Koster Dukung Implementasi Perluasan Pembayaran Nontunai
Gubernur secara langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran QR Indonesia Standard atau QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia.
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster memberi perhatian serius terhadap upaya percepatan dan perluasan implementasi transaksi nontunai guna mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terungkap saat Gubernur Koster membuka Rapat Koordinasi Nasional Implementasi dan Evaluasi Pembayaran Non Tunai Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Prama, Sanur, Kamis (7/11).
Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sejak 1 Januari 2018 telah secara bertahap telah melaksanakan implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
“Implementasi transaksi nontunai tersebut menunjukkan, bahwa Provinsi Bali dengan sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi. Salah satunya guna mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang di antara tujuannya adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih. Serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah” tegas Gubernur Koster.
Ditambahkannya, penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, transaksi nontunai sangat dibutuhkan di Bali karena salah satu potensi pendapatan yang ada di kabupaten/kota berasal dari pajak hotel dan restoran.
Gubernur Koster mengamati gejala belakangan ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali cenderung meningkat, namun dari segi pendapatan justru menurun. “Jadi pasti ada yang salah. Cuma di titik mana salahnya kami sedang mendalami. Salah satu faktor untuk mengoptimalisasi adalah dengan cara penerapan teknologi seperti ini agar transaksinya dijalankan secara nontunai,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Oleh sebab itu ia sangat menyambut baik dan mendukung program nontunai ini.
Pemprov Bali mengapresiasi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang selama ini senantiasa mendukung serta memfasilitasi guna memastikan implementasi transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar.
Selanjutnya dia pun berharap koordinasi dan sinergi yang telah terjalin antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta pemerintah daerah, dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga percepatan dan perluasan implementasi transaksi nontunai khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Koster secara langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran QR Indonesia Standard atau QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia. Dengan sistem ini, pembayaran menjadi lebih mudah dengan hanya melakukan scan QR code melalui aplikasi di ponsel pintar.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, sistem ini nantinya akan diterapkan di berbagai lini, termasuk untuk pajak hotel dan restoran. “Paling tidak itu semua tercatat. Dari segi infrastruktur juga sangat murah,” sebutnya.
Apalagi saat ini lanjutnya, hampir semua masyarakat memiliki ponsel pintar. Menurutnya dengan sistem ini, transaksi menjadi lebih transparan, efektif dan efisien. *k17
Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sejak 1 Januari 2018 telah secara bertahap telah melaksanakan implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
“Implementasi transaksi nontunai tersebut menunjukkan, bahwa Provinsi Bali dengan sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi. Salah satunya guna mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang di antara tujuannya adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih. Serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah” tegas Gubernur Koster.
Ditambahkannya, penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, transaksi nontunai sangat dibutuhkan di Bali karena salah satu potensi pendapatan yang ada di kabupaten/kota berasal dari pajak hotel dan restoran.
Gubernur Koster mengamati gejala belakangan ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali cenderung meningkat, namun dari segi pendapatan justru menurun. “Jadi pasti ada yang salah. Cuma di titik mana salahnya kami sedang mendalami. Salah satu faktor untuk mengoptimalisasi adalah dengan cara penerapan teknologi seperti ini agar transaksinya dijalankan secara nontunai,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Oleh sebab itu ia sangat menyambut baik dan mendukung program nontunai ini.
Pemprov Bali mengapresiasi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang selama ini senantiasa mendukung serta memfasilitasi guna memastikan implementasi transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar.
Selanjutnya dia pun berharap koordinasi dan sinergi yang telah terjalin antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta pemerintah daerah, dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga percepatan dan perluasan implementasi transaksi nontunai khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Koster secara langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran QR Indonesia Standard atau QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia. Dengan sistem ini, pembayaran menjadi lebih mudah dengan hanya melakukan scan QR code melalui aplikasi di ponsel pintar.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, sistem ini nantinya akan diterapkan di berbagai lini, termasuk untuk pajak hotel dan restoran. “Paling tidak itu semua tercatat. Dari segi infrastruktur juga sangat murah,” sebutnya.
Apalagi saat ini lanjutnya, hampir semua masyarakat memiliki ponsel pintar. Menurutnya dengan sistem ini, transaksi menjadi lebih transparan, efektif dan efisien. *k17
Komentar