Dewan Usulkan PNS Rutin Dites Narkoba
Sejumlah kalangan DPRD Jembrana mengusulkan agar Pemkab Jembrana merutinkan tes narkoba di lingkungan Pemkab Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Tidak hanya untuk kalangan pegawai, namun tes narkoba secara berkala, ini juga perlu menyasar jajaran perangkat Pemerintah Desa, sebagai wujud komitmen memerangi peredaran gelap ataupun penyalahgunaan narkotika yang belakangan disinyalir telah masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.
Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Suardikan, Kamis (5/12), mengatakan, pembuktian jajaran aparatur Pemerintah, baik itu para ASN, Non ASN, termasuk aparatur di tingkat desa yang terbebas sebagai pengguna narkoba, ini sangat penting dilakukan. Bagaimana aparatur pemerintah, harus menjadi contoh dan taulandan di masyarakat. Ketika aparatur pemerintah sampai ikut terlibat atupun terjemus narkoba, tentunya semakin memperuncing peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan keberlangsung bangsa. “Ini terkait dengan integritas sebagai tauladan di masyakarat yang digaji oleh rakyat. Tes narkoba secara berkala sangat penting, sebagai langkah deteksi, antisipasi dan pencegahan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam melaksanakan tes narkoba secara berkala, dinilainya tidak begitu susah dilakukan. Asalkan dilandasi komitmen. Bagaimana jajaran dari TNI/Polri ataupun instansi-istansi lainnya, juga sudah bisa rutin melakukan tes narkoba secara berkala. “Tidak hanya cukup sekali waktu masuk saja dites narkoba. Tapi harus berkala, karena terkait prilaku. Kita berkomitmen untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, termasuk juga aparaturnya harus bersih dan bebas dari paparan narkoba,” ucapnya.
Dorongan senada juga diungkapkan anggota DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan. Menurutnya, pemerintah daerah termasuk aparaturnya harus menjadi garda terdepan di masyarakat. “Test narkoba bagi PNS, pegawai kontrak, dan perangkat desa itu seharusnya wajib dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari penilaian atas profesionalisme dan etik sebagai aparatur pemerintah. Narkoba harus diperangi disegala lini,” ujarnya.
Sementara Sekda Jembrana, I Made Sudiada, saat dikonfirmasi Kamis kemarin, mengakui, jika selama ini, belum ada program tes narkoba secara berkala di lingkungan Pemkab Jembrana. Meski tidak dilaksankan secara berkala dalam periode tertenut, namun untuk tes narkoba dengan menyasar kalangan aparatur Pemerintah, juga biasa dilakukan sewaktu-waktu dari jajaran Badan Nasional Narkotika (BNN). “Belum ada sih kewajiban tes narkoba secara berkala di Pemkab. Tetapi walaupun belum ada begitu, tidak berarti kami tidak mengawasi. Kalau ada pengecekan narkoba di Pemerintahan, kami selalu terbuka. Dan kalau memang ada kewajiban seperti itu, kami siap saja. Tetapi sementara ini, kan belum sampai ada diwajibkan,” ujarnya. *ode
Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Suardikan, Kamis (5/12), mengatakan, pembuktian jajaran aparatur Pemerintah, baik itu para ASN, Non ASN, termasuk aparatur di tingkat desa yang terbebas sebagai pengguna narkoba, ini sangat penting dilakukan. Bagaimana aparatur pemerintah, harus menjadi contoh dan taulandan di masyarakat. Ketika aparatur pemerintah sampai ikut terlibat atupun terjemus narkoba, tentunya semakin memperuncing peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan keberlangsung bangsa. “Ini terkait dengan integritas sebagai tauladan di masyakarat yang digaji oleh rakyat. Tes narkoba secara berkala sangat penting, sebagai langkah deteksi, antisipasi dan pencegahan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam melaksanakan tes narkoba secara berkala, dinilainya tidak begitu susah dilakukan. Asalkan dilandasi komitmen. Bagaimana jajaran dari TNI/Polri ataupun instansi-istansi lainnya, juga sudah bisa rutin melakukan tes narkoba secara berkala. “Tidak hanya cukup sekali waktu masuk saja dites narkoba. Tapi harus berkala, karena terkait prilaku. Kita berkomitmen untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, termasuk juga aparaturnya harus bersih dan bebas dari paparan narkoba,” ucapnya.
Dorongan senada juga diungkapkan anggota DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan. Menurutnya, pemerintah daerah termasuk aparaturnya harus menjadi garda terdepan di masyarakat. “Test narkoba bagi PNS, pegawai kontrak, dan perangkat desa itu seharusnya wajib dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari penilaian atas profesionalisme dan etik sebagai aparatur pemerintah. Narkoba harus diperangi disegala lini,” ujarnya.
Sementara Sekda Jembrana, I Made Sudiada, saat dikonfirmasi Kamis kemarin, mengakui, jika selama ini, belum ada program tes narkoba secara berkala di lingkungan Pemkab Jembrana. Meski tidak dilaksankan secara berkala dalam periode tertenut, namun untuk tes narkoba dengan menyasar kalangan aparatur Pemerintah, juga biasa dilakukan sewaktu-waktu dari jajaran Badan Nasional Narkotika (BNN). “Belum ada sih kewajiban tes narkoba secara berkala di Pemkab. Tetapi walaupun belum ada begitu, tidak berarti kami tidak mengawasi. Kalau ada pengecekan narkoba di Pemerintahan, kami selalu terbuka. Dan kalau memang ada kewajiban seperti itu, kami siap saja. Tetapi sementara ini, kan belum sampai ada diwajibkan,” ujarnya. *ode
Komentar