Pengawasan Duktang Minim, Masyarakat Diminta Aktif
Pengawasan terhadap penduduk pendatang (duktang) di Bali, dinilai belum maksimal.
NEGARA, NusaBali
Tidak sedikit tempat kos dan kontrakan yang menampung duktang, dengan asal-usul yang belum diketahui secara jelas. Padahal keberadaan maupun aktivitas duktang yang tidak diketahui secara jelas itu berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Seperti diakui salah satu Kelian Tempek di Banjar Peken, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, I Putu Darma, Minggu (13/9). Menurutnya, pengawasan dari pihak dinas, dinilai belum terlalu optimal. Satu sisi, duktang penghuni kos maupun kontrakan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. “Warga sekitar jarang tahu aktivitas dan asal usulnya, karena jarang bersosialisasi,” kata Darma yang mengakui di wilayah tempeknya, juga terdapat beberapa tempat kos dan kontrakan.
Sebagai jajaran perangkat adat terbawah, Darma mengaku sulit masuk untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan duktang di wilayahnya. Paling tidak, harus ada dasar yang kuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Sementara Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat diminta tanggapannya, Minggu kemarin, mengatakan selain pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu gerbang keluar-masuk Bali, pengawasan juga sangat penting dilakukan di masing-masing wilayah. Menurutnya, serbuan duktang ke Bali memang tidak bisa dibendung. Sehingga untuk mengantisipasi adanya pelaku kejahatan dan teroris yang bersembunyi di Bali dengan memanfaatkan tempat kos, kontrakan, dan semacamnya, diperlukan pengawasan bersama. “Tidak hanya dari jajaran aparat, tetapi juga perlu peran masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat sebagai pendamping tempat kos, kontrakan, dan semacamnya itu berhak tahu siapa saja penghuni di lingkungan setempat. Peran masyarakat itu penting karena luas wilayah, dan memang perlu komitmen bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Karena wilayah luas, saya berharap masyarakat berperan aktif melaporkan apabila melihat ada yang mencurigakan. Duktang yang tanpa kerja di sini, tanpa kegiatan, ini juga perlu kita tanyakan. Sekali lagi ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi aparat tetap bergerak, dan masyarakat harus bersama-sama ikut melakukan pengawasan,” ucap Wabup Kembang. *ode
Seperti diakui salah satu Kelian Tempek di Banjar Peken, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, I Putu Darma, Minggu (13/9). Menurutnya, pengawasan dari pihak dinas, dinilai belum terlalu optimal. Satu sisi, duktang penghuni kos maupun kontrakan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. “Warga sekitar jarang tahu aktivitas dan asal usulnya, karena jarang bersosialisasi,” kata Darma yang mengakui di wilayah tempeknya, juga terdapat beberapa tempat kos dan kontrakan.
Sebagai jajaran perangkat adat terbawah, Darma mengaku sulit masuk untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan duktang di wilayahnya. Paling tidak, harus ada dasar yang kuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Sementara Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat diminta tanggapannya, Minggu kemarin, mengatakan selain pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu gerbang keluar-masuk Bali, pengawasan juga sangat penting dilakukan di masing-masing wilayah. Menurutnya, serbuan duktang ke Bali memang tidak bisa dibendung. Sehingga untuk mengantisipasi adanya pelaku kejahatan dan teroris yang bersembunyi di Bali dengan memanfaatkan tempat kos, kontrakan, dan semacamnya, diperlukan pengawasan bersama. “Tidak hanya dari jajaran aparat, tetapi juga perlu peran masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat sebagai pendamping tempat kos, kontrakan, dan semacamnya itu berhak tahu siapa saja penghuni di lingkungan setempat. Peran masyarakat itu penting karena luas wilayah, dan memang perlu komitmen bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Karena wilayah luas, saya berharap masyarakat berperan aktif melaporkan apabila melihat ada yang mencurigakan. Duktang yang tanpa kerja di sini, tanpa kegiatan, ini juga perlu kita tanyakan. Sekali lagi ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi aparat tetap bergerak, dan masyarakat harus bersama-sama ikut melakukan pengawasan,” ucap Wabup Kembang. *ode
Komentar