebih utuh dapat info itu. Setahu kami, ada banyak pembisik-pembisik yang didengar presiden," jelas Salman.
Para mahasiswa juga meminta Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu.
"Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara negara, presiden, dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," ucap salah seorang perwakilan mahasiswa bernama Dino Ardiansyah.
Dino, yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasi, akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi. Dia pun menuntut Jokowi segera memberikan tanggapan.
"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," imbuhnya.
Selain perppu UU KPK, mereka meminta agar mahasiswa yang ditahan aparat kepolisian dibebaskan. Mahasiswa menuntut polisi mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan anarkis.
"Kita tetap menyampaikan tujuh tuntutan. Tuntaskan reformasi ditambah kita menuntut pemerintah dan negara usut tuntas pelaku yang tidak bertanggungjawab sehingga kawan-kawan kita meninggal," ucap Dino seperti dikutip liputan6.
Menurut dia, seluruh tuntutan mahahsiswa telah disampaikan kepada Moeldoko. Dino menyebut mantan Panglima TNI itu berjanji akan meyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
"Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan. Dan tadi semuanya akan diakomodir," jelasnya.
1
Komentar