Presiden Minta Maaf, Banyak yang Tak Terakomodasi di Kabinet
Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet Usai Setahun Kerja
Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
JAKARTA, NusaBali
“Yang kecewa berarti berarti lebih dari 266 orang pasti kecewa. Artinya, yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34,” tutur Jokowi dalam pidatonya saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Jakarta, Sabtu (26/10).
Jokowi menjelaskan masukan nama tokoh-tokoh calon menteri kepadanya berjumlah 300 orang. Menurut dia, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena harus menyesuaikan beragam latar belakang.
“Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama. Semua proporsinya harus sesuai betul, yang berkaitan dengan partai, dengan profesional. Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden seperti dikutip Antara.
Presiden menjelaskan terpilih atau tidak dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan menteri-menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kekecewaan dilontarkan Partai Hanura, yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, karena tidak mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Padahal Partai Hanura mengaku sudah ‘berdarah-darah’ saat Pilpres 2019.
“Kalau istilah Pak Erick (Tohir) berkeringat, kami berdarah-darah, kalau ingat relawan berkeringat, tapi parpol tidak ada kursi (menteri), tidak hanya kami, Pak Hendropriyono (sesepuh PKPI, Red) juga menangkan Pak Jokowi,” kata Wasekjen Hanura Bona Simanjutak saat diskusi bertema ‘Kabinet Bikin Kaget’ di Jakarta Pusat, Sabtu (26/10), seperti dikutip detikcom.
Kader Hanura disebutnya banyak yang kecewa karena tidak masuk Kabinet Indonesia Maju. Bona mengatakan, di Pemilu 2019, Hanura lebih fokus memenangkan Jokowi-Ma’ruf sehingga tidak mendapat kursi parlemen DPR RI dan hanya mendapatkan kursi DPRD.
“Sejujurnya tidak perlu minta maaf ya, karena ini hak prerogatif beliau. Jadi ini kebalik bahwa ini bukan hak prerogatif yang harus bagaimana, kayak kemarin Pak Wapres minta maaf, sekarang juga Pak Jokowi sebetulnya tidak perlu minta maaf,” kata Bona.
Bona menilai penyusunan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Hanura menegaskan tak akan menjadi oposisi, meski kader tidak menjadi menteri.
Hanura, menurut dia, sempat mengajukan beberapa nama untuk menjabat menteri atau wamen yang mempunyai pengalaman dan lulusan luar negeri. Namun Boni tidak menyebutkan nama kader Hanura yang disodorkan kepada Jokowi.
Lebih lanjut, Boni menjelaskan saat ini Hanura melakukan konsolidasi dengan kader di beberapa daerah. Setelah pemilu, kader Hanura disebutnya semakin solid.
Meski begitu, Bona menegaskan Hanura tidak akan mengambil keputusan oposisi dalam pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Hanura juga disebutnya tidak akan mengganggu pemerintah meski tidak menduduki kursi menteri.
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga mengklaim tak mempersoalkan tidak masuknya kader Hanura di kursi kabinet. Oesman Sapta menyebut penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu nggak ada masalah, itu hak prerogatif presiden,” kata Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu (26/10). Jawaban yang sama ditegaskan Oesman Sapta soal parpol koalisi Jokowi lainnya, yakni PKPI dan PBB, yang tidak mendapatkan kursi di kabinet. Oesman hanya menegaskan parpolnya tidak mempersoalkan susunan kabinet. “Nggak ada, nggak ada (masalah),” katanya.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga tak mendapatkan kursi menteri atau wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sesepuh PKPI AM Hendropriyono meminta semua pihak tak kecewa.
“Saya mengajak para patriot komponen keluarga besar ABRI, LVRI (Legiun Veteran RI), ormas PPM (Pemuda Panca Marga), WJI (Warga Jaya Indonesia), dan lain-lain yang ada dalam PKPI, untuk tidak larut dalam kekecewaan yang tidak perlu dan segera saja melakukan konsolidasi,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Sabtu (26/10).
Hendro mengajak seluruh kader untuk segera melakukan konsolidasi. Ada tiga poin penting yang disampaikan Hendro dalam menyikapi dinamika politik saat ini.
“Dengan tetap menjunjung tinggi janji kader PKPI untuk: 1. Setia kepada Pemerintah RI dan tunduk kepada UU dan ideologi negara. 2. Memegang teguh disiplin partai PKPI. 3. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab kepada PKPI dan rakyat negara bangsa Indonesia,” ujar dia seperti dikutip detikcom.
Seperti diketahui, Jokowi telah tuntas membagi posisi menteri dan wakil menteri. Sebagai partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, PKPI termasuk yang tidak mendapatkan kursi menteri maupun wakil menteri, meskipun partai kecil lain, seperti PSI dan Perindo, mendapatkan satu kursi wakil menteri.
Perindo mendapatkan kursi Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, sementara PSI mendapatkan kursi Wamen ATR Surya Tjandra.
Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat 34 menteri yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional. Selain itu, ada 12 wakil menteri di 11 kementerian.
Sementara itu, Presiden Jokowi diprediksi bakal melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada Kabinet Indonesia Maju dalam waktu setahun ke depan. Kemungkinan reshuffle itu terlihat dari pidato Jokowi yang menyebut akan mengganti menterinya yang tidak bekerja secara maksimal.
“Jokowi dalam sambutannya (mengatakan), ‘kalau tidak maksimal, kalau tidak kerja, siap-siap diganti’. Kalau lihat postur kabinet sekarang, saya menduga setahun mungkin akan terjadi reshuffle,” kata Direkrut Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno saat diskusi bertema ‘Kabinet Bikin Kaget’ di Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.
Adi mengatakan Jokowi akan me-reshuffle menteri dan wakil menteri dengan alasan pencapaian kerja. Jika menteri dan wamen tidak punya prestasi, mereka diyakini bakal di-reshuffle oleh Jokowi. “Tiga bulan, empat bulan, dan enam bulan harus ada capaian kerja yang didapat. Pak Jokowi bilang menteri dan wamen bukan orientasi proses, tapi hasil, enam bulan ke depan sudah kelihatan apa capaiannya. Kalau masih jalan di tempat, saya rasa layak di-reshuffle,” ucap dia. *
“Yang kecewa berarti berarti lebih dari 266 orang pasti kecewa. Artinya, yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34,” tutur Jokowi dalam pidatonya saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Jakarta, Sabtu (26/10).
Jokowi menjelaskan masukan nama tokoh-tokoh calon menteri kepadanya berjumlah 300 orang. Menurut dia, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena harus menyesuaikan beragam latar belakang.
“Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama. Semua proporsinya harus sesuai betul, yang berkaitan dengan partai, dengan profesional. Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden seperti dikutip Antara.
Presiden menjelaskan terpilih atau tidak dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan menteri-menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kekecewaan dilontarkan Partai Hanura, yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, karena tidak mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Padahal Partai Hanura mengaku sudah ‘berdarah-darah’ saat Pilpres 2019.
“Kalau istilah Pak Erick (Tohir) berkeringat, kami berdarah-darah, kalau ingat relawan berkeringat, tapi parpol tidak ada kursi (menteri), tidak hanya kami, Pak Hendropriyono (sesepuh PKPI, Red) juga menangkan Pak Jokowi,” kata Wasekjen Hanura Bona Simanjutak saat diskusi bertema ‘Kabinet Bikin Kaget’ di Jakarta Pusat, Sabtu (26/10), seperti dikutip detikcom.
Kader Hanura disebutnya banyak yang kecewa karena tidak masuk Kabinet Indonesia Maju. Bona mengatakan, di Pemilu 2019, Hanura lebih fokus memenangkan Jokowi-Ma’ruf sehingga tidak mendapat kursi parlemen DPR RI dan hanya mendapatkan kursi DPRD.
“Sejujurnya tidak perlu minta maaf ya, karena ini hak prerogatif beliau. Jadi ini kebalik bahwa ini bukan hak prerogatif yang harus bagaimana, kayak kemarin Pak Wapres minta maaf, sekarang juga Pak Jokowi sebetulnya tidak perlu minta maaf,” kata Bona.
Bona menilai penyusunan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Hanura menegaskan tak akan menjadi oposisi, meski kader tidak menjadi menteri.
Hanura, menurut dia, sempat mengajukan beberapa nama untuk menjabat menteri atau wamen yang mempunyai pengalaman dan lulusan luar negeri. Namun Boni tidak menyebutkan nama kader Hanura yang disodorkan kepada Jokowi.
Lebih lanjut, Boni menjelaskan saat ini Hanura melakukan konsolidasi dengan kader di beberapa daerah. Setelah pemilu, kader Hanura disebutnya semakin solid.
Meski begitu, Bona menegaskan Hanura tidak akan mengambil keputusan oposisi dalam pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Hanura juga disebutnya tidak akan mengganggu pemerintah meski tidak menduduki kursi menteri.
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga mengklaim tak mempersoalkan tidak masuknya kader Hanura di kursi kabinet. Oesman Sapta menyebut penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu nggak ada masalah, itu hak prerogatif presiden,” kata Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu (26/10). Jawaban yang sama ditegaskan Oesman Sapta soal parpol koalisi Jokowi lainnya, yakni PKPI dan PBB, yang tidak mendapatkan kursi di kabinet. Oesman hanya menegaskan parpolnya tidak mempersoalkan susunan kabinet. “Nggak ada, nggak ada (masalah),” katanya.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga tak mendapatkan kursi menteri atau wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sesepuh PKPI AM Hendropriyono meminta semua pihak tak kecewa.
“Saya mengajak para patriot komponen keluarga besar ABRI, LVRI (Legiun Veteran RI), ormas PPM (Pemuda Panca Marga), WJI (Warga Jaya Indonesia), dan lain-lain yang ada dalam PKPI, untuk tidak larut dalam kekecewaan yang tidak perlu dan segera saja melakukan konsolidasi,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Sabtu (26/10).
Hendro mengajak seluruh kader untuk segera melakukan konsolidasi. Ada tiga poin penting yang disampaikan Hendro dalam menyikapi dinamika politik saat ini.
“Dengan tetap menjunjung tinggi janji kader PKPI untuk: 1. Setia kepada Pemerintah RI dan tunduk kepada UU dan ideologi negara. 2. Memegang teguh disiplin partai PKPI. 3. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab kepada PKPI dan rakyat negara bangsa Indonesia,” ujar dia seperti dikutip detikcom.
Seperti diketahui, Jokowi telah tuntas membagi posisi menteri dan wakil menteri. Sebagai partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, PKPI termasuk yang tidak mendapatkan kursi menteri maupun wakil menteri, meskipun partai kecil lain, seperti PSI dan Perindo, mendapatkan satu kursi wakil menteri.
Perindo mendapatkan kursi Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, sementara PSI mendapatkan kursi Wamen ATR Surya Tjandra.
Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat 34 menteri yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional. Selain itu, ada 12 wakil menteri di 11 kementerian.
Sementara itu, Presiden Jokowi diprediksi bakal melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada Kabinet Indonesia Maju dalam waktu setahun ke depan. Kemungkinan reshuffle itu terlihat dari pidato Jokowi yang menyebut akan mengganti menterinya yang tidak bekerja secara maksimal.
“Jokowi dalam sambutannya (mengatakan), ‘kalau tidak maksimal, kalau tidak kerja, siap-siap diganti’. Kalau lihat postur kabinet sekarang, saya menduga setahun mungkin akan terjadi reshuffle,” kata Direkrut Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno saat diskusi bertema ‘Kabinet Bikin Kaget’ di Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.
Adi mengatakan Jokowi akan me-reshuffle menteri dan wakil menteri dengan alasan pencapaian kerja. Jika menteri dan wamen tidak punya prestasi, mereka diyakini bakal di-reshuffle oleh Jokowi. “Tiga bulan, empat bulan, dan enam bulan harus ada capaian kerja yang didapat. Pak Jokowi bilang menteri dan wamen bukan orientasi proses, tapi hasil, enam bulan ke depan sudah kelihatan apa capaiannya. Kalau masih jalan di tempat, saya rasa layak di-reshuffle,” ucap dia. *
Komentar