Puan: Kursi Ketua DPR Tidak Gratis
Kader PDIP Diingatkan Tetap Solid
Seluruh kader PDIP harus bersinergi dari pusat ke daerah dan kader terpilih harus mampu menyejahterakan masyarakat.
DEPOK, NusaBali
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Dia menegaskan kursi Ketua DPR RI yang didapat PDIP bukanlah sebuah pemberian. "Jadi, kalau ada yang mengatakan kita duduk di sini karena bagi-bagi kursi, itu salah. Seperti di DPR RI, di tingkat pusat. Kemudian ada yang mengatakan, 'Oh PDIP itu bisa mendapatkan Ketua DPR karena sekarang jatahnya PDIP'. Saya sampaikan tidak," kata Puan saat menjadi pembicara dalam Sekolah Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota - Gelombang I PDIP di Kinasih Resort, Jalan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jumat (22/11).
Puan menjelaskan PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019. Berdasarkan undang-undang, lanjutnya, partai pemenang Pemilu 2019 berhak mendapat kursi pimpinan DPR. "Jadi tidak gratis. Kita itu berjuang bersama-sama, bergotong royong untuk bisa mendapat kursi DPR RI," lanjutnya.
"Harganya mahal sekali, bukan uangnya. Tapi tenaganya, pikiran, dan gotong royong kita secara nasional, secara berjenjang sampai di tingkat provinsi, kabupaten/kota," ujar Puan. Dia mengatakan apa yang didapat PDIP adalah hasil perjuangan selama 8 bulan lalu, yakni sejak kampanye sampai Pemilu 2019. Dia pun ingin agar perjuangan PDIP selama ini tidak menjadi sia-sia.
"Ini bukan bagi jabatan dan kursi. Namun, setelah kita berjuang 8 bulan di lapangan, mengeluarkan semua energi kita, untuk kemudian bisa mendapatkan kursi dan menempatkan petugas partai atau kader terbaik kita di legislatif dan anggotanya di setiap tingkatannya. Demi bagaimana kita bisa menyejahterakan rakyat," tutur Puan.
Puan juga meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap solid. Dia tidak ingin perjuangan PDIP hingga menjadi partai pemenang Pemilu 2019 menjadi sia-sia. "Kalau kita tidak solid, artinya perjuangan kita 8 bulan lalu, 10 tahun lalu, sia-sia," kata Puan. Dia menjelaskan banyak kader PDIP yang menjadi ketua dan wakil DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dia tidak ingin seluruh kader terpilih tak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. "Untuk DPRD provinsi, ketuanya ada 18 orang, wakilnya ada 12 orang. Artinya 52 persen pimpinan legislatif di seluruh republik ini PDIP, lebih dari 50 persen. Kemudian Ketua DPRD kota/kabupaten kita punya 161, wakilnya ada 146. Artinya, 31 persen dari seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia milik PDIP," ujarnya.
Dia mengungkapkan, seluruh kader PDIP harus bersinergi dari pusat ke daerah. Seluruh kader PDIP terpilih, katanya, harus mampu menyejahterakan masyarakat. "Kekuasaan legislatif itu adalah politik anggaran, kemudian politik registrasi, dan politik pengawasan. Itu tugas daerah," ucap Puan. *
Puan menjelaskan PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019. Berdasarkan undang-undang, lanjutnya, partai pemenang Pemilu 2019 berhak mendapat kursi pimpinan DPR. "Jadi tidak gratis. Kita itu berjuang bersama-sama, bergotong royong untuk bisa mendapat kursi DPR RI," lanjutnya.
"Harganya mahal sekali, bukan uangnya. Tapi tenaganya, pikiran, dan gotong royong kita secara nasional, secara berjenjang sampai di tingkat provinsi, kabupaten/kota," ujar Puan. Dia mengatakan apa yang didapat PDIP adalah hasil perjuangan selama 8 bulan lalu, yakni sejak kampanye sampai Pemilu 2019. Dia pun ingin agar perjuangan PDIP selama ini tidak menjadi sia-sia.
"Ini bukan bagi jabatan dan kursi. Namun, setelah kita berjuang 8 bulan di lapangan, mengeluarkan semua energi kita, untuk kemudian bisa mendapatkan kursi dan menempatkan petugas partai atau kader terbaik kita di legislatif dan anggotanya di setiap tingkatannya. Demi bagaimana kita bisa menyejahterakan rakyat," tutur Puan.
Puan juga meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap solid. Dia tidak ingin perjuangan PDIP hingga menjadi partai pemenang Pemilu 2019 menjadi sia-sia. "Kalau kita tidak solid, artinya perjuangan kita 8 bulan lalu, 10 tahun lalu, sia-sia," kata Puan. Dia menjelaskan banyak kader PDIP yang menjadi ketua dan wakil DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dia tidak ingin seluruh kader terpilih tak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. "Untuk DPRD provinsi, ketuanya ada 18 orang, wakilnya ada 12 orang. Artinya 52 persen pimpinan legislatif di seluruh republik ini PDIP, lebih dari 50 persen. Kemudian Ketua DPRD kota/kabupaten kita punya 161, wakilnya ada 146. Artinya, 31 persen dari seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia milik PDIP," ujarnya.
Dia mengungkapkan, seluruh kader PDIP harus bersinergi dari pusat ke daerah. Seluruh kader PDIP terpilih, katanya, harus mampu menyejahterakan masyarakat. "Kekuasaan legislatif itu adalah politik anggaran, kemudian politik registrasi, dan politik pengawasan. Itu tugas daerah," ucap Puan. *
Komentar