Seleksi CPNS Tanpa Wawancara
Komisi I DPRD Bali Waspadai Kasak-kusuk Oknum
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali memastikan tidak akan ada tes wawancara dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bali tahun 2019 ini.
DENPASAR, NusaBali
Pelamar yang lolos Computer Assisted Test (CAT) dijamin langsung lu-lus CPNS, tanpa ada lagi embel-embel nilai wawancara. Kepala BKD Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, mengatakan dalam petunjuk dan aturan rekrutmen CPNS memang disebutkan ‘dapat’ dilaksanakan test wawancara selain CAT. "Kata-kata ‘dapat’ itu sekarang tidak berlaku lagi pada rekrutmen CPNS kali ini. Kami di BKD Bali hanya akan melaksanakan tes dengan sistem CAT saja. Nggak ada tambahan lainnya," ujar Ketut Lihadnyana di Denpasar, Kamis (14/11).
Menurut Lihadnyana, tidak adanya tes wawancara ini sekaligus mematahkan celah titip menitip ataupun kasak-kusuk. "Nggak ada celah titip menitip atau kasak-kusuk dalam rekrutmen CPNS ini. Sebab, tes wawancara tidak dilaksanakan, untuk meminimalisir dugaan-dugaan itu. Yang jelas, kami akan transparan. Silakan masyarakat ikut mengawasi," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga mantan Kepala Dinas PMD Provinsi Bali ini.
Lihadnyana menyebutkan, proses seleksi CPNS nanti berlangsung transparan. Saat pelamar ikut seleksi CAT, mereka akan mendapatkan PIN untuk dapat mengakses soal-soal dari sistem. "Materi ujian nanti bisa tidak sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. Dan, yang perlu diingat, begitu peserta menjawab materi ujian, nilai mereka sudah bisa dilihat dalam sistem. Termasuk, berapa nilai pesaingnya," tegas Lihadnyana.
Ada 676 kuota yang disediakan dalam rekrutmen CPNS Pemprov Bali tahun ini. Formasi CPNS itu terdiri dari tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan sebanyak 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang. Proses pendaftaran secara online sudah dibuka sejak Senin (11/11) lalu, melalui website BKD Provinsi Bali.
Sementara itu, pelaksanaan proses seleksi CPNS Pemprov Bali bakal dipantau Komisi I DPRD Bali (yang membidangi masalah hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan). Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, menyatakan pihaknya akan menggunakan perannya sebagai fungsi pengawasan.
"Kami melakukan fungsi pengawasan. Intervensi nggak-lah, karena ini online juga. Masyarakat dan peserta ikut memantau prosesnya," jelas Adnyana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin.
Adnyana menegaskan, Komisi I DPRD Bali juga mengimbau masyarakat jangan sampah lengah dan termakan kasak-kusuk ketika ada oknum yang mengaku-ngaku bisa meloloskan sebagai CPNS, dengan imbalan uang. "Jangan percaya hal begitu. Dijaman transparan sekarang, sudah harus melek informasi. Kalau ada yang aneh-aneh, oknum kasak-kusuk, laporkan saja. Kami pasti akan usut bersama penegak hukum," ujar politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Menurut Adnyana, pelaksanaan seleksi CPNS juga bisa dipantau masyarakat melalui online. Misalnya, saat formasi diumumkan, peserta yang lolos di formasi yang dicari, bisa dipantau. "Silakan masyarakat turut memantau, walaupun ini tesnya online dan sudah ada sistemnya," tegas mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli tiga kali periode (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014) ini. *nat
Menurut Lihadnyana, tidak adanya tes wawancara ini sekaligus mematahkan celah titip menitip ataupun kasak-kusuk. "Nggak ada celah titip menitip atau kasak-kusuk dalam rekrutmen CPNS ini. Sebab, tes wawancara tidak dilaksanakan, untuk meminimalisir dugaan-dugaan itu. Yang jelas, kami akan transparan. Silakan masyarakat ikut mengawasi," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga mantan Kepala Dinas PMD Provinsi Bali ini.
Lihadnyana menyebutkan, proses seleksi CPNS nanti berlangsung transparan. Saat pelamar ikut seleksi CAT, mereka akan mendapatkan PIN untuk dapat mengakses soal-soal dari sistem. "Materi ujian nanti bisa tidak sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. Dan, yang perlu diingat, begitu peserta menjawab materi ujian, nilai mereka sudah bisa dilihat dalam sistem. Termasuk, berapa nilai pesaingnya," tegas Lihadnyana.
Ada 676 kuota yang disediakan dalam rekrutmen CPNS Pemprov Bali tahun ini. Formasi CPNS itu terdiri dari tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan sebanyak 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang. Proses pendaftaran secara online sudah dibuka sejak Senin (11/11) lalu, melalui website BKD Provinsi Bali.
Sementara itu, pelaksanaan proses seleksi CPNS Pemprov Bali bakal dipantau Komisi I DPRD Bali (yang membidangi masalah hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan). Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, menyatakan pihaknya akan menggunakan perannya sebagai fungsi pengawasan.
"Kami melakukan fungsi pengawasan. Intervensi nggak-lah, karena ini online juga. Masyarakat dan peserta ikut memantau prosesnya," jelas Adnyana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin.
Adnyana menegaskan, Komisi I DPRD Bali juga mengimbau masyarakat jangan sampah lengah dan termakan kasak-kusuk ketika ada oknum yang mengaku-ngaku bisa meloloskan sebagai CPNS, dengan imbalan uang. "Jangan percaya hal begitu. Dijaman transparan sekarang, sudah harus melek informasi. Kalau ada yang aneh-aneh, oknum kasak-kusuk, laporkan saja. Kami pasti akan usut bersama penegak hukum," ujar politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Menurut Adnyana, pelaksanaan seleksi CPNS juga bisa dipantau masyarakat melalui online. Misalnya, saat formasi diumumkan, peserta yang lolos di formasi yang dicari, bisa dipantau. "Silakan masyarakat turut memantau, walaupun ini tesnya online dan sudah ada sistemnya," tegas mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bangli tiga kali periode (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014) ini. *nat
Komentar