Muncul Usulan Peningkatan SDM dan Sarana Penunjang
Pansus Ranperda Penguatan Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan Serap Aspirasi
MANGUPURA, NusaBali
Pansus Ranperda Penguatan Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPRD Badung juga menggelar penyerapan aspirasi, Selasa (5/11), di Puspem Badung. Serap aspirasi ini bertujuan untuk penyempuranaan Ranperda.
Rapat dipimpin Ketua Pansus I Putu Alit Yandinata, dihadiri I Nyoman Satria dan Made Reta Made Yudana, Nyoman Graha Wicakcana, Made Suryananda Pramana, Edy Sanjaya, Wayan Sandra, dan Komang Triani.
Para praktisi, akademisi, dan instansi pemerintah juga hadir. Alit Yandinata mengatakan penyerapan aspirasi guna menyinkronkan harapan masyarakat terhadap regulasi yang sedang dibahas, terutama menyangkut penguatan bidang kesehatan dan pendidikan. “Kami ingin mengetahui aspirasi di bawah apakah sudah terakomodir, karena dalam rapat ini juga banyak masukan yang muncul dan dapat dijadikan rujukan, sehingga regulasi yang dibuat tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat kemarin muncul usulan adanya peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan SDM di bidang kesehatan. Usulan pertama muncul dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Badung dr I Nyoman Gunarta. Dirut RSD Mangusada itu mengeluhkan adanya kebijakan yang melarang praktik dokter dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS menyimpan obat.
“Sementara ketika kita berbicara pelayanan sebaran apotek di Badung tidak merata. Sebut saja Petang atau jangan jauh-jauh di Mengwi dan Sibang sangat sedikit apotek yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tidak sedikit anggota IDI Badung yang mendapat peringatan lantaran menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. “Banyak anggota kami yang kena sidak, karena menyediakan obat. Kalau kami mengikuti peraturan yang ada, tidak boleh menyediakan obat sedangkan BPJS include dengan obat, bagaimana solusinya,” ungkapnya.
Usulan juga muncul dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Badung mengenai peningkatan kualitas SDM yang selama ini sekolah dengan strata pendidikan S1 Kebidanan yang belum terdapat di Bali, khususnya Badung. Guna meningkatkan kualitas bidan, harus melanjutkan sekolah di luar Bali dengan konsekuensi meninggalkan pekerjaan. Usulan juga muncul dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Badung, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Badung. “Ada juga usulan mobil jenazah, mobil kesehatan gigi untuk memperluas layanan kesehatan akan menjadi prioritas, kalau bisa RKH disiapkan agar segera direalisasikan,” tegasnya.
Sedangkan di bidang pendidikan muncul usulan terkait pendidikan inklusi yang selama ini diwajibkan untuk setiap sekolah. Namun, program ini menghadapi masalah keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang, sehingga perlu mendapatkan solusi.
Nyoman Satria yang juga Ketua Bapemperda meminta seluruh pihak terkait serius menggarap regulasi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. “Kami akan tetap minta masukan dari semua pihak. Sebab, ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sebelum ranperda ini ditetapkan menjadi perda,” katanya. *asa
Rapat dipimpin Ketua Pansus I Putu Alit Yandinata, dihadiri I Nyoman Satria dan Made Reta Made Yudana, Nyoman Graha Wicakcana, Made Suryananda Pramana, Edy Sanjaya, Wayan Sandra, dan Komang Triani.
Para praktisi, akademisi, dan instansi pemerintah juga hadir. Alit Yandinata mengatakan penyerapan aspirasi guna menyinkronkan harapan masyarakat terhadap regulasi yang sedang dibahas, terutama menyangkut penguatan bidang kesehatan dan pendidikan. “Kami ingin mengetahui aspirasi di bawah apakah sudah terakomodir, karena dalam rapat ini juga banyak masukan yang muncul dan dapat dijadikan rujukan, sehingga regulasi yang dibuat tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat kemarin muncul usulan adanya peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan SDM di bidang kesehatan. Usulan pertama muncul dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Badung dr I Nyoman Gunarta. Dirut RSD Mangusada itu mengeluhkan adanya kebijakan yang melarang praktik dokter dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS menyimpan obat.
“Sementara ketika kita berbicara pelayanan sebaran apotek di Badung tidak merata. Sebut saja Petang atau jangan jauh-jauh di Mengwi dan Sibang sangat sedikit apotek yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tidak sedikit anggota IDI Badung yang mendapat peringatan lantaran menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. “Banyak anggota kami yang kena sidak, karena menyediakan obat. Kalau kami mengikuti peraturan yang ada, tidak boleh menyediakan obat sedangkan BPJS include dengan obat, bagaimana solusinya,” ungkapnya.
Usulan juga muncul dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Badung mengenai peningkatan kualitas SDM yang selama ini sekolah dengan strata pendidikan S1 Kebidanan yang belum terdapat di Bali, khususnya Badung. Guna meningkatkan kualitas bidan, harus melanjutkan sekolah di luar Bali dengan konsekuensi meninggalkan pekerjaan. Usulan juga muncul dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Badung, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Badung. “Ada juga usulan mobil jenazah, mobil kesehatan gigi untuk memperluas layanan kesehatan akan menjadi prioritas, kalau bisa RKH disiapkan agar segera direalisasikan,” tegasnya.
Sedangkan di bidang pendidikan muncul usulan terkait pendidikan inklusi yang selama ini diwajibkan untuk setiap sekolah. Namun, program ini menghadapi masalah keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang, sehingga perlu mendapatkan solusi.
Nyoman Satria yang juga Ketua Bapemperda meminta seluruh pihak terkait serius menggarap regulasi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. “Kami akan tetap minta masukan dari semua pihak. Sebab, ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sebelum ranperda ini ditetapkan menjadi perda,” katanya. *asa
1
Komentar