Serahkan DIPA, Gubernur Koster Soroti OPD Lelet
Serapan Anggaran Tak Maksimal
Gubernur Wayan Koster soroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali yang lelet dalam eksekusi anggaran.
DENPASAR, NusaBali
Ada OPD yang anggarannya sampai numpuk di akhir tahun, gara-gara kinerjanya kurang maksimal. Hal ini diungkapkan Gubernur Koster saat acara penandatanganan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada instansi vertikal, pusat dan daerah, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (19/11) pagi. Penandatangan DIPA kemarin dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budianto, para Bupati/Walikota se-Bali atau yang mewakili, Pimpinan OPD Pemprov Bali, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida).
Gubernur Koster menyebutkan, pihaknya tidak segan-segan akan evaluasi jajaran OPD yang kinerjanya lelet alias lamban. Padahal, Pemprov Bali mendapat kucuran anggaran lumayan besar dari pusat. “Kita harusnya bersyukur sudah diberikan anggaran oleh pusat, kerjakan dengan baik. Tapi, masa akhir tahun serapan anggarannya hanya 66-68 persen? Numpuk semuanya di akhir tahun. Saya akan evaluasi OPD yang lambat,” ancam Koster.
Menurut Koster, pengelolaan anggaran yang diberikan pusat juga harus taat dengan aturan. “Sekarang giliran kita kerja, kelola anggaran dengan baik, taat aturan, jangan lelet. Saya heran, kok sukanya numpuk anggaran sampai akhir tahun?” sesal Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, DIPA Tahun 2020 di Pemprov Bali mencapai 406 DIPA, dengan rincian transfer daerah Rp 11,8 triliun atau meningkat Rp 1,2 triliun dibandung setahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,6 triliun. Koster mengatakan, secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.
Koster berharap seluruh Pimpinan OPD untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Ukurannya nanti dapat dilihat dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, seperti dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga arahan Presiden Jokowi dapat diwujudkan secara nyata.
Penandatanganan DIPA kemarin sekaligus menjadi ajang curhat Gubernur Koster kepada penagak hukum yang hadir, mulai dari perwakilan Polda Bali hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Koster meminta penagak hukum bisa bersinergi dan memberikan saran kepada pejabat dalam pengelolaan anggaran. Bukan justru mencari-cari kesalahan pejabatnya.
“Taat aturan oke, tetapi kalau tak ada kesalahan, jangan dicari-cari salahnya. Arahan Pak Presiden Jokowi kan begitu. Harus ada tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan saling menghambat, saling menghadang, saling gigit. Apalagi, sampai salah gigit,” kelakar Koster disambut tepuk tangan hadirin.
Curhat ini disampaikan, karena menurut Koster, pejabat Pemprov Bali ketakutan dalam bekerja, ketika mereka dicari-cari kesalahannya. “Saya juga sering takut kalau begini masalahnya. Penegak hukum saya minta jangan menakut-nakuti, jangan mencari kesalahan. Saya juga takut, padahal sudah berusaha kerja maksimal taat atuan,” beber mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menggeber kembali rancangan APBD Bali 2020 yang tembus angka Rp 7,281 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 781 miliar (12 persen) dari APBD Bali 2019 yang mencapai Rp 6,5 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditarget meningkat sebesar Rp 362 miliar atau 10,6 persen dari semula Rp 3,4 triliun menjadi Rp 3,762 triliun.
Koster membeberkan berbagai langkah terobosan dalam rancangan APBD Bali 2020. Salah satunya, melakukan efisiensi anggaran dengan berbagai strategi, mulai dari memangkas kegiatan yang tidak menjadi prioritas, termasuk perjalanan dinas pejabat, segiatan serimonial, kegiatan rapat pejabat.
“Nanti saya juga rampingkan OPD, terutama pejabat Eselon IV dan Eselon III. Tapi, perlahan prosesnya, supaya nggak dibilang tidak manusiawi. Itu nanti saya tugaskan kepada Pak Sekda Dewa Made Indra mengurusnya,” tandas Koster.
Menurut Koster, dari sejumlah terobosan dan penghematan yang dilakukan, Pemprov Bali nantinya bisa mengumpulkan dana Rp 209 miliar. “Bayangkan itu, uang rapat, perjalanan dinas yang nggak penting itu, segitu terkumpul. Kita bisa bikin banyak program dengan dana Rp 209 miliar itu,” tegas Koster.
Terobosan lainnya dalam bidang pembangunan tahun 2020, Gubernur Koster mengalokasikan program prioritas di bidang seni dan budaya sebesar Rp 101 miliar. Juga ada anggaran infrastruktur meliputi penyediaan lahan shorcut, perlindungan tempat suci, dan pembangunan pusat pendidikan Politeknik Energi Baru Terbarukan mencapai Rp 240 miliar
Sementara di bidang adat, Koster memenuhi janji kampanye Pilgub 2018 dengan meningkatkan bantuan kepada desa adat dari semula Rp 250 juta menjadi Rp 300 juta per desa. Bantuan desa adat ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa adat. Alokasi dana untuk 1.493 desa adat di Bali tahun 2020 mencapai total Rp 447,9 miliar.
Sedangkan bantuan subak yang akan ditransfer melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dialokasikan sebesar Rp 136,3 miliar pada tahun 2020. Anggaran sebesar itu untuk 2.726 subak di seluruh Bali. Setiap subak mendapatkan dana Rp 50 juta.
"Besaran bantuan subak tetap Rp 50 juta. Karena nanti saya akan evaluasi keberadaan subak di Bali. Selama ini, ada subak yang hanya tinggal pura saja, sementara subaknya nggak ada. Anggaran subak hanya dipakai untuk rapat saja," singkap Koster.
Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budianto, menyebutkan proses penyerahan DIPA di Pemprov Bali lebih cepat dari jadwal. Hal ini akan mempermudah proses eksekusi anggaran. “Proses penyerahan yang lebih cepat dari jadwal yang biasanya Desember ini praltis akan mempermudah pelaksanaan anggaran di awal tahun,” ujar Tri Budianto. *nat
Gubernur Koster menyebutkan, pihaknya tidak segan-segan akan evaluasi jajaran OPD yang kinerjanya lelet alias lamban. Padahal, Pemprov Bali mendapat kucuran anggaran lumayan besar dari pusat. “Kita harusnya bersyukur sudah diberikan anggaran oleh pusat, kerjakan dengan baik. Tapi, masa akhir tahun serapan anggarannya hanya 66-68 persen? Numpuk semuanya di akhir tahun. Saya akan evaluasi OPD yang lambat,” ancam Koster.
Menurut Koster, pengelolaan anggaran yang diberikan pusat juga harus taat dengan aturan. “Sekarang giliran kita kerja, kelola anggaran dengan baik, taat aturan, jangan lelet. Saya heran, kok sukanya numpuk anggaran sampai akhir tahun?” sesal Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, DIPA Tahun 2020 di Pemprov Bali mencapai 406 DIPA, dengan rincian transfer daerah Rp 11,8 triliun atau meningkat Rp 1,2 triliun dibandung setahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,6 triliun. Koster mengatakan, secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.
Koster berharap seluruh Pimpinan OPD untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Ukurannya nanti dapat dilihat dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, seperti dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga arahan Presiden Jokowi dapat diwujudkan secara nyata.
Penandatanganan DIPA kemarin sekaligus menjadi ajang curhat Gubernur Koster kepada penagak hukum yang hadir, mulai dari perwakilan Polda Bali hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Koster meminta penagak hukum bisa bersinergi dan memberikan saran kepada pejabat dalam pengelolaan anggaran. Bukan justru mencari-cari kesalahan pejabatnya.
“Taat aturan oke, tetapi kalau tak ada kesalahan, jangan dicari-cari salahnya. Arahan Pak Presiden Jokowi kan begitu. Harus ada tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan saling menghambat, saling menghadang, saling gigit. Apalagi, sampai salah gigit,” kelakar Koster disambut tepuk tangan hadirin.
Curhat ini disampaikan, karena menurut Koster, pejabat Pemprov Bali ketakutan dalam bekerja, ketika mereka dicari-cari kesalahannya. “Saya juga sering takut kalau begini masalahnya. Penegak hukum saya minta jangan menakut-nakuti, jangan mencari kesalahan. Saya juga takut, padahal sudah berusaha kerja maksimal taat atuan,” beber mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menggeber kembali rancangan APBD Bali 2020 yang tembus angka Rp 7,281 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 781 miliar (12 persen) dari APBD Bali 2019 yang mencapai Rp 6,5 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditarget meningkat sebesar Rp 362 miliar atau 10,6 persen dari semula Rp 3,4 triliun menjadi Rp 3,762 triliun.
Koster membeberkan berbagai langkah terobosan dalam rancangan APBD Bali 2020. Salah satunya, melakukan efisiensi anggaran dengan berbagai strategi, mulai dari memangkas kegiatan yang tidak menjadi prioritas, termasuk perjalanan dinas pejabat, segiatan serimonial, kegiatan rapat pejabat.
“Nanti saya juga rampingkan OPD, terutama pejabat Eselon IV dan Eselon III. Tapi, perlahan prosesnya, supaya nggak dibilang tidak manusiawi. Itu nanti saya tugaskan kepada Pak Sekda Dewa Made Indra mengurusnya,” tandas Koster.
Menurut Koster, dari sejumlah terobosan dan penghematan yang dilakukan, Pemprov Bali nantinya bisa mengumpulkan dana Rp 209 miliar. “Bayangkan itu, uang rapat, perjalanan dinas yang nggak penting itu, segitu terkumpul. Kita bisa bikin banyak program dengan dana Rp 209 miliar itu,” tegas Koster.
Terobosan lainnya dalam bidang pembangunan tahun 2020, Gubernur Koster mengalokasikan program prioritas di bidang seni dan budaya sebesar Rp 101 miliar. Juga ada anggaran infrastruktur meliputi penyediaan lahan shorcut, perlindungan tempat suci, dan pembangunan pusat pendidikan Politeknik Energi Baru Terbarukan mencapai Rp 240 miliar
Sementara di bidang adat, Koster memenuhi janji kampanye Pilgub 2018 dengan meningkatkan bantuan kepada desa adat dari semula Rp 250 juta menjadi Rp 300 juta per desa. Bantuan desa adat ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa adat. Alokasi dana untuk 1.493 desa adat di Bali tahun 2020 mencapai total Rp 447,9 miliar.
Sedangkan bantuan subak yang akan ditransfer melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dialokasikan sebesar Rp 136,3 miliar pada tahun 2020. Anggaran sebesar itu untuk 2.726 subak di seluruh Bali. Setiap subak mendapatkan dana Rp 50 juta.
"Besaran bantuan subak tetap Rp 50 juta. Karena nanti saya akan evaluasi keberadaan subak di Bali. Selama ini, ada subak yang hanya tinggal pura saja, sementara subaknya nggak ada. Anggaran subak hanya dipakai untuk rapat saja," singkap Koster.
Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budianto, menyebutkan proses penyerahan DIPA di Pemprov Bali lebih cepat dari jadwal. Hal ini akan mempermudah proses eksekusi anggaran. “Proses penyerahan yang lebih cepat dari jadwal yang biasanya Desember ini praltis akan mempermudah pelaksanaan anggaran di awal tahun,” ujar Tri Budianto. *nat
Komentar