Kemendikbud Pastikan UN Diganti Asesmen Kompetensi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.
JAKARTA, NusaBali
"Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat pada, Sabtu (14/12).
Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang rencananya akan menggantikan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan bukan pada tingkat akhir tapi di awal untuk melakukan pemetaan dan melakukan perbaikan. "Jadi anak-anak, guru dan sekolah itu dilakukan penilaian supaya bisa dilakukan perbaikan ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu, berbagai kekurangan kemudian kita lakukan perbaikan," tegas Ade Erlangga.
Karena itu, menurut Erlangga, rencananya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan pada siswa kelas 4, kelas 8 (setara tingkat II SMP) dan kelas 11 (setara tingkat II SMA).
Ketiga tingkatan itu sendiri, katanya, ditentukan karena pertimbangan masih ada jeda untuk melakukan perbaikan sekitar satu setengah sampai dengan dua tahun. Sementara itu, menurut anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut, mengenai indikator asesmen untuk survei karakter perlu diperjelas dengan indikator karakter yang bersifat Indonesia, yang sudah tertuang dalam Pancasila.
"Kalau Kemendikbud kebingungan dengan karakter mana yang jadi acuan survei, saya ingatkan bahwa pada 1 Juni 1945 Bung Karno sudah mengingatkan dalam Rapat BPUPKI bahwa Indonesia adalah negara gotong royong. Sila satu sampai lima (Pancasila) kalau diperas isinya gotong royong," kata legislator dari PDI Perjuangan itu.
Dia mengatakan turunan gotong royong itu sudah tertuang dalam masing-masing sila di Pancasila dan itu bisa didasarkan menjadi penilaian di survei karakter yang direncanakan oleh Kemendikbud. Hal itu, menurut Putra, lebih baik bila dibandingkan mengambil indikator karakter dari tempat lain dan budaya di negara lain dengan referensi yang tidak jelas.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini. *ant
Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang rencananya akan menggantikan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan bukan pada tingkat akhir tapi di awal untuk melakukan pemetaan dan melakukan perbaikan. "Jadi anak-anak, guru dan sekolah itu dilakukan penilaian supaya bisa dilakukan perbaikan ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu, berbagai kekurangan kemudian kita lakukan perbaikan," tegas Ade Erlangga.
Karena itu, menurut Erlangga, rencananya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan pada siswa kelas 4, kelas 8 (setara tingkat II SMP) dan kelas 11 (setara tingkat II SMA).
Ketiga tingkatan itu sendiri, katanya, ditentukan karena pertimbangan masih ada jeda untuk melakukan perbaikan sekitar satu setengah sampai dengan dua tahun. Sementara itu, menurut anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut, mengenai indikator asesmen untuk survei karakter perlu diperjelas dengan indikator karakter yang bersifat Indonesia, yang sudah tertuang dalam Pancasila.
"Kalau Kemendikbud kebingungan dengan karakter mana yang jadi acuan survei, saya ingatkan bahwa pada 1 Juni 1945 Bung Karno sudah mengingatkan dalam Rapat BPUPKI bahwa Indonesia adalah negara gotong royong. Sila satu sampai lima (Pancasila) kalau diperas isinya gotong royong," kata legislator dari PDI Perjuangan itu.
Dia mengatakan turunan gotong royong itu sudah tertuang dalam masing-masing sila di Pancasila dan itu bisa didasarkan menjadi penilaian di survei karakter yang direncanakan oleh Kemendikbud. Hal itu, menurut Putra, lebih baik bila dibandingkan mengambil indikator karakter dari tempat lain dan budaya di negara lain dengan referensi yang tidak jelas.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini. *ant
Komentar