Mahfud Tokoh Sipil Pertama Jadi Menko Polhukam
Dari 38 Anggota Kabinet Jokowi-Ma’ruf, 20 Tokoh Non Parpol
Kabinet ‘Indonesia Maju’ Jokowi-Ma’ruf Amin berkekuatan 34 menteri dan 4 pe¬jabat setingkat menteri, telah dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/1) pagi.
JAKARTA, NusaBali
Pakar hukum pidana Mahfud MD diangkat menjadi Menko Polhukam, Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi jadi Menteri Agama, sementara tokoh muda Nadiem Makarim emban tugas berat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus membawahi pendidikan tingi (Dikti).
Presiden Jokowi penuhi janjinya untuk mengangkat dominan figur profesional dan non partai di kabinetnya. Dari 38 anggota kabinet Jokowi-Maruf, hanya 18 orang dari partai politik. Termasuk di antaranya I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Sri¬kan¬di PDIP asal Puri Satria Denpasar yang diangkat jadi Menteri Pemberdayaan Pere¬m¬puan dan Perlindungan Anak) dan Pramono Anung Wibowo (mantan Sekjen DPP PDIP yang kembali diangkat menjadi Sekretaris Kabinet).
Dari total 18 tokoh parpol dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf, PDIP mendominasi de¬ngan menempatkan 6 kadernya. Disusul kemudian Golkar dengan menempatkan 3 kader, Gokar (3 kader), NasDem (3 kader), PKB (3 kader), Gerindra (2 kader), dan PPP (1 kader).
Selebihnya, 20 orang merupakan figur profesional dan non partai, termasuk Jende¬ral Pol Tito Karnavian, mantan Kapolri yang diangkat menjadi menteri Dalam Ne¬geri (Mendagri), menggantikan Tjahjo Kumolo (politisi PDIP yang dialihkan men¬jadi MenPAR-RB). Selain itu, ada nama Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandja¬itan (yang diangkat jadi Menko Maritim dan Investasi), Jenderal TNJI (Purn) Mo¬el¬doko (yang kembali jadi Kepala Staf Kepresidenan), Jenderal TNI (Purn) Fach¬rul Razi (yang diangkat jadi Menteri Agama), Mahfud MD (jadi Menko Polhu¬kam), hingga Nadiem Makarim (jadi Mendikbud).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi perintahkan tujuh poin pokok kepa¬da anggota kabinet. "Pertama, jangan korupsi. Ciptakanlah sistem yang menutup celah terja¬di¬nya korupsi," ujar Jokowi sambil dududuk di anak tangga depan Istana Negara usai umumkan para menteri terpilih, Rabu pagi.
Poin kedua, tidak ada visi misi menteri. Poin ketiga, yang ada adalah visi misi Pre¬siden dan Wakil Presiden. Poin keempat, para menteri diperintahkan untuk tidak terjebak pada rutinitas monoton. Poin kelima, para menteri diperintahkan agar ber¬orientasi pada hasil nyata. "Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi delivered," tegas Jokowi.
Poin keenam, para menteri harus selalu mengecek masalah di lapangan dan mene¬mukan solusinya. Poin ketujuh, semua menteri harus serius dalam bekerja. “Saya pastikan yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh, saya sudah berikan (sam¬paikan) kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," warning Jo¬kowi.
Tugas berat diemban Nadiem Makarim, tokoh muda berusia 35 tahun yang ditun¬juk sebagai Mendikbud. Tugas yang diemban pendiri Gojek ini dibilang maha¬be¬rat, karena urusan pendidikan tinggi (Dikti) nantinya bakal berada di bawah ko¬ma¬n¬do Kemendikbud. "Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebu¬da¬yaan (Kemendikbud)," tegas Jokowi.
Pada periode sebelumnya, urusan Dikti berada di bawa Kementerian Riset, Tek-nologi, dan Dikti. Kini, Kemenristek Dikti dilebur menjadi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang dipimpin Bambang Brodjonegoro. Dikti-nya dipi¬sah gabung ke Kemendikbud.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan dirinya berada di Kemendikbud bukan untuk menjadi guru, tapi murid yang belajar dari nol. Nadiem tak mau dipanggil 'Pak' dan tidak punya progra 100 hari. “Rencana saya, 100 hari untuk duduk dan mendengar, berbicara dengan para pakar yang telah berdampak terhadap pendidik¬an," ujar Nadiem, yang naik menggantikan Muhadjir Efendy yang dialihkan men¬jadi Menko PMK.
Sementara itu, Mahfud MD yang bisa mensinergikan menteri dari TNI, meskipun dirinya adalah orang sipil yang diangkat menjadi Menko Polhukam. Mahfud meru¬pakan Menko Polhukam pertama yang murni dari sipil. Mahfud mengaku akan ba¬nyak belajar. "Saya baru sadar juga, tadi malam (Selasa) Pak Hendropriyono sam¬paikan pesan ‘Selamat jadi Menko Polhukam sipil murni pertama’. Saya baru tahu, nggak apa-apa, saya akan banyak belajar," kata mantan Ketua Mahkamah Konsti¬tusi ini dilansir detikcom, Rabu kemarin.
Mahfud menjelaskan tugasnya mencakup koordinasikan penegakan hukum, agar persepsi penegakan hukum tidak mengecewakan. Selain itu, juga soal pemberan-tas¬an korupsi, deradikalisasi, hingga ideologi. Mahfud yakin tidak sulit mengkoor¬dinasikan, termasuk Menhan Prabowo Subianto yang merupakan eks Danjen Ko¬pas¬sus. "Pengalaman saya tak sulit, karena TNI punya disiplin," tegas mantan Men¬han di era Presiden Gus Dur ini.
Sedangkan mantan Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengatakan senang Mahfud menggantikan didirinya. "Saya senang sekali karena penggantinya saya ini, Pak Mahfud. Saya sudah kenal ya, sudah kenal lama, punya reputasi, sa¬ngat dikenal karena pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara. Jabatannya juga sudah cukup banyak ya," ujar Wi¬ranto sebelum serah terima jabatan kepada Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu kemarin.
Wiranto berharap kehadiran Mahfud akan membuat jajaran Kemenko Polhukam lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. "Itu harapan kita se-mua," tandas mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto hingga Gus Dur ini. *
Presiden Jokowi penuhi janjinya untuk mengangkat dominan figur profesional dan non partai di kabinetnya. Dari 38 anggota kabinet Jokowi-Maruf, hanya 18 orang dari partai politik. Termasuk di antaranya I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Sri¬kan¬di PDIP asal Puri Satria Denpasar yang diangkat jadi Menteri Pemberdayaan Pere¬m¬puan dan Perlindungan Anak) dan Pramono Anung Wibowo (mantan Sekjen DPP PDIP yang kembali diangkat menjadi Sekretaris Kabinet).
Dari total 18 tokoh parpol dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf, PDIP mendominasi de¬ngan menempatkan 6 kadernya. Disusul kemudian Golkar dengan menempatkan 3 kader, Gokar (3 kader), NasDem (3 kader), PKB (3 kader), Gerindra (2 kader), dan PPP (1 kader).
Selebihnya, 20 orang merupakan figur profesional dan non partai, termasuk Jende¬ral Pol Tito Karnavian, mantan Kapolri yang diangkat menjadi menteri Dalam Ne¬geri (Mendagri), menggantikan Tjahjo Kumolo (politisi PDIP yang dialihkan men¬jadi MenPAR-RB). Selain itu, ada nama Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandja¬itan (yang diangkat jadi Menko Maritim dan Investasi), Jenderal TNJI (Purn) Mo¬el¬doko (yang kembali jadi Kepala Staf Kepresidenan), Jenderal TNI (Purn) Fach¬rul Razi (yang diangkat jadi Menteri Agama), Mahfud MD (jadi Menko Polhu¬kam), hingga Nadiem Makarim (jadi Mendikbud).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi perintahkan tujuh poin pokok kepa¬da anggota kabinet. "Pertama, jangan korupsi. Ciptakanlah sistem yang menutup celah terja¬di¬nya korupsi," ujar Jokowi sambil dududuk di anak tangga depan Istana Negara usai umumkan para menteri terpilih, Rabu pagi.
Poin kedua, tidak ada visi misi menteri. Poin ketiga, yang ada adalah visi misi Pre¬siden dan Wakil Presiden. Poin keempat, para menteri diperintahkan untuk tidak terjebak pada rutinitas monoton. Poin kelima, para menteri diperintahkan agar ber¬orientasi pada hasil nyata. "Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi delivered," tegas Jokowi.
Poin keenam, para menteri harus selalu mengecek masalah di lapangan dan mene¬mukan solusinya. Poin ketujuh, semua menteri harus serius dalam bekerja. “Saya pastikan yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh, saya sudah berikan (sam¬paikan) kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," warning Jo¬kowi.
Tugas berat diemban Nadiem Makarim, tokoh muda berusia 35 tahun yang ditun¬juk sebagai Mendikbud. Tugas yang diemban pendiri Gojek ini dibilang maha¬be¬rat, karena urusan pendidikan tinggi (Dikti) nantinya bakal berada di bawah ko¬ma¬n¬do Kemendikbud. "Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebu¬da¬yaan (Kemendikbud)," tegas Jokowi.
Pada periode sebelumnya, urusan Dikti berada di bawa Kementerian Riset, Tek-nologi, dan Dikti. Kini, Kemenristek Dikti dilebur menjadi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang dipimpin Bambang Brodjonegoro. Dikti-nya dipi¬sah gabung ke Kemendikbud.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan dirinya berada di Kemendikbud bukan untuk menjadi guru, tapi murid yang belajar dari nol. Nadiem tak mau dipanggil 'Pak' dan tidak punya progra 100 hari. “Rencana saya, 100 hari untuk duduk dan mendengar, berbicara dengan para pakar yang telah berdampak terhadap pendidik¬an," ujar Nadiem, yang naik menggantikan Muhadjir Efendy yang dialihkan men¬jadi Menko PMK.
Sementara itu, Mahfud MD yang bisa mensinergikan menteri dari TNI, meskipun dirinya adalah orang sipil yang diangkat menjadi Menko Polhukam. Mahfud meru¬pakan Menko Polhukam pertama yang murni dari sipil. Mahfud mengaku akan ba¬nyak belajar. "Saya baru sadar juga, tadi malam (Selasa) Pak Hendropriyono sam¬paikan pesan ‘Selamat jadi Menko Polhukam sipil murni pertama’. Saya baru tahu, nggak apa-apa, saya akan banyak belajar," kata mantan Ketua Mahkamah Konsti¬tusi ini dilansir detikcom, Rabu kemarin.
Mahfud menjelaskan tugasnya mencakup koordinasikan penegakan hukum, agar persepsi penegakan hukum tidak mengecewakan. Selain itu, juga soal pemberan-tas¬an korupsi, deradikalisasi, hingga ideologi. Mahfud yakin tidak sulit mengkoor¬dinasikan, termasuk Menhan Prabowo Subianto yang merupakan eks Danjen Ko¬pas¬sus. "Pengalaman saya tak sulit, karena TNI punya disiplin," tegas mantan Men¬han di era Presiden Gus Dur ini.
Sedangkan mantan Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengatakan senang Mahfud menggantikan didirinya. "Saya senang sekali karena penggantinya saya ini, Pak Mahfud. Saya sudah kenal ya, sudah kenal lama, punya reputasi, sa¬ngat dikenal karena pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara. Jabatannya juga sudah cukup banyak ya," ujar Wi¬ranto sebelum serah terima jabatan kepada Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu kemarin.
Wiranto berharap kehadiran Mahfud akan membuat jajaran Kemenko Polhukam lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. "Itu harapan kita se-mua," tandas mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto hingga Gus Dur ini. *
Komentar