Bintang Puspayoga: Pimpinan Daerah Harus Tiru Ganjar Pranowo
Kepedulian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberi waktu bersama anak-anak mendapat apresiasi dari Kemen PPPA.
MANGUPURA, NusaBali.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memuji langkah yang dicetuskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan waktu seharinya bersama dengan anak-anak. Pujian ini ia sampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Hotel Mercure, Kuta, Badung, Kamis (28/11/2019).
"Di Jawa Tengah itu ada Pak Ganjar yang meluangkan waktunya bersama anak-anak. Dalam sehari penuh waktunya diberikan khusus untul mendengarkan apa yang terjadi kepada anak-anak dan apa yang menjadi kemauan meraka," ungkap Bintang Puspayoga dalam sambutannya. Ia berharap hal ini bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya, termasuk Bali.
"Kami akan mengimbau kepada para pimpinan daerah. Dimana daerah yang bagus semoga bisa diterapkan. Karena manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. Ia menegaskan hal ini baru sebatas imbauan. "Setiap pimpinan daerah kan punya kebijakan masing masing. Memaksakan kan tidak bisa, tapi kami imbau," katanya lagi.
"Kalau sama Pak Koster kan kita searah. Mudah-mudahan akan kami sampaikan juga," ungkapnya. Ia menambahkan hal ini juga merupakan langkah membangun sinergitas antara Kemen PPPA dengan lembaga lain terutama di masing-masing daerah. "Persoalan anak menjadi prioritas utama di Kemen PPPA sesuai arahan dari Pak Jokowi," ucapnya.
Pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah sehingga persoalan anak seperti kekerasan terhadap anak bisa berkurang. "Tentunya kami Kemen PPPA kan tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja secara tim dengan kementerian dan lembaga yang lain. Kerja sama fokus untuk mampu memberikan respon cepat terhadap persoalan kekerasan terhadap anak," ujarnya.
Untuk memberikan respon cepat, sebut Menteri Bintang, juga perlu partisipasi dengan pemerintah daerah. "Walaupun kami ingin respon cepat ini tidak bisa karena kari kami di pusat, sementara kejadian banyak ada di daerah. Nah, inilah kerja sama yang kami bangun dengan Mendagri untuk diteruskan pada pemimpin wilayah dan daerah," katanya.
"Kami masih dalam tahap mencari pola apa yang harus kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya kekerasan baik kepada perempuan atau kepada anak," ujarnya. Menteri Bintang juga menyampaikan pihaknya sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan lembaga lain seperti Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian terkait seperti Mensos, Menkes terkait penanganan kasus kekerasan.*has
Komentar