Giri Prasta Terima Anugerah LHKPN Terbaik
Diberikan KPK Saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta
Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah terbaik nasional dalam penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
MANGUPURA, NusaBali
Atas keberhasilan ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima penghargaan ‘Anugerah LHKPN Terbaik Nasional’ dari KPK.
‘Anugerah LHKPN Terbaik Nasional’ ini diserahkan kepada Bupati Nyoman Giri Prasta dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12). Penghargaan ini diberikan karena kepatuhan wajib lapor, melapor LHKPN dari sistem yang sudah terverifikasi lengkap dan benar di Kabupaten Badung.
Kabupaten Badung pun masuk dalam kategori Eksekutif Daerah Tingkat II bersama Kota Batam (Provonsi Kepulauan Riau) dan Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat).
Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, mengatakan jumlah wajib lapor LHKPN di Kabupaten Badung tahun 2018 yang melapor tahun 2019 sebanyak 980 orang. “Untuk pelaporan di tahun 2019 ini, sudah 100 persen,” ungkap Luh Suryaniti, yang kemarin mendampingi Bupati Giri Prasta di Jakarta, bersama bersama Kabag Humas Setda Badung, Made Suardita.
Mengenai LHKPN di Kabupaten Badung, menurut Suryaniti, sudah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Yang menjadi sasarannya adalah Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional Pengawasan, Pengelola ULP, PPHP, PPK, PPTK, dan Bendahara.
Sementara, progres Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) di Bali hingga 27 November 2019, kata Suryaniti, Kabupaten Badung menempati urutan teratas dengan prosentase 84 persen.
Sementara itu, peringatan Hakordia 2019 di di Gedung Merah Putih Kantor KPK, Senin kemarin, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Dr KH Ma’ruf Amin, dengan dihadiri langsung Ketua KPK Agus Rahardjo. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan KPK ini juga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga, Kementerian, para Gubernur, dan Bupati/Walikota se-Indonesia, serta komunitas dan pemangku kepen-tingan lainnya yang selama ini ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.
Adapun tema yang diusung dalam peringatan Hakordia 2019 ini adalah ‘Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju’. Dari tema ini, KPK berharap seluruh kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama berkontribusi dalam memberantas korupsi serta membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menekankan peringatan Hakordia merupakan upaya penyadaran publik terhadap persoalan korupsi di Tanah Air. “Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang menjadi masalah serius dan menghambat pembangunan,” tandas Wapres Ma’ruf.
Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah secara konsisten telah melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk menutup celah korupsi. *
‘Anugerah LHKPN Terbaik Nasional’ ini diserahkan kepada Bupati Nyoman Giri Prasta dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12). Penghargaan ini diberikan karena kepatuhan wajib lapor, melapor LHKPN dari sistem yang sudah terverifikasi lengkap dan benar di Kabupaten Badung.
Kabupaten Badung pun masuk dalam kategori Eksekutif Daerah Tingkat II bersama Kota Batam (Provonsi Kepulauan Riau) dan Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat).
Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, mengatakan jumlah wajib lapor LHKPN di Kabupaten Badung tahun 2018 yang melapor tahun 2019 sebanyak 980 orang. “Untuk pelaporan di tahun 2019 ini, sudah 100 persen,” ungkap Luh Suryaniti, yang kemarin mendampingi Bupati Giri Prasta di Jakarta, bersama bersama Kabag Humas Setda Badung, Made Suardita.
Mengenai LHKPN di Kabupaten Badung, menurut Suryaniti, sudah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Yang menjadi sasarannya adalah Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional Pengawasan, Pengelola ULP, PPHP, PPK, PPTK, dan Bendahara.
Sementara, progres Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) di Bali hingga 27 November 2019, kata Suryaniti, Kabupaten Badung menempati urutan teratas dengan prosentase 84 persen.
Sementara itu, peringatan Hakordia 2019 di di Gedung Merah Putih Kantor KPK, Senin kemarin, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Dr KH Ma’ruf Amin, dengan dihadiri langsung Ketua KPK Agus Rahardjo. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan KPK ini juga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga, Kementerian, para Gubernur, dan Bupati/Walikota se-Indonesia, serta komunitas dan pemangku kepen-tingan lainnya yang selama ini ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.
Adapun tema yang diusung dalam peringatan Hakordia 2019 ini adalah ‘Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju’. Dari tema ini, KPK berharap seluruh kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama berkontribusi dalam memberantas korupsi serta membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menekankan peringatan Hakordia merupakan upaya penyadaran publik terhadap persoalan korupsi di Tanah Air. “Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang menjadi masalah serius dan menghambat pembangunan,” tandas Wapres Ma’ruf.
Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah secara konsisten telah melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk menutup celah korupsi. *
1
Komentar