Dewan Usulkan Pangkas TPP
DPRD Bangli usulkan pemangkasan tunjangan perbaikan pegawai (TPP) dan uang perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Bangli.
BANGLI, NusaBali
Alasannya, ada ketimpangan TPP yang selisihnya cukup tinggi. Hasil pemangkasan dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap (PTT/GTT). Usulan ini rencananya disampaikan saat rapat pembahasan APBD tahun 2020, hanya saja pejabat eksekutif datang terlambat dan banyak mewakilkan. Rapat pun dibubarkan.
Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengatakan legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan dalam APBD 2020. Salah satu prioritas DPRD Bangli adalah peningkatan gaji bagi PTT/GTT. Menurut Satria Yudha, TPP tidak pernah terusik sehingga perlu dibahas. “Kami menilai ada ketimpangan tinggi dalam pemberian TPP antara pejabat dan staf. Kami pun mengusulkan agar TPP dipangkas untuk bisa dimanfaatkan peningkatan gaji PTT/GTT. PNS bisa tertawa paling tidak PTT/GTT bisa tersenyum,” ungkap Satria Yudha.
Dikatakan, dalam pemberian TPP ada beberapa poin yang harus dipenuhi yakni inovasi. Sementara ini belum ada inovasi yang ditunjukkan. Selain itu belum ada analisis jabatan. “Pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah, untuk itu kami ingin pembahasan APBD dilakukan dengan serius,” tegasnya. Selain TPP, Satria Yudha juga mendorong efisiensi perjalanan dinas. “Saya pribadi siap perdin dipangkas. Pemangkasan secara berimbang baik di legislatif maupun eksekutif,” ungkap Satria Yudha yang juga diamini Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada.
Nyoman Budiada menambahkan, perjalanan dinas eksekutif dan legislatif dianggarkan Rp 12,5 miliar per tahun. Jika dilakukan pemangkasan diharapkan ada pemerataan dan hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Terkait pembubaran rapat, semula dijadwalkan pukul 10.00 Wita namun hingga pukul 12.00 Wita, OPD yang diundang tidak kunjung datang. Ada beberapa yang hadir namun pejabatnya diwakilkan. “Percuma juga rapat, pejabatnya semua diwakilkan. Sudah pasti mereka yang mewakili tidak bisa memutuskan karena ini terkait kebijakan. Rapat lebih baik dibatalkan,” tandasnya.
Ada pula tudingan pembahasan APBD 2020 sengaja diulur karena waktu yang sudah mepet. Sehingga APBD bisa langsung disahkan tanpa dikupas. Terkait tudingan tersebut, Satria Yudha enggan berkomentar. Dia menegaskan, APBD harus betul-betul dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa terlaksana. “APBD 2020 paling lambat ketok palu 30 November ini,” imbuhnya. Terpisah, Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut menegaskan sedikitpun tidak terbersit pemikiran seperti itu. “Kami ini hanya administrator pelaksana teknis. Yang menyepakati nantinya bapak bupati dengan pimpinan DPRD. Apapun hasil arahan Dewan dan disetujui bapak bupati pasti kami laksanakan,” jelasnya.
Terkait kondisi keuangan yang sangat tertekan, bahkan berdasarkan laporan, masih banyak tersisa permasalahan yang kurang dana seperti UHC, upacara keagamaan, Dinas Perhubungan dan lainnya. “Hal ini sudah kami laporkan secara tertulis kepada bapak bupati. Kurangnya plafon yang dibagikan akibat kondisi dana yang ada. Lebih lanjut kami sampaikan dalam rapat dengan DPRD,” imbuhnya. *esa
Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengatakan legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan dalam APBD 2020. Salah satu prioritas DPRD Bangli adalah peningkatan gaji bagi PTT/GTT. Menurut Satria Yudha, TPP tidak pernah terusik sehingga perlu dibahas. “Kami menilai ada ketimpangan tinggi dalam pemberian TPP antara pejabat dan staf. Kami pun mengusulkan agar TPP dipangkas untuk bisa dimanfaatkan peningkatan gaji PTT/GTT. PNS bisa tertawa paling tidak PTT/GTT bisa tersenyum,” ungkap Satria Yudha.
Dikatakan, dalam pemberian TPP ada beberapa poin yang harus dipenuhi yakni inovasi. Sementara ini belum ada inovasi yang ditunjukkan. Selain itu belum ada analisis jabatan. “Pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah, untuk itu kami ingin pembahasan APBD dilakukan dengan serius,” tegasnya. Selain TPP, Satria Yudha juga mendorong efisiensi perjalanan dinas. “Saya pribadi siap perdin dipangkas. Pemangkasan secara berimbang baik di legislatif maupun eksekutif,” ungkap Satria Yudha yang juga diamini Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada.
Nyoman Budiada menambahkan, perjalanan dinas eksekutif dan legislatif dianggarkan Rp 12,5 miliar per tahun. Jika dilakukan pemangkasan diharapkan ada pemerataan dan hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Terkait pembubaran rapat, semula dijadwalkan pukul 10.00 Wita namun hingga pukul 12.00 Wita, OPD yang diundang tidak kunjung datang. Ada beberapa yang hadir namun pejabatnya diwakilkan. “Percuma juga rapat, pejabatnya semua diwakilkan. Sudah pasti mereka yang mewakili tidak bisa memutuskan karena ini terkait kebijakan. Rapat lebih baik dibatalkan,” tandasnya.
Ada pula tudingan pembahasan APBD 2020 sengaja diulur karena waktu yang sudah mepet. Sehingga APBD bisa langsung disahkan tanpa dikupas. Terkait tudingan tersebut, Satria Yudha enggan berkomentar. Dia menegaskan, APBD harus betul-betul dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa terlaksana. “APBD 2020 paling lambat ketok palu 30 November ini,” imbuhnya. Terpisah, Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut menegaskan sedikitpun tidak terbersit pemikiran seperti itu. “Kami ini hanya administrator pelaksana teknis. Yang menyepakati nantinya bapak bupati dengan pimpinan DPRD. Apapun hasil arahan Dewan dan disetujui bapak bupati pasti kami laksanakan,” jelasnya.
Terkait kondisi keuangan yang sangat tertekan, bahkan berdasarkan laporan, masih banyak tersisa permasalahan yang kurang dana seperti UHC, upacara keagamaan, Dinas Perhubungan dan lainnya. “Hal ini sudah kami laporkan secara tertulis kepada bapak bupati. Kurangnya plafon yang dibagikan akibat kondisi dana yang ada. Lebih lanjut kami sampaikan dalam rapat dengan DPRD,” imbuhnya. *esa
Komentar