Klungkung Menerima Penghargaan WTP Pengelolaan Keuangan 2018
Pemkab Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap managemen keuangan APBD 2018.
SEMARAPURA, NusaBali
Predikat ini diumumkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, 25 Mei 2019. Selanjutnya, piagam penghargaan WTP diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan RI Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Penyerahan ini saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Anggaran Daerah di Lantai III Ruang Rapat Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, Rabu (16/10).
Bupati Suwirta mengatakan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini dikoordinasikan oleh Sekda Klungkung Gede Putu Winastra. Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat. “Penghargaan ini diraih tentu melalui perjalanan panjang yang berproses selama setahun,” ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta mengingatkan, penghargaan opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah. Terpenting, kesejahteraan masyarakat merupakan hal utama. “Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Kanwil Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD mengenai pengelolaan keuangan di Pemkab Klungkung," harap Bupati Suwirta.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Bali, Tri Budhianto menyampaikan laporan terkait pelaksanaan anggaran Kabupaten Klungkung yang berisi APBN, jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung kurang lebih Rp 1 triliun. Ada Rp 200 miliar dikelola oleh instansi vertikal, dan sekitar Rp 800 miliar dikelola melalui transfer daerah.
Anggaran yang dikelola instansi vertikal di Klungkung sudah baik, dengan peningkatan Belanja Modal dari Rp 3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp 50 miliar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Karena dengan peningkatan Belanja Modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertikal tersebut.
Terkait sisi penyerapan anggaran, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni mencapai 60 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik untuk Kabupaten Klungkung. Terkait transfer dana, untuk realisasi ke daerah berdasarkan jenisnya Kabupaten Klungkung sudah bagus. Terkait dana desa, dirinya mengingatkan agar pelaksanaan dana desa harus melihat periodesasi agar masyarakat di desa mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Dia optimis karena Klungkung memiliki pertumbuhan PAD mencapai 22 persen dan Klungkung memiliki banyak potensi untuk dapat lebih berkembang lagi.*wan
Bupati Suwirta mengatakan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini dikoordinasikan oleh Sekda Klungkung Gede Putu Winastra. Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat. “Penghargaan ini diraih tentu melalui perjalanan panjang yang berproses selama setahun,” ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta mengingatkan, penghargaan opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah. Terpenting, kesejahteraan masyarakat merupakan hal utama. “Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Kanwil Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD mengenai pengelolaan keuangan di Pemkab Klungkung," harap Bupati Suwirta.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Bali, Tri Budhianto menyampaikan laporan terkait pelaksanaan anggaran Kabupaten Klungkung yang berisi APBN, jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung kurang lebih Rp 1 triliun. Ada Rp 200 miliar dikelola oleh instansi vertikal, dan sekitar Rp 800 miliar dikelola melalui transfer daerah.
Anggaran yang dikelola instansi vertikal di Klungkung sudah baik, dengan peningkatan Belanja Modal dari Rp 3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp 50 miliar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Karena dengan peningkatan Belanja Modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertikal tersebut.
Terkait sisi penyerapan anggaran, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni mencapai 60 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik untuk Kabupaten Klungkung. Terkait transfer dana, untuk realisasi ke daerah berdasarkan jenisnya Kabupaten Klungkung sudah bagus. Terkait dana desa, dirinya mengingatkan agar pelaksanaan dana desa harus melihat periodesasi agar masyarakat di desa mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Dia optimis karena Klungkung memiliki pertumbuhan PAD mencapai 22 persen dan Klungkung memiliki banyak potensi untuk dapat lebih berkembang lagi.*wan
1
Komentar