Tersisa 127 Kasus Levering dan Over Spanning Listrik di Jembrana
Hasil penelitian Universitas Udayana (Unud) tahun 2017, ditemukan sebanyak 1.932 kasus levering dan over spanning listrik di Kabupaten Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Kasus tersebut secara bertahap ditertibkan pihak PLN. Hasilnya, sesuai data dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Negara per November 2019 ini, dari 1.932 kasus levering dan over spanning listrik pada 2017 lalu, kini tersisa sebanyak 127 kasus.
Manajer PLN ULP Negara Made Agus Riadi, mengatakan kasus levering dan over spanning listrik itu berbeda. Levering listrik adalah sambungan listrik yang nyantol di meteran KwH milik pelanggan lain. Sedangkan over spanning, merupakan pemasangan sambungan listrik dengan kepemilikan meteran KwH tersendiri, namun meteran KwH-nya berada jauh dari rumah pelanggan. “Yang pasti itu sama-sama membahayakan, dan rentan terjadi korsleting. Karena itu terus kami tertibkan,” ujarnya, Minggu (17/11).
Dalam upaya menertibkan kasus levering dan over spanning listrik tersebut, Agus Riadi mengakui tidak bisa memaksakan warga agar memasang sambungan listrik sesuai ketentuan. Pasalnya untuk pemasangan meteran KwH baru ataupun memindah meteran KwH, membutuhkan biaya. Terlebih kepada warga yang masuk kategori pra sejahtera atau kurang mampu. “Kalau masyarakat belum punya, kami tidak bisa ujug-ujug memaksa. Tetapi kami berusaha lakukan pendekatan, dan memberikan pemahaman,” ucapnya.
Sesuai data pihaknya, dari 127 kasus levering dan over spanning listrik saat ini, 95 di antaranya termasuk warga kurang mampu yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) pusat. Khusus untuk membantu warga kurang mampu, PLN berusaha menyediakan program diskon 50 persen untuk mengatasi permasalah levering ataupun over spanning tersebut. Warga kurang mampu dipastikan tetap bisa memilih antara daya 450 watt atau 900 watt, dengan tarif yang disubsidi pemerintah.
“Normalnya, biaya pindah meteran Rp 125 ribu. Kemudian pasang meteran baru, yang 450 watt Rp 210.500 dan 900 watt Rp 421.500, sudah termasuk pulsa listrik Rp 20 ribu. Tetapi khusus warga kurang mampu, ada diskon 50 persen yang berlaku sampai akhir 2019 ini. Secara umumnya, untuk melayani pindah meteran ataupun pemasangan meteran baru, kalau memang diperlukan perluasan jaringan dari PLN, kita juga pastikan siap menambah perluasan jaringan,” ujarnya.
Selain menyediakan program diskon, menurut Agus Riadi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, juga melaksanakan program One Man One Hope (OMOH). Program tersebut, merupakan program donasi para pegawai PLN se-Bali untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada warga kurang mampu, khusunya yang masih nyantol listrik. Khusus di Jembrana pada tahun ini, ada sebanyak 74 KK miskin penerima bantuan sambungan listrik gratis yang diresmikan pada 8 November lalu.
“Sebanyak 74 KK kurang mampu yang mendapat bantuan sambungan listrik gratis, itu sebelumnya masih nyantol. Selain membahayakan, sebenarnya kalau nyantol listrik, itu sebenarnya lebih berat untuk biaya listrik bulanan. Seperti yang kami bantu kemarin, mereka rata-rata mengaku bayar antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 per bulan kepada pemilik rumah yang mereka tumpangi. Padahal, mereka hanya pakai listrik seadanya, dan kalau normal, kalau beli listrik sendiri yang Rp 20 ribu bisa dipakai sampai dua bulan,” tutur Agus Riadi. *ode
Manajer PLN ULP Negara Made Agus Riadi, mengatakan kasus levering dan over spanning listrik itu berbeda. Levering listrik adalah sambungan listrik yang nyantol di meteran KwH milik pelanggan lain. Sedangkan over spanning, merupakan pemasangan sambungan listrik dengan kepemilikan meteran KwH tersendiri, namun meteran KwH-nya berada jauh dari rumah pelanggan. “Yang pasti itu sama-sama membahayakan, dan rentan terjadi korsleting. Karena itu terus kami tertibkan,” ujarnya, Minggu (17/11).
Dalam upaya menertibkan kasus levering dan over spanning listrik tersebut, Agus Riadi mengakui tidak bisa memaksakan warga agar memasang sambungan listrik sesuai ketentuan. Pasalnya untuk pemasangan meteran KwH baru ataupun memindah meteran KwH, membutuhkan biaya. Terlebih kepada warga yang masuk kategori pra sejahtera atau kurang mampu. “Kalau masyarakat belum punya, kami tidak bisa ujug-ujug memaksa. Tetapi kami berusaha lakukan pendekatan, dan memberikan pemahaman,” ucapnya.
Sesuai data pihaknya, dari 127 kasus levering dan over spanning listrik saat ini, 95 di antaranya termasuk warga kurang mampu yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) pusat. Khusus untuk membantu warga kurang mampu, PLN berusaha menyediakan program diskon 50 persen untuk mengatasi permasalah levering ataupun over spanning tersebut. Warga kurang mampu dipastikan tetap bisa memilih antara daya 450 watt atau 900 watt, dengan tarif yang disubsidi pemerintah.
“Normalnya, biaya pindah meteran Rp 125 ribu. Kemudian pasang meteran baru, yang 450 watt Rp 210.500 dan 900 watt Rp 421.500, sudah termasuk pulsa listrik Rp 20 ribu. Tetapi khusus warga kurang mampu, ada diskon 50 persen yang berlaku sampai akhir 2019 ini. Secara umumnya, untuk melayani pindah meteran ataupun pemasangan meteran baru, kalau memang diperlukan perluasan jaringan dari PLN, kita juga pastikan siap menambah perluasan jaringan,” ujarnya.
Selain menyediakan program diskon, menurut Agus Riadi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, juga melaksanakan program One Man One Hope (OMOH). Program tersebut, merupakan program donasi para pegawai PLN se-Bali untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada warga kurang mampu, khusunya yang masih nyantol listrik. Khusus di Jembrana pada tahun ini, ada sebanyak 74 KK miskin penerima bantuan sambungan listrik gratis yang diresmikan pada 8 November lalu.
“Sebanyak 74 KK kurang mampu yang mendapat bantuan sambungan listrik gratis, itu sebelumnya masih nyantol. Selain membahayakan, sebenarnya kalau nyantol listrik, itu sebenarnya lebih berat untuk biaya listrik bulanan. Seperti yang kami bantu kemarin, mereka rata-rata mengaku bayar antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 per bulan kepada pemilik rumah yang mereka tumpangi. Padahal, mereka hanya pakai listrik seadanya, dan kalau normal, kalau beli listrik sendiri yang Rp 20 ribu bisa dipakai sampai dua bulan,” tutur Agus Riadi. *ode
Komentar