Rencana Dikeroyok, PDIP Jembrana Tetap Tenang
Adanya rencana sejumlah partai non PDIP untuk mempersiapkan koalisi besar agar bisa tarung head to head dengan PDIP di Pilkada Jembrana 2020, belum membuat panik pihak PDIP Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Partai moncong putih ini juga belum sampai membangun komunikasi dengan partai lainnya. Sekretaris DPC PDIP Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, Kamis (24/10), mengatakan, pihaknya di PDIP juga sudah mendengar informasi terkait rencana parpol non PDIP untuk mengeroyok PDIP di Pilkada nanti. Namun jajaranya di PDIP Jembrana, belum sampai ikut-ikutan melakukan pergerakan ataupun pendekatan ke partai lain untuk membubarkan rencana pembentukan koalisi besar tersebut. “Kami sendiri belum sampai berkomunikasi ke partai lain,” ujar Sri Suthami yang juga Ketua DPRD Jembrana ini.
Menurutnya, terkait rencana sejumlah partai membangun koalisi besar non PDIP, adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Hal itu pun tidak melanggar aturan. Dimana, partai-partai diperbolehkan berkoalisi untuk mengusung Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) di Pilkada nanti. “Menurut kami, rencana membentuk koalisi, itu sah-sah saja. Kami sendiri di PDIP, sementara tetap memantau, lihat perkembangan bagaimana, dan menunggu instruksi dari induk partai,” ucapnya.
Yang jelas, kata Sri Suthami, untuk arah menuju Pilkada nanti, pihaknya di PDIP Jembrana tetap menyerahkan kewenangan ke induk partai dari DPP. Jika memang diminta berkoalisi, pihaknya akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, ketika memang diminta bertarung tanpa koalisi, pihaknya siap menjalankan instruksi partai. “Yang pasti kami siap menjalankan perintah partai. Kewenangan untuk berkoalisi atau tidak, tetap kami menunggu instruksi partai,” ungkap srikandi dari Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo ini.
Untuk diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai di Jembrana yang bisa mengusung calon secara mandiri dalam Pilkada Jembrana nanti. Berdasar hasil Pileg 2019, PDIP mendominasi 51,43 persen suara parlemen (18 kursi dari 35 kursi) di DPRD Jembrana. Sedangkan 6 partai lainnya yang lolos parlemen di Jembrana, yakni Golkar (6 kursi atau 17,14 persen), Gerindra (4 kursi atau 11, 43 persen), Demokrat (3 kursi atau 8,57 persen), PKB (2 kursi atau 5,71 persen), Hanura (1 kursi atau 2,86 persen), dan PPP (1 kursi atau 2,86 persen), dipastikan harus berkoalisi untuk mengusung Cabup-Cawabup di Pilkada Jembrana nanti.
Sedangkan berdasar aturan, partai atau gabungan partai dapat mengusung calon dengan bermodalkan 20 persen suara parlemen. Jika PDIP Jembrana akan mengusung calon secara mandiri, sebenarnya dari 6 parpol lainnya bisa membentuk dua paket calon lain. Tetapi dari wacana sejumlah parpol lainnya, mereka berencana hanya membentuk satu koalisi dengan modal kekuatan 49,57 suara parlemen untuk melawan PDIP secara head to head di Pilkada Jembrana nanti. *ode
Menurutnya, terkait rencana sejumlah partai membangun koalisi besar non PDIP, adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Hal itu pun tidak melanggar aturan. Dimana, partai-partai diperbolehkan berkoalisi untuk mengusung Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) di Pilkada nanti. “Menurut kami, rencana membentuk koalisi, itu sah-sah saja. Kami sendiri di PDIP, sementara tetap memantau, lihat perkembangan bagaimana, dan menunggu instruksi dari induk partai,” ucapnya.
Yang jelas, kata Sri Suthami, untuk arah menuju Pilkada nanti, pihaknya di PDIP Jembrana tetap menyerahkan kewenangan ke induk partai dari DPP. Jika memang diminta berkoalisi, pihaknya akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, ketika memang diminta bertarung tanpa koalisi, pihaknya siap menjalankan instruksi partai. “Yang pasti kami siap menjalankan perintah partai. Kewenangan untuk berkoalisi atau tidak, tetap kami menunggu instruksi partai,” ungkap srikandi dari Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo ini.
Untuk diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai di Jembrana yang bisa mengusung calon secara mandiri dalam Pilkada Jembrana nanti. Berdasar hasil Pileg 2019, PDIP mendominasi 51,43 persen suara parlemen (18 kursi dari 35 kursi) di DPRD Jembrana. Sedangkan 6 partai lainnya yang lolos parlemen di Jembrana, yakni Golkar (6 kursi atau 17,14 persen), Gerindra (4 kursi atau 11, 43 persen), Demokrat (3 kursi atau 8,57 persen), PKB (2 kursi atau 5,71 persen), Hanura (1 kursi atau 2,86 persen), dan PPP (1 kursi atau 2,86 persen), dipastikan harus berkoalisi untuk mengusung Cabup-Cawabup di Pilkada Jembrana nanti.
Sedangkan berdasar aturan, partai atau gabungan partai dapat mengusung calon dengan bermodalkan 20 persen suara parlemen. Jika PDIP Jembrana akan mengusung calon secara mandiri, sebenarnya dari 6 parpol lainnya bisa membentuk dua paket calon lain. Tetapi dari wacana sejumlah parpol lainnya, mereka berencana hanya membentuk satu koalisi dengan modal kekuatan 49,57 suara parlemen untuk melawan PDIP secara head to head di Pilkada Jembrana nanti. *ode
Komentar