Mitra Kerja, Komisi I Segera Panggil Prabowo
Keanggotaan Komisi I DPR RI, termasuk formasi pimpinan, telah disepakati.
JAKARTA, NusaBali
Komisi I memastikan akan segera melaksanakan tugas mereka dengan memanggil para pimpinan mitra kerja, termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. "Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kemenhan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari Kemenhan kali ini," ujar Ketua Komisi I, Meutya Hafid di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).
Meutya menyebut ada sejumlah program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang pada periode 2014-2018 belum selesai. Program tersebut di antaranya adalah mengenai minimum essential force dan industri pertahanan nasional.
"Di bidang pertahanan kan ada pertama minimum essential force yang belum selesai. Jadi tahap ketiga kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan deteren dan dihormati oleh negara lain," ucap politikus Partai Golkar itu.
"Yang kedua tentu industri pertahanan nasional. Itu menjadi juga salah satu yang kita dorong supaya lebih dapat berkembang. Kita bisa lebih menjadi mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," imbuhnya dilansir detik.com. Meutya juga memastikan, Komisi I akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prabowo, meskipun pada Pilpres 2019 lalu Ketua Umum Gerindra itu merupakan lawan Presiden Joko Widodo. *
Meutya menyebut ada sejumlah program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang pada periode 2014-2018 belum selesai. Program tersebut di antaranya adalah mengenai minimum essential force dan industri pertahanan nasional.
"Di bidang pertahanan kan ada pertama minimum essential force yang belum selesai. Jadi tahap ketiga kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan deteren dan dihormati oleh negara lain," ucap politikus Partai Golkar itu.
"Yang kedua tentu industri pertahanan nasional. Itu menjadi juga salah satu yang kita dorong supaya lebih dapat berkembang. Kita bisa lebih menjadi mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," imbuhnya dilansir detik.com. Meutya juga memastikan, Komisi I akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prabowo, meskipun pada Pilpres 2019 lalu Ketua Umum Gerindra itu merupakan lawan Presiden Joko Widodo. *
1
Komentar